Keprihatinan Profesor Mubyarto

Oleh: Puthut Indroyono

Dalam seminar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Nopember 2002, Profesor Mubyarto mengemukakan keprihatinannya yang mendalam tentang prospek penanggulangan kemiskinan di propinsi itu. Di forum yang dihadiri oleh para pejabat di lingkungan pemerintahan baik propinsi maupun kabupaten dan kota se propinsi NTT, para akademisi dari perguruan tinggi, pers, dan aktivis LSM, ekonom senior dari UGM ini mengungkapkan hasil pengamatan singkat (rapid study) di dua desa IDT yaitu Oeletsala dan Noelbaki, di wilayah kecamatan Kupang Tengah, tak jauh dari Kupang ibukota propinsi NTT. Meskipun oleh pemda desa pertama dinyatakan sebagai desa berhasil dan desa kedua gagal, namun Prof. Mubyarto tetap berkesimpulan bila kedua desa tersebut telah gagal melaksanakan program IDT dan desa kedua mengalami kegagalan yang lebih parah.

Ketika seminar hari itu menginjak pada sesi tanya jawab, muncul percakapan kecil dari moderator yang memimpin sidang yang kebetulan berasal dari pejabat di lingkungan pemda propinsi. Ia mengharapkan semoga dua desa IDT yang diungkapkan Prof. Mubyarto dalam forum itu tidak mewakili pelaksanaan program IDT untuk seluruh desa-desa di NTT, yang saat dimulainya program berjumlah 1892 desa. Seorang penanya menimpali ungkapan moderator dengan menolak apabila dua desa dimaksud untuk mewakili keseluruhan desa dan berharap sidang tidak membahas dan menyebarluaskannya. Peserta lain dari kabupaten Flotim (Flores Timur) ketika diberi kesempatan bertanya sebaliknya justru ingin menegaskan kemungkinan kebenaran bahwa dua desa sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Mubyarto merupakan fenomena umum desa-desa di wilayahnya dan kemungkinan juga di seluruh NTT. Meskipun survei pemda melaporkan bahwa program IDT masih berlangsung hingga kini, namun menurut penanya tersebut program IDT telah gagal dan tiada berbekas saat ini.

Selanjutnya sambil menegaskan tidak ingin berpretensi untuk menyamarata­kan kegagalan ini untuk seluruh desa-desa di NTT, Prof. Mubyarto mengemukakan kegagalan program IDT di dua desa tersebut terutama di desa kedua (Noelbaki) disebabkan antara lain oleh kegagalan pelaksana program mencapai sasaran penduduk miskin yang ditetapkan dan kegagalan pendampingan. Dengan mengutip laporan dari kecamatan Kupang Tengah, Mubyarto mengatakan bahwa “dana IDT di kecamatan Kupang Tengah berjumlah Rp 700 juta untuk 12 desa, namun hanya Rp 157 juta (22%) yang bergulir di 6 desa, diterima oleh 215 KK dari seluruhnya 3263 KK miskin (7%). Dari seluruh KK miskin dilaporkan baru 1030 KK (32%) yang sudah menerima bantuan IDT”. Lanjutnya, “hanya ada satu desa (Kuaklalo) yang 100% penduduk miskinnya sudah menerima dana IDT. Yang paling buruk adalah di dua desa Oelnasi dan Bokong yang menerima dana IDT 3 kali dalam 3 tahun (Rp 60 juta) tetapi hanya dinikmati oleh masing-masing 48 KK (12%) dan 40 KK (10%)”. Mubyarto merasa sulit untuk bisa mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi, suatu hal yang hampir mustahil terjadi di daerah lain seperti Yogyakarta.

Hal lain yang menjadi keprihatinan dari pakar ekonomi rakyat yang diungkap dalam seminar yang dihadiri dan dibuka oleh Gubernur Piet A Tallo adalah masalah otonomi daerah. Otonomi daerah yang pada mula dicanangkan pelaksanaannya tahun 2001 dianggap memberi harapan bagi kesejahteraan masyarakat, kini malahan menimbulkan masalah-masalah baru di propinsi “miskin” NTT. Kurang berfungsinya peran koordinatif pemerintah propinsi atas kabupaten dan kota, pemda kabupaten/kota menjadi tidak makin dekat dengan rakyat, dan tidak berkembangnya kerjasama di antara kabupaten/kota tetapi menjadi semacam persaingan, adalah tiga hal yang diprihatinkan oleh Mubyarto. Dalam kondisi seperti ini, maka sangat tidak memungkinkan berkembangnya program-program penanggulangan kemiskinan menjadi lebih baik ketimbang program-program terdahulu. Kalau semula otonomi daerah diharapkan akan menghasilkan program penanggulangan kemiskinan yang lebih baik dan sempurna karena dirancang di tingkat pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyatnya (kabupaten), namun dengan kondisi tersebut di atas yang masih berlangsung hingga saat ini, maka sebagaimana dikeluhkan oleh Mubyarto “kemungkinan pengembangan program-program Penanggulangan Kemiskinan seperti diharapkan sungguh sangat kecil”.