….samubarang
ana kang kardhi, lamun waniya ing gampang, wediya ing pakewuh, sabarang
nora tumeka, yen antepen gampang ewuh dadi siji, ing purwa nora nana.
(Yasadipura).
Tidak perlulah kiranya
membentangkan, di sini secara panjang lebar betapa pentingnya pembangunan
ekonomi untuk Indonesia. Harapan bangsa kita akan kehidupan yang lebih
luas dan lebih baik, yang begitu kuat dorongannya di dalam revolusi kita,
belum terpenuhi. Harapan itu menyertai dan merupakan akibat
perubahan-perubahan sosial besar yang sedang kita alami.
Susunan masyarakat yang tertutup
tidak dapat bertahan menghadapi masuknya kehidupan ekonomi moderen.
Lingkungan desa tidak lagi dapat memberi jaminan hidup yang cukup dan
suasana, kehidupan ini dirasakan sebagai kungkungan. Akibatnya ialah
runtuhnya susunan sosial yang lama, pemboyongan ke kota-kota, keinginan
para petani untuk mencoba cara-cara yang baru, atau untuk bertindak
sendiri memperbaiki nasibnya antara lain dengan turut dalam
gerombolan-gerombolan. Dipandang dari sudut ini, maka masalah kemerdekaan
serta pembangunan negara yang merdeka, tidak lain dari pada menyusun
kembali masyarakat kita atas tingkat produksi yang lebih tinggi dengan
pembagian penghasilan yang lebih merata. Di dalam keadaan seperti sekarang
ini susunan masyarakat serta sistem politik, negara yang akan dapat
bertahan, hanyalah suatu susunan masyarakat serta sistem politik yang
sanggup mengatasi masalah kemelaratan di negeri kita. Jelaslah kiranya,
cara-cara kita membangun ekonomi kita akan menentukan bentuk dan sifat
negara kita, dan akan menetaukan isi kemerdekaan kita.
Apabila kita meninjau kedudukan
negara kita di dunia internasional, maka terlihatlah bahwa pada tingkat
kehidupan ekonomi kita sekarang nasib, kita sebagai bangsa untuk sebagian
besar masih ditentukan sebagai obyek oleh faktor-faktor di luar kekuasaan
kita. Selama demikian halnya maka sebenarnya asas menentukan nasib sendiri
itu tidak lain daripada suatu pengertian yang hampa bagi kita. Memang
untuk beberapa waktu mungkin untuk memperkuat kedudukan kita dan
melindungi kepentingan bangsa kita dengan berbagai tindakan politik. Akan
tetapi hasil-hasilnya sangat terbatas dan sementara. Jaminan yang mulak
bagi asas menentukan nasib kita sendiri terletak pada kekuatan ekonomi
yang besar. Urgensi pembangunan ekonomi lebih nyata lagi jikalau kita
mengingat bahwa sebagian besar negara-negara lain telah berhasil
memulihkan keadaan ekonominya pada tingkat sebelum perang, malahan tingkat
itu dapat dilampauinya.
Angka-angka yang dimajukan oleh Dr.
Daniel Neumark dalam laporannya kepada Biro Perancang Negara beberapa
bulan yang lau telah menunjukkan bahwa kita belum berhasil mencapai
kembali atau melebihi penghasilan nasional sebelum perang, malahan
angka-angkanya membuktikan bahwa kita tidak berhasil menahan mundurnya
tingkat kehidupan, yang sudah mulai merosot sebelum perang. Perbedaan
kekuatan yang diakibatkan oleh keadaan ini dart yang berbahaya itu, lebih
terang lagi jikalau kita menginsyafi bahwa makin tinggi tingkat ekonomi
sesuatu negara, makin besar kemampuan dan kecepatannya untuk
mempertinggikannya lagi. Dengan perkataan lain, negara-nepara yang
terbelakang ekonominya makin lama makin jauh perbedaan tingkat ekonominya
dengan negara-negara yang sudah lebih maju dan makin sukarlah bagi
negara-negara yang terbelakang ekonominya itu untuk menyamai pesatnya
kenaikan tingkat ekonomi itu. Bahaya bahwa negara-negara yang terbelakang
ekonominya ini makin lama makin ketinggalan dan relatif makin lemah bukan
suatu bahaya yang kosong.
Maka kemerdekaan kita dan
kemungkinan bagi kita untuk benar-benar menentukan nasib kita sendiri
tergantung dari kesanggupan, kita untuk meluncurkan pembangunan ekonomi
yang proporsi serta kecepatannya sepadan dengan urgensi serta luasnya
masalah ini. Dan juga bentuk politik negara serta kemerdekaan kita akan
ditentukan olehnya.
Meskipun di dalam tahun-tahun yang
akhir ini kita telah mencapai sekedar kemajuan dalam lapangan pembangunan
ekonomi, namun orang tidak dapat melepaskan diri dari kesan bahwa kemajuan
itu tidak memegang peranan dalam alam pikiran bangsa kita. Memang harus
dikatakan bahwa kemajuan itu belum mencukupi untuk memenuhi tuntutan zaman
seperti digambarkan di atas tadi. Hasil-hasil pembangunan ekonomi hingga
kini belum merupakan sesuatu yang dapat memupuk kepercayaan diri-sendiri
kita, dan menambah kesanggupan kita untuk membangun secara bersemangat.
Seolah-olah rencana-rencana pembangunan dari pemerintah tidak merupakan
suatu barang yang hidup untuk masyarakat Idta sebagai kebulatan, meskipun
pentingnya hal itu diterima juga oleh daerah-daerah yang bersangkutan
langsung. Kesan umum ialah bahwa, pembangunan ekonomi itu tinggal sebagai
rencana-rencana Pemerintah saja, di mana setiap Kementerian berusaha
sendiri-sendiri dan bukannya sebagai pelaksanaan sebagian dari suatu
rencana pembangunan umum yang integral. Begitu pun dengan partai-partai
politik. Partai-partai politik umumnya menyokong pembangunan, ekonomi
sebagai suatu semboyan umum. Akan tetapi kita melihat juga bahwa masalah
pembangunan ekonomi tidak memegang peranan dalam pikiran kaum politikus
partai sekarang.
Dalam menghadapi keadaan Indonesia
sekarang, percaturan perang didahulukan dan pembangunan ekonomi
seolah-olah dikesampingkan sebagai sesuatu yang kurang urgensinya. Maka
tidak mengherankanlah bahwa juga di kalangan khalayak-ramai tidak ada
bayangan yang terang tentang apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi,
dan apa yang harus dikerjakannya sebagai sumbangan untuk pembangunan
ekonomi ini. Aktivitasnya tidak kurang, di dalam lingkungannya sendiri,
akan tetapi' sering keaktifan itu timbul dari kekecewaan terhadap usaha
pembangunan pemerintah di daerahnya, sehingga ia merasa terpaksa mengambil
inisiatif sendiri. Bagaimanapun juga, umumnya tidak ada perasaan pada
khalayak-ramai bahwa ia menjadi bagian dari suatu usaha bersama yang
meliputi baik pemerintah maupun dirinya sendiri untuk membangun negara
kita.
Oleh sebab itu maka timbullah kesan
umum bahwa pembangunan ekonomi kita ini seolah-olah setengah-setengah saja
dikerjakan, seperti tak dapat berangkat dan macet. Padahal, pembangunan
ekonomi itu seharusnya merupakan penjelmaan suatu pergerakan rakyat yang
dibimbing secara sadar oleh Pemerintah.
Sebabnya, bermacam-macam. Ada
sebab-sebab yang harus dicari di bidang politik, oleh sebab memang ada
berbagai-bagai syarat politik yang harus dipenuhi dulu sebelum suatu
bangsa dapat menempuh jalan ke arah pembangunan ekonominya. Menurut
pandangan kami beberapa sebab yang penting, di luar lapangan politik ini,
ialah kekurangan pengetahuan tentang arti pembangunan ekonomi untuk negara
kita, sehingga umumnya kurang dirasakan urgensinya. Di samping itu ada
juga kekurangan pengetahuan tentang apa yang dituju dengan pembangunan
ekonomi ini di dalam akibat-akibatnya untuk kehidupan masing-masing orang
di dalam lingkungannya sendiri. Ada juga kekuranginsafan bahwa proses
pembangunan ekonomi ini ialah suatu proses yang meliputi kehidupan kita di
dalam segala lapangan. Begitu pun kita belum secara sistematis menghadapi
rintangan-rintangan di dalam masyarakat kita sendiri dalam menempuh jalan
ke arah pembangunan ekonomi ini, yang berakar pada kebudayaan kita
sendiri. Oleh sebab itu perlu kita tinjau masalah pembangunan ekonomi di
dalam rangka kebulatan kehidupan bangsa kita, atau dengan kata-kata lain,
dalam rangka kebudayaan kita.
Karangan ini tidak akan
membicarakan faktor-faktor ekonomi khusus ataupun faktor politik yang
tersangkut dalam perumusan suatu rencana pembangunan serta pelaksanaannya.
Begitu pun ia tidak akan mengupas syarat-syarat politik yang harus
dipenuhi sebelum kita dapat mulai melaksanakan pembangunan ekonomi. Kita
juga tidak akan menyinggung perumusan suatu politik pembangunan ekonomi.
Maksud karangan ini ialah mencoba meninjau sekedarnya beberapa hubungan
antara usaha pembangunan ekonomi dan bermasalah kebudayaan yang mengenai,
inti pribadi sesuatu bangsa dan masalah kebudayaan yang fundamental. Sebab
dapatlah dikatakan bahwa pembangunan ekonomi langsung menyentuh inti
pribadi sesuatu bangsa yang masyarakat dan negaranya menjadi
penjelmaannya.
Bahwa pembangunan ekonomi bukanlah
suatu masalah ekonomi semata-mata, sudah dapat dibayangkan apabila kita
mengingat bahwa tujuan-tujuan sesuatu rencana pembangunan ekonomi,
sifat-sifatnya, perbandingan antara penanaman modal untuk pembuatan
barang-barang modal dengan penanaman modal pombuatan barang-barang
konsumsi, ditentukan berdasarkan suatu keputusan politik. Jadi oleh suatu
keputusan yang bukan bersifat ekonomis. Begitu pun keputusan mengenai
cara-cara pelaksanaan pembangunan ekonomi, misalnya tentang sentralisasi
atau desentralisasi, apakah rencana pembangunan ekonomi itu harus
dilaksanakan dengan menggunakan aparatur negara saja atau dengan mengajak
rakyat untuk turut serta secara aktif; tempat dan penghargaan yang
diberikan kepada inisiatif sendiri di dalam perumusan serta
pelaksanaannya, dan kebebasan pribadi di dalamnya, semuanya merupakan suatu keputusan yang sangat erat terjalin
dalam maksud tujuan sesuatu masyarakat, atau, dalam perkataan lain,
mengenai dasar kebudayaannya.
Pembangunan
Ekonomi sebagai Perubahan Sosial
Betapa luasnya sangkut-paut satu unsur saja dalam pembangunan
ekonomi dapat dilihat dari beberapa contoh.
Di dalam usaha pernbangunan ekonomi
di negeri kita, pembemtukan koperasi memegang peranan yang penting.
Susunan koperasi dianggap, dan memang demikian halnya, sebagai suatu
susunan keaktifan ekonomi moderen, yang masih cukup dekat kepada suasana
kehidupan kita yang lama, namun cukup
potensinya untuk digunakan sebagai dasar pembinaan kekuatan ekonom kita.
Ia juga merupakan suatu batu loncatan dan perantara, dengan
susunan-susunan keaktifan ekonomi yang lebih besar.
Pendirian suatu koperasi di desa
berarti bahwa kita menggunakan suatu teknik organisasi yang tertentu: ia
memerlukan administrasi serta pembukuan yang moderen. ia meminta tanggung
jawab finansial. Sikap orang-orang desa terhadap uang daan kredit harus
berubah sebab keaktifan koperasi dan para anggotanya harus dapat
diperhitungkan dengan uang. Pendirian koperasi tidak hanya merupakan
perubahan dalam cara-cara orang menyusun diri dan bekerja bersama,
melainkan juga berarti perubahan dalarn lembaga-lembaga sesuatu desa.
Susunan administratif baik di desa maupun dalam hubungan desa itu dengan
daerah di sekitarnya akan harus disesuaikan kepadanya. Timbulnya suatu
koperasi di dalam desa juga merupakan timbulnya suatu pusat kekuasaan baru
sebagai saingan di dalam susunan kekuasaan lama. Maka susunan politik pun
berubah karenanya. Orang-orang desa, pendapat-pendapat dan adapt-adat kebiasaannya terpaksa menyesuaikan diri kepada
badan-badan baru ini. Dengan adanya suatu koperasi di dalam desa akan
muncul orang-orang baru dengan kejuruan dan keahlian yang istimewa, yang
dahulu tidak terdapat dalam lingkungan itu. Orang-orang desa harus belajar
bergaul dengar orang-orang baru ini dan memberi tempat dan penghargaan
kepadanya.
Persamaan yang dangkal antara
bentuk koperasi dan susunan kehidupan gotong-royong, sebenamya menambah
kesukaran-kesukaran orang untuk memahami arti perubahan dalam suatu desa
yang diakibatkan oleh berdirinya suatu koperasi, dan sering juga merupakan
halangan utama dalam perkembangan, koperasi tadi. Kehidupan secara
gotong-royong berdasar pada rasa kekeluargaan dalam suatu masyarakat
tertutup, di mana kebutuhannya untuk sebagian besar dipenuhi oleh dan di
dalam masyarakat itu sendiri. Koperasi memerlukan penilaian jasa-jasa
orang dengan uang, sedangkan dalam kehidupan gotong-royong penghargaan
itu, biasanya tidak diukur dengan mata uang. Koperasi berdasarkan atas
satu keputusan yang diambil secara sadar dan suka-rela oleh orang-orang
yang bersangkutan sendiri. Anggota-anggotanya bersatu untuk mencapai suatu
maksud tertentu, berdasarkan pengertian yang rasional tentang hak dan
kepentingan sendiri dan hak dan kepentingan bersama. la melingkupi
lingkungan kehidupan terbuka yang lebih luas daripada dahulu. Pengalaman
kita di lapangan koperasi telah membuktikan bahwa jikalau perbedaan antara
koperasi dan kehidupan gotong-royong yang berakar pada susunan
agraris-feodal, tidak disadari dengan secukupnya, maka ada bahaya bahwa
bentuk koperasi yang baru menjadi tidak lain dari pada suatu wujud baru
yang mengandung isi feodal yang sama seperti dulu. Tidak sedikit jumlah
koperasi yang sebenarnya hanya merupakan perkumpulan unsur-unsur feodal di
dalam suatu desa yang dengan cara baru ini, hanya melanjutkan kekuasaan
tradisionalnya atas orang-orang kecil.
Akan tetapi, bagaimanapun juga,
telah nyatalah bahwa berhasil tidaknya suatu koperasi di desa tidak hanya
tergantung pada keahlian dan kecakapan para pemimpin dan
anggota-anggotanya untuk menyelenggarakan koperasi itu. Keberhasilan itu
tergantung pada perubahan-perubaban lainnya di lapangan sosial dan
kebudayaan yang secara langsung atau tidak langsung tersangkut dalam
penyelenggaraan koperasi ini.
Maka berdirinya suatu koperasi di
suatu desa harus disertai oleh berbagai perubahan di lapangan lain.
Malahan boleh dikatakan bahwa berhasil atau tidaknya usaha koperasi untuk
sebagian besar tergantung dari kesanggupan orang untuk mengadakan
perubahan-perubahan lain itu. Ternyatalah bahwa koperasi itu hanya salah
satu muka saja dari proses pertumbuhan dan perkembangan desa seluruhnya
yang terjadi di berbagai lapangan pada waktu yang sama. Untuk mencapai
hasil baik dengan koperasi ini perlu perubahan-perubahan lain itu dihadapi
dan dilaksanakan sekaligus. Artinya kita berhadapan dengan masalah
pendinamisan kehidupan desa seluruhnya.
Begitupun pemasukan mesin ke dalam
kehidupan desa, seperti penggunaan traktor atau didirikannya usaha-usaha
kerajinan, berarti penyesuaian segala aspek kehidupan dan susunan
kehidupan di desa kepadanya. Dalam hal traktor misalnya, yang perlu bukan
hanya bahwa orang cakap menggunakannya, melainkan bahwa orang yakin akan
perlunya memeliharanya. Pengalaman kita menunjukkan bahwa justeru dalam
hal itu kita masih lemah. Di samping itu, perlu untuk menyesuaikan
cara-cara bekerja bersama di dalam desa mengenai penggarapan tanah dan
sebagainya kepada adanya traktor-traktor tadi, agar supaya kita dapat
menarik keuntangan sebesar-besamya daripadanya, dan begitu seterusnya.
Traktor dan mesin oleh orang desa harus dapat dianggap dan diperlukan
sebagai lanjutan tangan manusia yang dapat dikuasainya, sepenuhnya,
seperti juga paculnya. Dengan demikian itu si mesin tadi bukan lagi suatu
benda yang asing baginya, melainkan suatu alat yang asli, suatu penjelmaan
dari kebutuhan dan kesanggupan masyarakat desa itu. Dan untuk itu kita
perlu menyesuaikan diri, termasuk mentalitet kita, cara-cara hidup, dan
hubungan produksi pada umumnya kepada mesin yang kita masukkan dan terima
ke dalam kehidupan kita, atau dalam perkataan lain, kita harus mencernakan
mesin tadi dalam tubuh, kehidupan masyarakat kita.
Hal ini juga berlaku jikalau kita
meningkat pada lapangan industrialisasi umumnya. Di sini pun pemasukan
mesin-mesin hanya merupakan permulaan proses perubahan sosial dan
tanggapan jiwa bangsa kita. Baru sesudah kita menyesuaikan, cara-cara
organisasi kerja, disiplin kerja, kecepatan hidup kita dan sebagaimana di
samping kecakapan kita untuk menggunakan mesin itu, dapat kita katakan
bahwa mesin itu sudah menjadi barang yang hidup dalam masyarakat kita.
Malahan lebih jauh lagi, kita baru dapat dikatakan telah mencernakan mesin
itu, sesudah pada kita timbul keinginan dan kesanggupan, tidak saja untuk
memelihara mesin itu, melainkan juga untuk membuatnya sendiri dan untuk
senantiasa menciptakan mesin-mesin yang lebih baik daripada yang sudah,
yang lebih sesuai lagi dengan kebutuhan kita sendiri. Nyatalah bahwa mesin
itu hanya pernyataan dan alat suatu masyarakat untuk mencapai
tujuan-tujuannya:. Kita tidak dapat melepaskan mesin itu serta teknologi
umumnya dari nilai-nlaai sesuatu masyarakat, dari segala sesuatu yang
dianggap penting oleh masyarakat itu. Dengan perkataan lain mesin serta
teknologi merupakan penjelmaan kebudayaan suatu masyarakat yang tidak
dapat dipisahkan dari kebudayaan yang menciptakannya. Jadi menghadapi
masalah industrialisasi di negeri kita berada juga menghadapi suatu proses
perubahan sosial, suatu proses perubahan tanggapan jiwa, suatu penyesuaian
kreatif dari kebudayaan kita.
Penyesuaian kreatif ini berarti
bahwa kita harus mencari dan membangkitkan di dalam kebudayaan kita
sendiri asas-asas otonom, yang atas kekuatan sendiri, akan
memperkembangkan dinamik sosial kita sendiri, dan mampu mendorong dan
menuntun kita dalam menempuh jalan modernisasi, kehidupan kita. Jikalau
tidak demikian, maka segala penyesuaian kita akan bersifat pasif. Kita
tidak akan dapat melampaui taraf imitasi, taraf tiruan belaka, dan kita
hanya akan meningkat dari tingkat statis yang satu kepada tingkat statis
yang lain, dan kita senantiasa akan terbelakang.
Oleh sebab itu, dalam menghadapi
masalah industrialisasi, kita tidak dapat mengatakan bahwa kita hanya
bersedia menerima mesin serta teknologi dunia moderen dengan menolak
begitu saja penjelmaan-penjelmaan lain dari kebudayaannya. Eklektisisme
yang murah ini, yang dianut oleh beberapa pendekar kebudayaan kita dan
yang secara samar-samar juga terdapat di berbagai kalangan masyarakat
kita, tidak dapat dipertahankan. Untuk menguasai mesin dan teknologi kita
perlu mengertinya lebih dahulu, yaitu menyelami dan mengerti kebudayaan
dan jiwa yang menciptakannya. Usaha untuk menyelami kebudayaan Barat, yang
menjadi induk dunia moderen ini, agaknya akan dapat membantu kita dalam
mencari asas-asas dinamik otonom pada kita sendiri, yang kita maksudkan di
atas ini.
Akan tetapi sebelum kita meningkat
pada soal ini, agaknya ada baiknya kita menyimpang sebentar dan menghadapi
suatu soal lain dahulu. Kita telah melihat bahwa proses industrialisasi
dan pembangunan ekonomi umumnya ialah suatu proses perubahan sosial dan
suatu proses perubahan tanggapan jiwa. Akan tetapi, orang dapat bertanya,
apakah perubahan mentalitas itu bukannya akibat dari pemasukan mesin dan
teknologi dalam kehidupan kita? Bukankah kebudayaan itu merupakan bangunan
atas dari susunan hubungan produksi di dalam suatu masyarakat? Memang
sejarah jalannya revolusi industri di Eropa Barat membuktikan bahwa pada
umumnya hal itu demikianlah adanya. Akan tetapi jikalau suatu negara
hendak mengubah susunan hubungan produksinya dan mempertinggi tingkat
produksinya dalam waktu singkat dan menurut rencana tertentu, dengan
sedapat-dapatnya mengurangi kesengsaraan yang diderita oleh rakyat Eropa
Barat sewaktu revolusi industrinya itu, maka ia terpaksa turut
memperhitungkan dan menggunakan secara sadar faktor-faktor kebudayaan
tadi.
Demikianlah Uni Soviet, pada suatu
ketika merasa perlu untuk mengabdikan kehidupan kebudayaan Rusia kepada
keperluan industrialisasinya. Dan untuk keperluan itu ia telah
mengendalikan dan mengatur penciptaan di segala lapangan. Faham Realisme
Sosialis adalah akibat dari politik ini. Begitupun di Indonesia mentalitas
kita akan berubah dengan adanya industrialisasi serta segala akibat
sosialnya. Sebenarnya mentalitas kita sudah berubah dan akan terus-menerus
berubah dengan berlangsungnya keruntuhan susunan masyarakat kita yang
lama. Akan tetapi terang jugalah, bahwa apabila kita hendak mengejar
waktu, mengingat urgensi pembangunan ekonomi ini untuk keselamatan
kemerdekaan kita, kita akan harus mengerahkan secara sadar faktor-faktor
kebudayaan untuk memudahkan dan mempercepat proses perubahan itu. Lepas
dari itu ada juga suatu hal lain. Perubahan mentalitas akan terjadi
sesudah proses industrialisasi dimulai. Dimulai oleh Pemerintah. Artinya
perubahan mentalitas harus dimulai di kalangan pemerintah dan pemimpin
masyarakat kita, sebelum kita dapat mulai dengan pembangunan ekonomi. Dan
ternyata di situlah letaknya kesukaran kita, sebab tekad dan hasrat
pembangunan kurang dirasakan. Dan akibatnya ialah, lambatnya usaha
pembangunan ekonomi. Dan kita akan melihat nanti bahwa untuk sebagian hal
itu disebabkan oleh rintangan-rintangan kebudayaan yang berpengaruh di
lapisan masyarakat itu. Akibatnya ialah bahwa perubahan mentalitas yang
bergandengan dengan runtuhnya susunan sosial yang lama dan keinginan
rakyat banyak untuk mencoba cara-cara baru, tidak dapat ditampung dengan
secukupnya.
Jelaslah, betapa pentingnya peranan
faktor-faktor kebudayaan, sehingga tidak usah disangsikan lagi.
Mari kita kembali pada pokok
pembicaraan kita. Kita telah melihat bahwa jikalau kita menghadapi
kekuatan industrial dunia moderen, kita pada hakekatnya menghadapi
kebudayaannya. Dan bahwa, apabila kita hendak mencari dan memperkembangkan
asas-asas dinamik yang otonom pada kita sendiri, ada baiknya
jikalau kita juga menyelami intisari kebudayaan Barat yang menjadi
akar dinamik Barat itu. Untuk itu, barangkali kita mendapat pegangan
sedikit jikalau kita menggunakan dua pengertian sebagai penuntun yaitu
sikap aktif terhadap alam, dan asas pembaharuan terus-menerus.
Di dalam susunan statis dari
masyarakat agraris feodal, yang kita kenal itu, intisari asas hidup
sebagian besar bangsa kita ialah penyesuaian serta persatuan dengan kodrat
dan hukum-hukumnya. Manusia adalah bagian kodrat, dan kodrat itu meliputi
keseluruhannya. Manusia itu menentukan tempatnya serta hubungannya dengan
alam di sekitarnya dengan perantaraan bermacam-macam upacara dan
pantangan. Dengan jalan ini sedapat-dapatnya ia menjamin keselamatannya.
Di dalam suatu tingkat yang lebih tinggi, kebahagiaan terbesar yang dapat
dirasakannya ialah mengatasi dan membebaskan diri kungkungan pribadinya
sendiri dan dengan cara demikian menikmati rasa persatuan dengan kodrat.
Di dalam tanggapan jiwa yang demikian sungguh segala pemikiran untuk
menguasai alam dan mengabdikannya kepada kebutuhan manusia.
Tanggapan jiwa dunia moderen
berpangkal pada paham bahwa penguasaan alam oleh manusia merupakan suatu
hal yang mungkin dan yang patut dikejar. Dengan tanggapan jiwa ini manusia
tidak lagi merupakan suatu bagian dari alam melainkan ia mulai menyendiri
daripadanya, ia mulai menyelidikinya sebagai suatu hal yang lepas dari
dirinya sendiri, dan ia mulai menguasainya. Untuk dapat menguasai alam,
perlu manusia mengetahui hukum-hukumnya agar ia mampu mengganakan
hukum-hukum itu untuk menaklukan alam. Dan dorongan mengenal alam ini,
untuk mengetahui hukum-hukum demi pengetahuan itu sendiri, tidak lain
daripada tanggapan jiwa Pengetahuan. Tanggapan ilmu pengetahuan ini
berikhtiar melihat mengerti alam di dalam keseluruhannya sebagai suatu
kebulatan yang berangsur-angsur dapat dikenal dan dipahaminya, yang
pengetahuannya dapat disusun dalam suatu teori yang logis, yang
bagian-bagiannya saling berhubungan secara konqisten. Ia senantiasa
berusaha membuat obyektif pendapatnya dan mengujinya kembali, untuk
mencocokkannya dengan pendapat-pendapat dan hubungan-hubungan baru yang
didapatnya, dan jika perlu mengubah teorinya. Maka intisari tanggapan ilmu
pengetahuan ini ialah usaha pembaharuan terus-menerus. Kebenaran yang
didapatnya tidak dianggap sebagai suatu kebenaran yang mudak, melainkan
sebagai sesuatu yang senantiasa harus diuji kemboli, ditaklukkan dan
dipahami kembali. Sebab baginya yang benar pada hari ini, besok sudah
menjadi takhyul, dan yang baik sekarang besok menjadi musuh dari yang
lebih baik.
Keinginan untuk mengenal dan
menguasai alam, ikhtiar manusia untuk terus-menerus, mencari kebenaran
sebagai sesuatu yang senantiasa harus dikejar namun tidak pemah dicapai
seluruhnya, kesediaan untuk mencocokkan pandangan serta cara-cara hidupnya
kepada faham ini, bersama dengan keyakinan bahwa nasib manusia di dunia
ini untuk sebagian penting dapat diperbaiki oleh manusia sendiri berkat
pengetahuan alam ini, kedua unsur inilah yang menjadi sumber perkembangan
teknologi Barat dan sumber dinamik sosialnya yang besar itu. Kami rasa,
dengan segala kekurangan dan kedangkalan yang dikandung dalam generalisasi
semacam ini, kita dapat menggunakannya dalam penyelidikan kita ini.
Teranglah sekarang bahwa tidak
cukup kita hanya mengoper saja alat-alat, cara-cara dan bentuk-bentuk
susunan produksi dari luar. Semuanya ini akhimya harus menjadi
darah-daging kita sendiri; ia harus menjadi alat-alat dan cara-cara kita
memenuhi kebutuhan kita sendiri, menjadi penjelmaan kebudayaan kita
sendiri. Dalam pada itu intisari persoalan yang kita hadapi ialah mencari
asas-asas dinamik kita sendiri yang otonom, artinya yang dapat berkembang
menurut hukum-hukum pribadi kita sendiri berkat kekuatan kita sendiri.
Dinamik itu harus sedemikian kuatnya sehingga kita tidak lagi ketinggalan
oleh dinamik perkembangan dunia. Dan bagaimanapun juga di samping
komponen-komponen lainnya asas-asas dinamik itu akan harus meliputi juga
kepercayaan bahwa manusia sanggup dan harus dapat menguassi nasibnya
sendiri di dunia ini, lebih daripada semula. Lagi pula, keinginan untuk
mengenal dan menguasai alam dan kesanggupan untuk menghadapi perubahan dan
pembaruan terus-menerus harus hidup pula.
Dari uraian ini kelihatan betapa
mendalam pembahan-perubahan yang akan harus kita alami untuk memungkinkan
pembangunan ekonomi, sebab pada hakekataya kita berhadapan dengan
masalah-masalah yang langsung menyentuh akar-akar kebudayaan kita.
Daya ke Arah Pembaruan dan Daya Penentang Perubahan
Bagaimanakah keadaan kita dalam
menghadapi perubahan yang mendalam ini? Pada umumya dapat dikatakan bahwa
dalam setiap kebudayaan terdapat suatu daya ke arah perubahan, suatu
faktor yang senantiasa hendak menyesuaikan kebudayaan itu kepada
masalah-masalah baru yang dihadapinya. Daya ke arah perubahan ini ialah
daya ke arah pembaruan, dan ia berakar pada vitalitas kebudayaan itu. Akan
tetapi sebaliknya, sudah menjadi hakekat suatu kebudayaan juga, bahwa ia
hendak mempertahankan sifat dan pribadinya sendiri, dengan
sedapat-dapatnya menolak hal-hal dari luar yang akan dapat mengubah sifat
dan pribadinya. sendiri itu. Dan biasanya bertambah meningkat integrasi
suatu kebudayaan dan suatu masyarakat, bertambah kuat pula daya penentang
perubahan itu.
Maka setiap bangsa dalam sejarahnya
senantiasa menghadapi bentrokan antara dua kekuatan ini. Kekuatan-kekuatan
itu kedua-duanya merupakan penjelmaan dari vitalitas dan pribadi bangsa
dan kebudayaan itu. Dalam menghadapi masalah pembangunan ekonomi di negeri
kita, daya penentang, perubahan ini akan nyata dalam berbagai-bagai
bentuk. Salah satu di antaranya ialah sikap yang banyak, terdapat di
kalangan pegawai tinggi, pemimpin politik dan juga profesor-profesor kita.
Sering didengar ucapan mereka ; Apakah perlu pembangunan ekonomi? Apakah
bangsa kita harus menjadi seperti bangsa barat? Apakah kita harus
membimbing bangsa kita ke arah suatu masyarakat yang dikuasai oleh suasana
persaingan yang tak terbatas, dimana manusia menjadi serigala untuk sesama
manusia, dimana individu tidak merasakan hubungan bathin dengan pekerjaan
yang dijalankannya atau dengan kawan-kawan sekerjanya? Apakah semangat ini
yang harus kita tanamkan ke dalam kebudayaan dan susunan masyarakat kita?
Di dalam sikap demikian sebenamya
terdapat dua unsur. Pertama, ialah penolakan kapitalisme Barat. Hal itu
sudah bukan permasalahan yang baru. Di Asia boleh -dikatakan penolakan
semangat kapitalisme Barat itu umum sifatnya. Dan reaksi semacam ini sudah
semestinya. Akan tetapi yang lebih penting di dalam rangka persoalan kita
ini ialah unsur kedua, yaitu penolakan terhadap kehidupan industrial.
Penolakan kehidupan industrial
dalam segala konsekuensinya ini menjadi sumber dari perlawanan atau
kekurangan semangat terhadap soal pembangunan di dalam sebagian kalangan
atas Indonesia. Maka perlulah kita mengupasnya secara lebih dalam.
Dipandang dari suatu sudut tertentu, dapat dikatakan bahwa kebahagiaan
manusia timbul dari keseimbangan antara kebutuhan-kebutuhannya dan
kemungkinan-kemungkinan yang terbuka baginya untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan itu. Untuk mencapai kebahagiaan itu manusia pada satu
pihak dapat berusaha sekuat tenaganya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan
tadi, betapapun tinggi tingkat kebutuhan-kebutuhan itu. Keseimbangan
terjadi pada suatu tingkat material yang tinggi. Sebaliknya ia juga dapat
mencari kebahagiaan itu dengan menurunkan kebutuhan-kebutuhannya sehingga
ia tidak memerlukan ikhtiar istimewa untuk memenuhinya. Umumnya jalan yang
kedua ini terdapat pada suatu tempat di mana tanggapan jiwa terhadap
kehidupan manusia pada hakekatnya bersifat “Weltverneinung",
yaitu bersifat menolak sepenuh-penuhnya kenikmatan lahir dari hidup di
dunia ini.
Di berbagai bagian Asia dan
terutama di mana kebudayaannya dipengaruhi oleh filsafat Hindu dan umumnya
oleh tradisi mistisisme, sikap yang demikian ini sering kita dapati. Di
bagian-bagiap ini ikhtiar manusia untuk mengurangi kebutuhan-kebutuhan
lahirnya sering merupakan suatu cita-cita yang kuat. Diantara guru-guru
dan pendekar-pendekar Asia, yang menganjurkan cita-cita ini harus dihitung
juga seorang seperti Gandhi. Bagi Gandhi kehidupan moderen berdasarkan
suatu tingkat, di mana kebutuhan-kebutuhan lahir manusia
ditinggi-tinggikan sampai melampaui batas. Pada tingkat kebutuhan manusia
yang terlalu tinggi ini, manusia terpaksa menjadi hamba dari mesin-mesin
yang menjadi syarat mutlak baginya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya
itu. Maka pada pendapatnya sangat berbahayalah cita-cita itu bagi bangsa
India dan bangsa-bangsa Asia umumnya, apabila mereka hendak menyaingi
bangsa-bangsa Barat atas dasar-dasar kehidupan Barat ini dan atas dasar
susunan industrial. Maka dianjurkannya agar menolak jalan ke kebahagiaan
yang berbahaya ini, memperjuangkan kemerdekaan India dengan tidak
mengikuti jalan industrialisasi Barat, dan kembali kepada alat-alat
pemintal yang sederhana. Penolakan kehidupan industrial oleh Gandhi
berdasar terutama atas, pertimbangan moral. Yang dikuatirkannya ialah
kerugian jiwa yang akan diderita o1eh bangsanya sebagai akibat menerima
kehidupan industrial itu. Tak perlu diterangkan bahwa pendapat yang
sedemikian ini hanya dapat tumbuh di dalam isolasi Gandhi dan India dari
dunia luar. Ia sukar bertahan dalam menghadapi masalah kemelaratan di
India secara obyektif, begitu pula ia tidak dapat bertahan dalam
menghadapi kekuatan-kekuatan yang mendesaknya dari luar. Maka tidaklah
mengherankan bahwa India dalam hal pembangunan ekonomi ini tidak mengikuti
jejak Gandhi, meskipun pengaruhnya masih terasa juga dalam lapangan ini.
Sebaliknya, India telah mengikuti pimpinan Nehru.
Di beberapa kalangan di Indonesia
pun, baik secara samar-samar, maupun dalam bentuk-bentuk yang lebih tegas,
penolakan terhadap kehidupan moderen semacam ini terdapat juga. Dan
agaknya inilah salah satu sebabmengapa sebagian lapisan atas kita kurang
memperhatikan masalah ini sebagai suatu masalah yang tak dapat ditunda.
Boleh dikatakan bahwa masalah pembangunan ini tidak memegang peranan dalam
pikiran dan sepak-terjang kebanyakan partai-partai politik umumnya,
kecuali sejauh suatu rencana pembangunan khusus ada singkut-paut langsung
dengan kepentingan partai.
Jikalau kita menghendaki supaya
usaha pembangunan ekonomi itu tidak tinggal omongan saja dan semua partai
politik sebenarnya dengan bibirnya telah menyokong perlunya pembangunan
ekonomi, perlulah lebih dahulu urgensi pembangunan ekonomi dirasakan,
sehingga bangkitlah hasrat untuk membangun. Perlu juga orang menyadari
kecepatan yang diperlukan. Hal itu berarti bahwa tidak boleh lagi ada
kebimbangan moril terhadap faedah dan baiknya pembangunan ekonomi. Tidak
boleh ada kesangsian lagi bahwa pembangunan ekonomi berarti menambah pada
suatu waktu tingkat konsumsi, menambah kebutuhan-kebutuhan masyarakat,
artinya perlunya menimbulkan keinginan di dalam masyarakat dan setiap
individu untuk memiliki atau menggunakan hasil-hasil kehidupan industrial.
Dalam perkataan lain, menerima konsepsi pembangunan ekonomi berarti
menerima lebih dulu halalnya umat
manusia dan bangsa Indonesia khususnya mengecap kenikmatan hidup di dunia
ini dalam segala bentuk material dan spiritualnya dan mengejarnya sebagai
salah satu dari beberapa tujuan hidup. Sikap itu berarti membuang segala
ciri sikap Weltverneinung tersebut.
Kita harus mengerti bahwa tanggapan jiwa ilmu kebatinan yang klasik dan
etik Wedhotomo, betapapun 1uhurnya nilai-nflai yang terkandung di
dalamnya, berakar pada suasana hidup agraris feodal, yaitu suasana hidup
yang tidak dapat dipertahankan lagi oleh sebab dasar sosialnya sudah
runtuh. Tugas bangsa Indonesia dalam taraf sejarah sekarang ini terletak
di dunia fana ini dan bukannya di dalam dunia yang baka.
Rupanya belum begitu disadari bahwa
apabila kita sebagai bangsa menghadapi masalah pernbangunan ekonomi, maka
pada bakekatnya juga kita menghadapi masalah pandangan hidup bangsa kita.
Selama hal ini belum terang di dalam pemikiran kita sendiri, segala
rencana pembangunan ekonomi akan dijalankan setengah-setengah saja, oleh
sebab ia selalu akan tersentuh pada "weerstanden",
perlawanan yang timbul dari pandangan hidup yang lama.
Jikalau di lapisan atas masa
pandangan hidup ini terutama merupakan masalah moral-falsafah, di dalam
lapangan lain daya penentang perubahan itu menyatakan dirinya dalam
bentuk-bentuk yang lebih konkrit. Yaitu di lapangan penyesuaian suasana
agraris ke suasana industrial atau penyesuaian si tani menjadi buruh.
Masalah yang berhubungan dengan itu ialah masalah perangsang kerja.
Jikalau dilihat selayang pandang,
maka surplus penduduk di desa yang sudah mulai memboyong secara
besar-besaran ke kota-kota untuk melepaskan diri dari kesempitan hidup di
desa itu, akan merupakan suatu pasaran buruh yang baik untuk program
industrialisasi kita. Dan memang dapat dikatakann bahwa kemelaratan akan
mendorong golongan ini ke lapangan industri. Akan tetapi di situ pun ada
batasnya. Golongan ini ialah golongan yang biasanya tidak mempunyai suatu
keahlian atau kejuruan, jadi mereka merupakan pasaran buruh hanya untuk
pekerjaan di pabrik-pabrik yang tidak memerlukan kejuruan. Akan tetapi
untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya di lapangan industri, kita tetap
menghadapi kesukaran.
Soalnya ialah bagaimana caranya
kita dapat membawa golongan buruh ini ke taraf kejuruan?
Kemungkinan-kemungkinan perkembangan industri di negeri kita, untuk
sebagian besar tergantung dari jawaban kita atas soal ini. Dan jikalau
kita tidak dapat mengatasi kesukaran ini, maka sangat boleh jadi kita akan
kekurangan buruh yang berkejuruan di dalam suatu pasaran buruh tidak
berkejuruan yang sangat luas.
Pengalaman di negara-negara lain
yang juga menghadapi soal ini telah menunjukkan
bahwa meskipun kemelaratan mendorong orang-orang ke lapangan industri,
kemelaratan saja tidak cukup untuk memaksakan mereka menambah pengetahuan
serta kejuruan yang diperlukan oleh perkembangan industrialisasi itu.
Timbullah di sini soal incentives, soal perangsang yang diperlukan untuk
memajukan golongan ini sehingga mereka merasa perlu menambah kejuruannya
itu. Ternyatalah bahwa penambahan upah tidak senantiasa memberikan
tambahan dorongan tadi. Itu memang benar di negara-negara di mana uang
memang menjadi ukuran segala nilai yang berlaku di dalam masyarakatnya.
Akan tetapi cukup banyak negara-negara yang ekonominya masih terbelakang,
di mana nilai-nilai dalam masyarakat tidak dapat dinyatakan dalam mata
uang. Banyak pertimbangan lain yang berlaku di negara dan kebudayaan itu.
Ada pertimbangan prestise sosial, tanggapan jiwa terhadap kerja, terhadap
arti waktu luang dan cara-cara menggunakannya serta anggapan orang banyak
mengenai apa yang terpenting dalam hidupnya. Di samping itu harus
diinsyafi juga bahwa jikalau dalam sesuatu masyarakat barang-barang
konsumsi tidak banyak jumlah dan ragamnya, maka penambahan upah itu tidak
ada artinya dalam hubungan kehidupan buruh tadi. Semua faktor-faktor ini
membatasi arti uang sebagai perangsang kerja dalam lapangan buruh ini.
Ada juga rintangan-rintangan
psikologis yang menghalangi pemboyongan penduduk ke lapangan industri.
Meninggalkan desa biasanya menimbulkan berbagai kesulitan jiwa bagi
orang-orang yang bersangkutan. Jikalau ia meninggalkan desa, ia juga
meninggalkan suatu susunan nilai dan juga suatu suasana hidup yang
dikenalnya dan yang
dianggapnya baik dan benar : Suasana itu memberikan kepadanya kepastian
jiwa, yang di dalam berbagai kebudayaan merupakan suatu tujuan hidup yang
sangat ponting. Oleh sebab itu pemboyongan ke kota itu sering diangapnya
sebagai suatu tindakan darurat. Sesudah ia dapat memperbaiki taraf
kehidupannya, biasanya ia ingin pulang lagi ke desa. Maka di sini pun
terasa kesukaran yang kita hadapi dalam usaha kita untuk mencapai
perbaikan pada tingkat kejuruan
kaum buruh.
Di dalam suasana desa soal
kedudukan serta prestise sosial yang terkandung di dalam setiap pekerjaan
itu semuanya mempunyai tempat sendiri. Susunan itu dikenal oleh tiap
anggotanya dan ia dapat menempatkan dirinya di dalam susunan dan suasana
itu. Agar supaya ia dapat menetap di dalam lingkungan industrial, maka
sangat perlu baginya untuk mengetahui dan menerima susunan kedudukan dan
prestise pekerjaan di dalam lingkungan yang baru itu. Permasalahan ini
penting kita pelajari secara lebih mendalam. Kita harus mengetahui apa
yang merupakan perangsang kerja yang kita perlukan dan apa yang menjadi
rintangan. Unsur-unsur di dalam kebudayaan kita yang dapat menjadi
perangsang harus kita pupuk dan yang dianggap sebagai rintangan harus kita
singkirkan. Di samping itu masih ada soal-soal yang kita hadapi seperti
perangsang-perangsang yang mempengaruhi disiplin kerja, hubungan akrab
dengan pekerjaan yang dijalankan dan konsep waktu. Di samping itu
bagaimana caranya kita dapat menanamkan sikap-sikap baru yang lebih sesuai
dengan kehidupan industrial, dan yang perlu dicapai dalam waktu yang lebih
singkat.
Sampailah kita sekarang pada
pertanyaan : Berapa besarkah perubahan yang masih dapat diterima dan
dicernakan oleh suatu kebudayaan. Atau di dalam hubungan pembangunan
ekonomi kita, haruskah kita bersikap evolusioner atau revolusioner dalam
mengejar tujuan-tujuan pembangunan ekonomi. Kita telah melihat adanya
suatu keinginan untuk perubahan. Akan tetapi kita telah melihat juga bahwa
jikalau perubahan-perubahan itu terlalu jauh perbedaannya dengan suasana
serta adat kebiasaan yang lama, maka sikap terhadap perubahan itu ialah
negatif dan menolak. Dapat dikatakan bertambah padat perpaduan suatu
kebudayaan, bertambah kuat pula penolakannya terhadap perubahan yang
demikian itu. Kesediaan suatu kebudayaan untuk menerima perubahan akan
menjadi lebih besar jikalau perubahan itu tanpa menimbulkan kesukaran
besar dapat disesuaikan di dalam susunan yang lama. Berdasarkan alasan
inilah orang dapat membenarkan suatu politik berangsur-angsur, suatu
politik evolusioner, dalam memasukkan unsur-unsur pembangunan ekonomi ke
dalam tubuh masyarakat kita.
Akan tetapi sebaliknya timbul pertanyaan: Apakah perubahan yang
kecil-kecil dan secara
berangsur-angsur itu akan mencukupi untuk mengatasi kesukaran yang
sekarang kita alami dalam rangka susunan masyarakat kita yang lama itu?
Jikalau kita mengikuti politik evolusioner, sangat bisa jadi perubahan
yang kecil itu memang dapat ditampung dan dicernakan berkat keinginan akan
perubahan yang sudah ada itu. Akan tetapi, sekali keinginan itu sudah
dipenuhi dan kita tidak boleh melupakan bahwa keinginan itu ialah
keinginan yang besar-kecilnya ditentukan oleh keadaan di dalam lingkungan
desa saja maka mungkin sekali, masyarakat desa itu akan kembali kepada
konservatisme baru dan akan menolak penerusan perubahan itu yang tidak
begitu lagi dirasakan pentingnya dan urgensinya. Konkritnya, andaikata di
dalam suatu desa dimulai suatu kerajinan desa, maka besarlah kemungkinan
bahwa kerajinan itu akan diterima dengan gembira oleh masyarakat desa itu.
Akan tetapi belum pasti entah hal itu berarti bahwa mereka akan bersedia
juga untuk bekerja di lapangan industri yang lebih besar, yang hubungannya
dengan kehidupan di desa mungkin tidak begitu erat tetapi akan lebih
penting artinya untuk mempertinggi taraf kehidupan di dalam suatu daerah
yang lebih luas, daripada desa itu. Atau dengan perkataan lain, kalau toh
perkembangan cottage industries tidak merupakan penyelesaian bagi masalah
rekonstruksi desa dan keperluan industrial, apakah tidak lebih baik kita
membuang cara evolusioner ini dan menggantikannya dengan cara-cara
revolusioner, yaitu dengan terus meloncat kepada industrialisasi
besaf-besaran? Orang dapat, mengatakan, meskipup penderitaan, dan
kesukaran penyesuaian akan lebih besar, barangkali waktu penderitaan itu
akin lebih singkat.
Syukurlah, pertanyaan ini yang
dalam bentuk abstraknya ada baiknya juga kita hadapi, bagi Indonesia tidak
akan dijawab pada tingkat abstraksi ini. Melihat keadaan dan
kemungkinan-kemungkinan obyektif kita akan harus menempuh kedua jalan
bersama-sama. Dan di samping itu, kemungkinan-kemungkinan untuk
industrialisasi untuk sebagian penting akan tergantung juga dari
faktor-faktor yang sementara waktu, masih di luar kekuasaan kita. Dengah
mempermasalahkan pertanyaan tersebut dapat kita hindarkan perdebatan yang
tak habis-habisnya antara mereka yang menganggap jalan pertama lebih
unggul dan mereka yang menjagoi jalan kedua.
Kembali pada pokok persoalan kita
dapatlah dikatakan bahwa setiap kebudayaan dan setiap masyarakat mempunyai
tujuan-tujuan tertentu yang sudah terjalin di dalam suasana kehidupannya,
dan yang secara sadar atau tidak, dikejar oleh semua anggota masyarakat
dan kebudayaan itu. Pembangunan ekonomi berarti bahwa tujuan-tujuan
kebudayaan itu diubah dan kemudian ditentukan tujuan-tujuan yang baru.
Jika hendak menjamin bahwa pembangunan ekonomi itu berhasil, maka perlu
kita berusaha supaya tujuan-tujuan baru itu yang berlainan dan pada yang
lama, meresap menjadi darah daging kebudayaan tadi. Dalam hal ini
penyesuaian itu sebenarnya merupakan suatu reintegrasi pribadi berdasarkan
perkembangannya hubungan pribadi antara si buruh atau anggota lainnya
dengan tujuan-tujuan masyarakat yang baru itu.
Maka dari uraian di atas ini
agaknya sudah teranglah bahwa, jikalau kita hendak melaksanakan
pembangunan ekonomi dengan kecepatan yang diperlukan dan sesuai dengan
proporsi masalah ini dalam segala sangkut-pautnya, tidak cukup menghadapi
pembangunan ekonomi ini dari sudut ekonomi ataupun dari sudut birokratis
saja. Pembangunan ekonoini harus didasarkan atas, atau lebih tegas lagi,
harus merupakan penjelmaan dari suatu proses perubahan sosial dan
kebudayaan yang dibimbing dengan kesadaran. Perubahan-perubahan yang
dipedukan harus meliputi juga susunan serta lembaga-lembaga hukum,
kebiasaan konsumsi dan juga taraf kebutuhan serta sifat-sifat kebutuhan
anggota masyarakat Indonesia. Kita harus menyelami soal dorongan untuk
kerja (motivation), perangsang
kerja serta etika kerja. Kita harus menghadapi masalah makna hidup dan
masalah penguasaan alam dan pengabdiannya kepada kebutuhan-kebutuhan
manusia. Kita akan harus menentukan nilai-nilai hidup kita, beroepskeuze,
sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dalam taraf sejarah kita
sekarang ini. Dan, kita harus menghadapi dan menyelami ilmu serta-
penggunaannya untuk keselamatan umat manusia.
Maka pembangunan. ekonomi,
ternyatalah mempunyai sttatu dimensi lain, di samping. pengetahuan,
keahlian dan faktor-faktor, ekonomis yang khusus. Ia juga berdimensi
manusia.
Usaha pembangunan ekonomi ternyata
juga merupakan suatu proses yang dapat dipengaruhi, yang dapat dikuasai
dan diarahkan secara sadar meskipun ia meliputi hampir segala lapangan
kehidupan manusia, kita menyadari lebih dahulu segala sangkut-pautnya.
Perlu kita menyelami kebudayaan kita sendiri, agar supaya kita dapat
mengatasi rintangan-rintangan yang timbul dari kebudayaan kita dan yang
sekarang menghalangi kemajuan kita ke arah pembangunan ekonomi. Perlu juga
kita menyelaminya agar kita dapat menyadari kembali unsur-unsurnya yang
dapat memberi dorongan dan perangsang bagi kita yang sudah ada dalam
kebudayaan kita untuk mengejar tujuan pembangunan ekonomi ini.
Kita telah mengetahui juga, bahwa
proses pembangunan ekonomi itu disertai oleh kesukaran dan penderitaan
besar bagi bangsa yang sedang menempuhnya. Jikalau kita cukup, menyadari
dan memperhitungkan faktor-faktor kebudayaan yang terkandung dalam dimensi
manusia ini, kita akan dapat meringankan penderitaan itu dan akan dapat
pula mempercepat lamanya proses pembangunan ekonomi kita, sebab kita juga
telah melihat betapa pentingnya keeepatan itu untuk kedudukan kita di
dunia.
Dengan kesadaran ini pula, peranan
paksaan dalam pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi akan dapat
ditiadakan atau setidak-tidaknya dikurangi. Dengan jalan ini pula akan
mungkin untuk menghubungkan rencana-rencana negara dengan keinginan akan
perbaikan dan pembaruan di tingkat lokal. Jikalau kedua kutub ini dapat
dihubungkan, maka hal ini berarti bahwa rencana pernbangunan ekonomi
negara akan dapat didukung oleh dinamika sosial yang sudah ada dalam
masyarakat kita dengan segala daya dan inisiatifnya, yang menjadi syarat
mutlak berhasilnya usaha kita.
Berbagai
Ragam Jawaban
Sebenarnya masalah yang sekarang
kita badapi ini bukan soal yang baru, dan bukan kita saja yang
menghadapinya. Uni Soviet telah berhasil menyusun jawabannya atas soal ini
dengan memusnahkan susunan masyarakat lama dengan kekerasan dan ia telah
mulai mengintegrasilkan kembali masyarakat itu dalam susunan- susunan yang
baru dengan suatu campuran paksaan dan antusiasme ideologi, menurut suatu
revolusi dari atas. Kemudian
selama Perang Dunia II patriotisme telah turut memperkokoh susunan-susunan
yang baru ini.
Jepang telah berhasil menyesuaikan
dirinya kepada kehidupan moderen dan melaksanakan pernbangunan ekonominya
dengan tidak mengubah hubungan-hubungan kekuasaan serta susunan kekuasaan
umumnya di dalam negeri untuk mencapai transformasi ekonominya sampai ia
dikalahkan pada tahun 1945. Gambaran Jepang ialah gambaran suatu negara
feodal dengan alat-alat moderen. Transformasi ekonomi dijalankan dengan
menggunakan kekuatan-kekuatan yang terletak di dalam campuran ideology dan
againa yang khas Jepang yaitu Shintoisme. Saluran-saluran kekuasaan
otoriter di dalam suasana kekeluargaan digunakannya untuk membangun
industri. Kekalahan Jepang dalam peperangan sekarang telah menunjukkan
betapa besar pertentangan-pertentangan sosial yang terdapat dalam jawaban
Jepang atas masalah pembangunan ekonominya. Pertentangan-pertentangan ini
sekarang tampak. Belum jelas lagi, arah perkembangan masa depan Jepang.
Bagaimanapun juga, pengalaman
Jepang penting bagi kita, sebab ia membuktikan sesuatu yang kemudian juga
telah dibuktikan oleh beberapa negara yang lain, yaitu bahwa pilihan kita
dan jawaban kita atas masalah pembangunan ini tidak hanya terbatas pada
suatu pilihan antara jawaban komunis dan jawaban kapitalis.
Perubahan-perubahan susunan sosial di Yugoslavia, sesudah negara itu
melepaskan diri dari lingkungan dan dukungan kekuasaan Rusia, mendapat
arti yang sangat besar dalam hubungan
ini. Begitupun ragam bentuk-bentuk kooperatif (kibutzin)
di Israel menunjukkan, bahwa di samping bentuk-bentuk komunis dan
kapitalis masih banyak kebebasan dan daya manusia untuk menyusun
jawabannya sendiri atas masalah reintegrasi suatu masyarakat baru. Di
samping itu dunia sekarang sudah lebih mengetahui, bagaimana caranya
manusia dapat mempertahankan kemanusiaannya dalam menghadapi mesin.
India, Tiongkok dan Birma semuanya
sekarang menghadapi masalah penyesuaian kepada kehidupan moderen. Selain
faktor-faktor interen, akan banyak tergantung dari ruangan dari
kemungkinan yang akan diberikan kepada negara-negara ini oleh
kekuasaan-kekuasaan luar, untuk mencari jawaban sendiri itu. Jalan yang
ditempuh oleh ketiga negara. ini berbeda-beda. Jalan sejarah dunia akan
sangat dipengaruhi oleh pertanyaan siapakah di antara kedua negara, India
dan Tiongkok, akan lebih dahulu berhasil menyusun jawaban yang tetap dan
tahan uji.
Pengalaman negara-negara itu dengan
singkat menunjukkan bahwa memang ada kemungkinan bagi kita untuk mencari,
jawaban yang sesuai dengan keadaan dan pribadi kita sendiri. Asal saja
kita dapat melepaskan diri dari kungkungan dogma dan berani mempercayakan
nasib kita kepada ; daya kreatif kita sendiri. Dengan demikian, soal
apakah sifat dan corak kebudayaan Indonesia, yaitu kebudayaan bangsa
Indonesia yang moderen tidak usah menjadi soal yang harus kita jawab lebih
dahulu sebelum kita dapat memulai melakukan pembangunan ekonomi kita.
Kebudayaan Indonesia akan merupakan penjelmaan jiwa bangsa Indonesia baru
yang telah dibebaskan dari kungkungan kemiskinan dan yang telah menemukan
dan menyadari inti pribadinya sendiri dalam kesanggupannya serta
kepercayaannya kepada diri sendiri untuk menentukan nasibnya sendiri. Tak
usah kita sangsikan bahwa pokok sifat Indonesia dari kebudayaan kita tidak
akan dapat menyatakan diri dalam jawaban Indonesia tethadap masalah
pembangunan. Oleh sebab itu kita tidak perlu bersikap normatif terhadap
sifat dan corak kebudayaan kita yang baru ini kita tidak perlu takut dan
menolak suatu hal hanya karena ia asing bagi perasaan kita. Kebudayaan
hanya mempunyai arti bagi kita jika ia dapat mempertahankan tempat kita di
dunia ini, dan menjadi penjelmaan kita sendiri. Oleh sebab itu kita harus
berani dalam menghadapi masalah pembangunan masyarakat baru ini, bersikap
pragmatis, berani mencoba jalan-jalan baru, dan jikalau ternyata tidak
sesuai atau tidak mencukupi berani pula membuangnya dan mencoba
jalan-jalan lain.
Syarat mutlak dan asas
penyusunannya (ordenend beginsel)
ialah tekad dan hasrat pembangunan. Jikalau hasrat ini tidak ada maka
segala-segalanya tidak ada artinya. Sebaliknya hasrat itu hanya bisa
timbul apabila cukup terang dalam pikiran kita sendiri apa sebenarnya
pembangunan ekonomi itu jikalau kita mengetahui dengan jelas apa
tujuan-tujuan kita dalam usaha pembangunan ekonomi, jikalau kita dapat
membayangkan sifat-sifat hari depan kita dan juga jikalau kita benar-benar
yakin bahwa tujuan-tujuan pembangunan ekonomi ialah tujuan-tujuan yang
halal yang patut kita kejar.
Kita telah melihat bahwa
pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang dapat dikuasai dan dibimbing.
Maka timbullah pertanyaan sekarang,
berapa besarkah tempat yang dapat dan harus diberikan kepada kebebasan
pribadi. Apakah soal "kebebasan pribadi" ini tidak bertentangan
dengan keharusan-keharusan yang merupakan ciri "planning"?
Masalah ini memang perlu ditinjau
sedalam-dalamnya, akan tetapi di dalam karangan ini, cukuplah jika
dikemukakanbahwa dimensi manusia, beserta segala faktor-faktor kebudayaan
menjadi penting hanya kalau kebahagiaan dan kebebasan manusia dan
pribadinya dianggap sebagai hal-hal yang penting dalam cara pelaksanaan
usaha pembangunan ekonomi dan bukan saja sebagai tujuan terakhir. Kalau
kedua hal ini hanya dianggap penting sebagai tujuan terakhir yang tidak
perlu diperhatikan dan dipelihara dalam memilih cara dan jalan ke arah
pembangunan, maka segala sesuatu yang dikemukakan di dalam karangan ini,
tidak ada gunanya.
Alat Pelaksana
Sampailah kita sekarang pada
alat-alat atau badan-badan perantara yang harus melaksanakan
perubahan-perubahan yang menyertai pembangunan ekonomi ini.
Alat-alat yang harus kita gunakan
untuk membimbing perubahan yang luas dan mendalam ini, ialah pengajaran
dan pendidikan, partai-partai politik serta serikat-serikat buruh dan
tani, alat-alat pembentuk pendapat umum dan aparat birokrasi negara.
Di dalam sekolah-sekolah rakyat
sudah harus diusahakan untuk menanam dan memupuk suatu tanggapan.jiwa yang
baru. Suatu tanggapan jiwa yang akan mendorong si anak itu untuk melihat
lingkungannya sendiri sebagai suatu susunan
yang bukan tetap dan tidak langgeng sebagai sesuatu yang dapat
diatur secara lebih bermanfaat. Ia harus dibimbing sampai yakin bahwa ia
dapat mengubah dan memperbaiki lingkungan hidupnya itu dengan mencapai
suatu tingkat produksi yang lebih tinggi. Si murid itu harus dibiasakan
menggunakan teknologi yang serba sederhana, tetapi moderen. la harus
mengetahui bahwa lingkungan hidup baginya tidak terbatas pada batas-batas
desanya yang dikenalnya sekarang.
Di dalam sekolah-sekolah lanjutan
harus diadakan suatu usaha terarah untuk menyesuaikan beroepskeuze (pilihan bidang kerja) murid-murid tadi, sesuai dengan
kepentingan negara dan pembangunan ekonomi pada taraf perkembangannya pada
suatu waktu. Rasa kemerdekaan terutama terletak pada kemungkinan memilih
dan apabila kemungkinan-kemungkinan untuk memilih itu diperluas, maka rasa
kebebasan itu akan bertambah. Oleh sebab itu si murid harus dibebaskan
dari kungkungan pikiran bahwa tujuan satu-satunya yang layak baginya ialah
menuntut pendidikan tinggi, sebagai dokter atau sarjana hukum. Padanya
harus ditimbulkan keinginan untuk menempuh jalan yang baru. Ia harus dapat
melihat kehidupannya sebagai avontur. Perlu juga ditanamkan dasar-dasar
etika kerja yang kita perlukan dan penyadaran akan hubungan antara
semangat pembangunan dan semangat patriotisme yang ada padanya. Berhubung
dengan itu susunan PGP harus ditinjau kembali, dan perbandingan antara
gaji, masing-masing macam pekerjaan akan harus dapat ditinjau kembali dari
sudut kebutuhan masyarakat pada suatu taraf tertentu. Peninjauan kembali
serta penyesuaian, PGP ini akan harus dapat dilakukan setiap jangka waktu
tertentu. Misalnya harus dapat ditentukan bahwa untuk jangka waktu 10
tahun, kepada tamatan sekolah teknik menengah dan kepada para pemegang
buku dan akuntan diberi tunjangan yang istimewa yang jika perlu dapai
melebihi gaji para academicus. Sesudah
10 tahun tunjangan istitnewa ini akan dapat ditinjau kembili dan akan
dapat diberikan kepada kejuruan-kejuruan lain yang pada waktu itu relatif
lebih dibutuhkan. Juga perguruan tinggi akan harus lebih disesuaikan,
dengan usaha pembangunan masyarakat Indonesia. Ia harus menjadi alat dan
abdinya. Perguruan Tinggi hendaknya di samping memberi pengetahuan serta
keahlian dan menjalankan riset dalam hubungan itu, juga menyelidiki dan
senantiasa mengawasi aspek sosial dan kultural dalam pembangunan ekonomi
ini dan menyiasatkan cara-cara, yang sebaik-baiknya untuk mengatasi segala
"Weeistanden"
(hambatan) itu dan untuk, menahan kebiasaan-kebiasaan baru.
Artinya, di samping menanamkan
pengetahuan dan keahlian di masing-masing lapangan, ia juga akan harus
mendidik tenaga-tenaga yang dapat menjalankan tugas ini. Hukum adat serta
etnologi hendaknya dikerahkan untuk keperluan ini juga. Dahulu kedua ilmu
pengetahuan ini terutama digunakan oleh Pemerintah kolonial untuk
mempertahankan stalus quo sosial. Sekarang bahan-bahan penyelidikan itu
dapat digunakan untuk melancarkan dan mempercepat pembangunan dan
perkembangan kita, dengan mengatasi weerstanden
yang merintangi perubahan-perubahan sosial dan mengerahkan
kekuatan-kekuatan di dalam susunan kebudayaan dan sosial lama yang masih
dapat diguhakan dalam taraf kehidupan kita sekarang. Dengan
cara-cara demikian ini,
persoalan-persoalan apakah sebenarnya pengajaran maka nasional sudah
dipecahkan. Dengan cara-cara ini pengajaran kita bersifat Indonesia dan
nasional, bukannya karena secara negatif menolak segala sesuatu yang
dirasakan asing bagi perasaan Indonesia, melainkan karena ia ditujukan
kepada memenuhi kebutuhan Indonesia dewasa ini. Sekali pengajaran serta
pendidikan telah disesuaikan, maka dengan sendirinya di dalam kalangan
birokrasi akan timbul suatu sikap baru, yang tidak lagi memandang
kedudukan sebagai pegawai negeri terutama, dari sudut prestise sosial yang
menyertainya, melainkan sebagai salah satu dari berbagai-bagai alat yang
ada pada masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunannya.
Adapun peranan pers serta alat-alat
lain untuk mempengaruhi pendapat umum tak usah dibentangkan dengan
panjang-lebar di sini. Kami rasa tidak usah disangsikan bahwa jikalau pada
suatu waktu keadaan politik di Indonesia menjadi sedemikian rupa coraknya,
sehingga terasa kembali arah tujuan perkembangan politik dan pembangunan
kita, pers juga akan mencerminkan keadaan yang baru itu dan akan
menstimulirnya. Sebab sudah ada keyakinan pada para wartawan umumnya,
bahwa fungsi pers di Indonesia ini bukannya hanya memberitakan, yang telah
terjadi melainkan juga mengarahkan perhatian serta kekuatan ke arah
pembangunan masyarakat Indonesia.
Di dalam penyebutan alat-alat yang
mempengaruhi perubahan masyarakat kita ke arah pembangunan tidak boleh
kita lupakan peranan yang akan dan harus dimainkan oleh partai-partai
politik dan organisasi-organisasi buruh dan tani. Pada hakekatnya di
samping pengajaran dan pendidikan yang hasilnya terutama terasa di hari
kemudian, partai-partai politiklah yang akan menentukan berhasil tidaknya
dan pesat lambatnya perubahan-perubahan ke arah pembangunan ini.
Pentingnya peranan partai-partai politik dan organisasi-orpnisasi lainnya,
dalam menentukan politik pembangunan tidak perlu kita uraikan di sini.
Uraian semacam itu akan melampaui batas-batas karangan ini. Akan tetapi
juga di dalam aspek-aspek perubahan pembangunan yang lebih luas daripada
sifat politiknya, yaitu di lapangan sosial serta kebudayaan, organisasi
ini akan dapat dan harus memegang peranan yang penting ini. Partai-partai
politik serta serikat buruh dan tani sendiri merupakan suatu perubahan di
dalam perkembangan masyarakat kita. Ia merupakan pelopor perubahan tadi.
Seperti sudah kami katakan di tempat lain, organisasi-organisasi ini
merupakan salah satu dari jawaban kita yang bersifat modern atas masuknya
pengaruh asing di negeri kita. Sebagai alat-alat politik moderen
partai-partai politik kita masih jauh dari sempurna.
Di dalam susunan kekuasaannya, di dalam ikatan-ikatan yang
menggabungkan suatu partai politik dan organisasi lainnya dan juga di
dalam dinamik kekuasaannya masih terdapat unsur-unsur yang biasanya tidak
terdapat di dalam susunan serta dinamik politik di negara-negara yang
sudah lebih lama menikmati, serta lebih lama memikul tanggungjawab
kemerdekaannya. Akan tetapi bagaimanapun juga, dalam bentuknya sekarang
organsasi-organisasi itu merupakan faktor yang terbesar dalam usaha
reintegrasi masyarakat Indonesia. Di dalam pelaksanaan usahanya tidak
boleh tidak mereka ini menjumpai bermacam-macam soal yang tidak langsung
berhubungan dengan politik, akan tetapi yang tidak dapat. diabaikannya.
Dan untuk sebagian besar soal-soal yang dijumpai itu menjadi bagian dari
hal-hal yang digambarkan di atas ini. Dan sebenarnya arti suatu partai
politik dan juga organisasi-organisasi buruh dan tani akan tergantung dari
sikapnya terhadap perubahan-perubahan itu, dan terhaap masalah pembangunan
ekonomi umumnya. Akan tetapi
agar supaya partai-partai politik dapat memegang peranan yang diminta
daripadanya, banyak hal yang harus diubah dalam. sikapnya terhadap
percaturan politik umumnya. Partai-partai politik ini harus dapat
menginsyafi, yang sekarang seolah-olah sudah dilupakan bahwa politik itu
bukan hanya alat untuk merebut kekuasaan, melainkan. bahwa berpolitik itu
terutama ialah menimbulkan, menggerakkan, mengarahkan dan membimbing
kekuatan-kekuatan sosial dalam suatu masyarakat ke arah tujuan yang
tertentu.
Kesimpulan
Maka kita sekarang boleh mengambil
beberapa kesimpulan. Pembangunan ekonomi ialah suatu proses perubahan yang
meliputi kehidupan suatu bangsa seluruhnya. Pembangunan ekohomi berarti
mempercepat desintegrasi susunan magyarakat yang lama dan mempercepat juga
keharusan untuk mencapai reintegrasi masyarakat itu.
Pembangunan ekonomi akan membawa
kita melalui suatu taraf perkembangan yang amat sukar, oleh sebab
runtuhnya kepastian-kepastian hidup yang lama dengan menghadapi keharusan
untuk membentuk kepastian-kepastian serta nilai-nilai yang baru.
Meskipun demikian pembangunan
ekonomi ialah suatu taraf perkembangan bangsa kita yang harus dilalui. Hak
menentukan nasib kita sendiri serta pembangunan ekonomi adalah dua syarat,
yang mutlak dan yang saling berhubungan.
Agar pembangunan ekonomi dapat
dilaksanakan dengan hasil yang baik, maka pertama-tama keharusan kita
untuk menempuh jalan pembangunan ekonomi ini harus lebih dirasakan dari
pada sekarang. Perlu juga kita lebih sadar sejak sekarang tentang
kenyataan bahwa pembangunan ekonomi itu bukan suatu proses ekonomi
semata-mata, melainkan suatu penjelmaan dari perubahan sosial dan
kebudayaan yang meliputi bangsa kita di dalam kebulatannya.
Sudah barang tentu karangan ini
tidak lebih dari suatu goresan pertama tentang masalah yang luas dan dalam
ini. Secara selayang pandang kita baru menyingung beberapa faktor saja
yang perlu diperhitungkan. Kita belum membicarakan peranan agama, baik
Islam maupun Kristen, yang sedang dan akan dapat dilakukan berhubungan
dengart pembangunan ekonomi kita ini baik secara positif maupun secara
negatif. Unsur-unsur di dalam warisan, kebudayaan nenek-moyang kita yang
perlu dihidukan kembali atau diinterpretasikan kembali masih banyak yang
belum kita singgung.
Juga masalah planning dan hubungan
serta perbandingannya dengan kebebasan pribadi adalah suatu masalah yang
perlu kita selami dan sadari lebih dalam.
Akan tetapi bagaimanapun juga,
goresan ini hanya mencoba memajukan beberapa faktor dari masalah yang
penting ini, dan menempatkannya di dalam batas-batas pandangan mata kita,
sebagai perangsang bagi kita bersama untuk menyelami masailah ini dalam
kebulatannya, dan untuk dengan jalan bertukar pikiran mencapai suatu
kristalisasi pendapat tentang niasalah ini.
Sebab kesadaran dan penjernihan
pikiran adalah syarat mutlak untuk memupuk serta membimbing hasrat kita
untuk membangun.***
Dr.
Soedjatmoko (alm.) – Mantan Rektor Universitas PBB
>>
Tulis komentar anda.....