Th. II - No. 8 - Nopember 2003

    Mengembangkan Ekonomi Rakyat sebagai Landasan Ekonomi Pancasila
       Oleh: Mubyarto
       --- Pierre Van der Eng, seorang sejarawan Belanda menulis tentang strata ekonomi 
       penduduk di jaman penjajahan. Pada tahun 1930, dua tahun setelah Sumpah Pemuda, 
       51,1 juta penduduk pribumi (Indonesia) yang merupakan 97,4% dari seluruh penduduk yang 
       berjumlah 60,7 juta hanya menerima 3,6 juta gulden (0,54%) dari pendapatan “nasional” 
       Hindia Belanda, penduduk Asia lain yang berjumlah 1,3 juta (2,2%) menerima 0,4 juta 
       gulden (0,06%) sedangkan 241.000 orang Eropa (kebanyakan Belanda) menerima 665 juta 
       gulden (99,4%)...  

    Kegagalan Perundingan Pertanian WTO di Cancun: Peluang atau Ancanan buat 
       Ekonomi Rakyat?
       Oleh: M. Hussein Sawit
       --- Pada tanggal 10-14 September 2003 di Cancun Mexico telah  diadakan  Konferensi 
       Tingkat Menteri (KTM) V WTO. Salah satu isu terpenting yang dibahas adalah aspek 
       pertanian, sektor penting Indonesia dan sejumlah besar negara berkembang (NB) lain di 
       dunia. Pertemuan itu ternyata gagal,  karena negara berkembang bersatu dan tidak 
       berhasil dipecah belahkan oleh negara maju (NM). Ini jauh berbeda dengan KTM ke IV di 
       Doha, dimana NM dapat memaksakan kehendak, dengan menciptakan berbagai tipu 
       muslihat.

    RUU Lembaga Keuangan Mikro, Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan dari 
       Masyarakat
       Oleh: Setyo Budiantoro
       --- Keuangan mikro merupakan hal yang sangat strategis bagi pengembangan ekonomi 
       rakyat. Sekitar 39 juta usaha mikro, artinya 98% dari seluruh entitas usaha di Indonesia, 
       masih menunggu akses keuangan mikro (Tambunan, 2002). Anggaplah bila kebutuhan 
       kredit usaha mikro berkisar Rp 1 juta, maka kebutuhan dana bagi keuangan mikro 
       sebesar Rp 39 trilyun. Tentu, sebuah jumlah yang tidak kecil.

    Perhatian terhadap Kondisi Persekolahan di Daerah Terpencil: Bukan Sekedar 
       Reformasi, Harus Revolusi
       Oleh: Mubyarto
       --- Rusnawati (47 tahun) yang guru SD Kampung Sambung, Kecamatan Bentian Besar,
       Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, bertahun-tahun berjuang “sendirian”, dan kini 
       bertanggungjawab atas pendidikan 25 anak yang terbagi atas 6 kelas yaitu kelas I: 8 
       murid, kelas II: 3 murid, kelas III: 3 murid, kelas IV: 1 murid, kelas V: 2 murid, dan kelas 
       VI: 8 murid, sehingga total 25 murid.  

    Distribusi Spasial UKM di Masa Krisis Ekonomi
       Oleh: Aloysius Gunadi Brata
       --- Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu bagian penting dari 
       perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia.  Sebagai 
       gambaran, kendati  sumbangannya dalam output nasional (PDRB) hanya 56,7 persen dan  
       dalam  ekspor nonmigas hanya 15 persen, namun UKM memberi kontribusi sekitar 99 
       persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen  dalam 
       penyerapan tenaga kerja (Kompas, 14/12/2001). Namun, dalam kenyataannya selama ini 
       UKM  kurang mendapatkan perhatian. 

    Menanggulangi Kemiskinan di Kota Cilegon
       Oleh: Mubyarto
       --- Jika PDRB per kapita Kota Cilegon tahun 2001 mencapai Rp 25,5 juta yang tumbuh 
       rata-rata 13,5% per tahun selama 1999-2001, kiranya sukar dimengerti jika masih ada 
       penduduk yang hidup miskin. Jika garis kemiskinan Kota Cilegon adalah kira-kira Rp 
       150.000 per bulan, maka PDRB per kapita Rp 2,13 per bulan jelas sekali lebih tinggi 
       dibanding garis kemiskinan.

    Kinerja Pendapatan Ekonomi Rakyat dan Produktifitas Tenaga Kerja di Provinsi 
       Nusa Tenggara Timur
       Oleh: Vincent Gaspersz dan Esthon Foenay
       --- Strategi pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) dilakukan berdasarkan 
       pertumbuhan melalui pemerataan dengan prinsip membangun dari apa yang dimiliki rakyat 
       dan apa yang ada pada rakyat, dengan titik berat pembangunan yang berlandaskan pada 
       pembangunan ekonomi rakyat, pendidikan rakyat, dan kesehatan rakyat. Strategi 
       pembangunan yang menjadi pilihan tersebut memerlukan langkah-langkah operasional 
       yang terukur dan disesuaikan dengan paradigma baru pembangunan.