Pendahuluan

Dalam sejarah nasional Indonesia akan dikenal 6 periode “Kebangkitan Nasional” sebagai berikut:

Periode Kebangkitan Nasional dari yang satu ke yang lain tidak sama. Yang terpendek adalah 17 tahun, dan yang terpanjang adalah 32 tahun dengan rata-rata 24 tahun atau kira-kira 1 generasi. Tentu menarik untuk menganalisis mengapa Orde Baru dapat bertahan paling lama dan mengapa periode kebangkitan nasional sebelum kemerdekaan cenderung memendek. Orde Baru bertahan 32 tahun karena kuncinya pada “kestabilan politik”, sedangkan selama reformasi mulai 1998 Presiden (dan kabinet) hanya bertahan rata-rata kurang dari 20 bulan, dan pada tahun-tahun awal kemerdekaan hanya 12 bulan.

BO dan Sumpah Pemuda

Dari ke-6 periode “kebangkitan nasional”, kebangkitan nasional ke-2 yaitu Boedi Oetomo (1908) dan ke-3 yaitu Sumpah Pemuda (1928) adalah paling erat keterkaitannya, bahkan orang biasanya menganggap keduanya merupakan 1 mata rantai yang runtut berurutan. BO yang sebenarnya merupakan kelahiran gerakan politik paling awal terpaksa “disembunyikan” oleh tokoh-tokoh pimpinannya sebagai gerakan sosial-budaya supaya rapat-rapatnya memperoleh ijin dari pemerintah penjajah. Ketika tahun 1913 Suwardi Suryoningrat menulis “Seandainya aku orang Belanda” dan partainya Indische Partij dibentuk, maka serta-merta Suwardi ditangkap dan partainya dibubarkan.

BO sebagai gerakan kebangsaan juga penting untuk dicatat karena garis politik perjuangannya adalah ingin membela dan memperjuangkan kepentingan wong cilik (orang kecil, ekonomi rakyat), yang dalam proses pembangunan ekonomi liberal mulai 1870 semakin miskin padahal orang-orang Belanda bertambah kaya. Perlu dicatat hasil survey di Hindia Belanda tentang “kemerosotan kesejahteraan” (declining welfare) pada akhir abad 19 yang melahirkan “politik etik” tahun 1905 tentang tri E/I, (edukasi, irigasi, emigrasi). Sebagaimana dilaporkan kemudian, ke-3 program “anti kemiskinan” ini ternyata “diselewengkan” demi kepentingan perusahaan-perusahaan besar dan sama sekali tidak untuk mengurangi kemiskinan penduduk pribumi.

Plus-Minus Kebangkitan Orde Baru

Ketika bangsa Indonesia memperingati 80 tahun BO, dan 60 tahun SP (Sumpah Pemuda) tahun 1988, banyak tulisan yang bernada “puas” dan “optimistik” tentang hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai selama 4 Repelita (1969-1989) yang telah mampu membawa pembangunan Indonesia sampai tahap tinggal landas. Namun,

Kunci maknanya terletak pada naik mengangkasa dengan kekuatan sendiri.... Ia diperkirakan dan diharapkan akan mampu pula menghadapi tantangan dan ancaman berbagai corak cuaca sehingga memungkinkannya untuk terbang dengan selamat. Oleh karena itu sewaktu tinggal landas pesawat itu harus betul-betul sudah siap... kalau tidak, kapal terbang tersebut akan mengalami kecelakaan....[2]

Tidak cukup jelaskah “peringatan” tentang persyaratan tinggal landas yaitu harus “dengan kekuatan sendiri” yang kalau tidak betul-betul siap pembangunan “akan mengalami kecelakaan”? Jika kita catat benar-benar peringatan diatas, maka optimisme yang nampak berlebihan pada awal Repelita VI (1994-1999) bahwa pembangunan Indonesia sudah memasuki tahap tinggal landas, padahal belum semua persyaratan terpenuhi, termasuk dan terutama, ketergantungan pada utang-utang luar negeri, maka semestinya kita tidak perlu terkejut ketika “pesawat mengalami kecelakaan” yaitu dalam bentuk terjadinya krismon 1997-1998. Memang krismon menjadi lebih berat lagi daya rusaknya karena pada saat-saat terakhir menjelang krismon banyak pakar-pakar ekonomi kita, dan sejumlah pakar ekonomi asing, masih terlalu percaya bahwa Indonesia ”tidak mungkin” mengalami krisis utang.

Indonesia is not facing an imminent debt crisis... Indonesia’s principal macroeconomic indicators bear little resemblance to those in Mexico before 1994 crisis. If recent economic trends continue, Indonesia’s debt burden should ease gradually, even if they do not, adequate resources are available to finance even fairly significant balance of payments shocks until appropriate adjustments measures can be introduced.[3]

Demikian salah satu kesimpulan penting dari ketelanjuran pembangunan Indonesia adalah “ketidaksabaran” dalam membangun ekonomi dan terlalu percaya (over confidence) bahwa “melalui pertumbuhan ekonomi tinggi semuanya akan beres”, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi harus dicapai melalui “banjirnya modal asing” dalam bentuk pinjaman ataupun investasi (FDI). Pemerintah di bawah pengaruh para teknokrat, rupanya tidak khawatir sama sekali akan bahaya yang ditimbulkan utang-utang yang menumpuk (overborrowing). Deregulasi dan liberalisasi dalam aturan keluar-masuknya modal telah dibuat “terlalu bebas” sampai-sampai seorang tokoh teknokrat anggota pemerintah terkejut sendiri ketika ekonomi Indonesia telah menjadi sangat liberal.

In this precarious state, the government took the bold move of removing all restrictions on the flow of capital into and out of the country. Indonesia’s laws governing the flow of capital thus become some of the most liberal in the world, more so even than those of many of the most developed countries.[4]

Demikian kesimpulan kita tentang periode “kebangkitan nasional” Orde Baru adalah bahwa 32 tahun era pembangunan ekonomi telah “menjawab secara tepat” keprihatinan Soedjatmoko tahun 1954, bahwa “bangsa Indonesia telah mengabaikan sama sekali perlunya pembangunan ekonomi dan hanya memikirkan pembangunan politik”.[5] Begitu kesempatan membangun ekonomi muncul, Indonesia tidak setengah-setengah tetapi melakukannya dengan “sepenuh hati” (all out) yaitu dengan cara mengundang modal asing secara besar-besaran (UU PMA, 1967), sampai-sampai menjadi kebablasan. Akibatnya ekonomi Indonesia “kembali dijajah” oleh ekonomi asing. Inipun pada tahun 1988 sebenarnya sudah diperingatkan, namun rupanya diabaikan oleh para teknokrat kita.

Perkembangan sejarah mengajarkan kepada kita bahwa hakikat penjajahan yaitu penghisapan satu bangsa oleh bangsa yang lain tidak berhenti setelah masa kemerdekaan tiba. Hakekat penjajahan itu tetap berlangsung hingga kini dalam bentuk yang lebih halus, lebih sopan, tetapi lebih kuat daya hisapnya, dan lebih sulit melawannya. Bentuk yang paling umum dari penjajahan model baru ini adalah penjajahan ekonomi di antaranya melalui cengkeraman Multi-National Corporation.[6]

Warisan Sistem Ekonomi yang “Menghisap”

Sejak otonomi daerah dilaksanakan mulai Januari 2001 terjadilah semacam “perebutan” rezki antara pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah, dan antara pemerintah-pemerintah daerah (khususnya Kabupaten/kota) yang bertetangga. Karena dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah Perda-perda disamping UU No. 22 dan No. 25/1999, maka pemerintah-pemerintah daerah bersama DPRD menyusun berbagai Perda, yang jika menimbulkan konflik dengan kepentingan pemerintah pusat, pemerintah pusat dhi Departemen Dalam Negeri “menegur” Pemda yang bersangkutan atau ada daerah-daerah yang secara tegas diminta untuk “mencabut Perda-perda bermasalah”.

Banyak daerah, terutama yang kaya sumber daya alam, di masa lalu merasa dihisap kekayaannya oleh pemerintah pusat, atau oleh investor dari luar. Nilai dan tingkat “penghisapan” ini dapat ditaksir. Salah satu cara menghitung atau menaksirnya adalah dengan membandingkan nilai PDRB (per kapita) dengan nilai pengeluaran konsumsi per kapita. Dengan asumsi tidak ada tabungan (saving), jika nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita jauh lebih tinggi dibanding nilai pengeluaran konsumsi penduduknya, maka berarti sebagian besar PDRB tidak dinikmati oleh penduduk setempat. Dengan perkataan lain sebagian PDRB memang “dikirimkan” kepada pemiliknya yaitu investor dari luar daerah, yang bisa beralamat di ibu kota atau di luar negeri.

Tabel 1 menunjukkan “derajat penghisapan” daerah propinsi tahun 1996 dan 2000. Terlihat jelas untuk tahun 1996 propinsi-propinsi yang paling kaya sumber daya alam yaitu Kalimantan Timur, Riau, dan Irian Jaya, derajat penghisapannya tinggi, masing-masing 87%, 80%, dan 78%. Artinya dari setiap 100 nilai PDRB, bagian yang dinikmati penduduk setempat hanya 13% (Kaltim), 20% (Riau), dan 22% (Irian Jaya) dan selebihnya dinikmati investor dari luar. Propinsi DKI Jakarta yang menjadi pusat peredaran uang Indonesia ternyata juga “dihisap” pemodal dari luar negeri yaitu 72%, atau hanya 28% yang dinikmati penduduk DKI Jakarta sendiri.

Adalah menarik membandingkan derajat penghisapan nasional tahun 1996 dan tahun 2000. Ternyata, dapat diduga, bahwa krisis moneter 1997-1998 yang mengakibatkan “hengkangnya” banyak modal asing (ditaksir USD 10 milyar per tahun sejak 1997), berdampak positif yaitu menurunnya “derajat penghisapan” terhadap ekonomi Indonesia. Di Irian Jaya “derajat penghisapan” menurun deras dari 78% ke 52%, untuk Riau turun dari 80% ke 72%, Kaltim dari 87% ke 76%, dan secara nasional penghisapan turun dari 61% menjadi 52%.

Table 1. Derajat "Penghisapan" Sistem Ekonomi Indonesia 
Per Propinsi 1996 dan 2000: Harga Konstan 1993