1.       Laporan penyelenggaraan Rapat Majelis Gema PKM di Bank Indonesia :

1. Rapat Majelis dipimpin Prof. Dr. Mubyarto dan dibuka Bpk. Maulana Ibrahim (Deputi Gubernur Bank Indonesia)
2. Laporan Sekjen Gema PKM tentang kegiatan selama tahun 2003 dan agenda ke depan : Revitalisasi PHBK, Memaksimalkan PHBL, Memfasilitasi terbentuknya lembaga Wholesaler, Mendesak segera disahkannya RUU Keuangan Mikro, Capacity Building dan Melanjutkan fasilitasi pembentukan Gema PKM Daerah
3. Refleksi kebijakan keuangan mikro 2003 oleh Bpk. Syahrul Bahroen dan Sdr. Riza Primahendra
4. Kesimpulan pertemuan :

Ø       Keuangan mikro masih kurang berkembang karena tidak adanya kebijakan nasional Keuangan Mikro. Hal ini juga menyebabkan paradigma dan landasan pijak pembuatan regulasi (RUU) kurang solid.

Ø       Rapat Majelis merupakan forum belajar bersama, pemahaman tentang Keuangan Mikro perlu ditingkatkan dengan saling berbagi pengalaman

Ø       Diharapkan Rapat Majelis tidak diwakilkan dan tidak terlalu singkat, supaya dihasilkan hal yang lebih mendalam dan bisa menghasilkan rekomendasi (operasional)

2.       Kesimpulan umum dalam keterlibatan Asia Pacific Regional Microcredit Summit of Counsel (APRMS) di Dhaka, Bangladesh 16 –19 Februari 2004 (47 peserta dari Indonesia)

a.       Bila selama ini lembaga keuangan hanya melayani yang bankable dalam arti memiliki collateral, ijin usaha, atau usaha yang dipandang “feasible”, ternyata di Bangladesh berbeda, bahkan terjadi penjungkirbalikan paradigma. Rakyat miskin, ternyata berkemampuan dan dapat dipercaya ketika mendapat pelayanan keuangan. Dari sekitar 14 juta rakyat miskin yang dilayani, pengembalian pinjaman mencapai 98%, bahkan untuk LSM besar mencapai 99,5%.

b.       Adanya kepercayaan yang besar kepada rakyat, menyebabkan pelayanan keuangan pada masyarakat miskin sangat berkembang. Bangladesh dikenal sebagai Motherland of Microfinance atau ada juga yang menyebut sebagai University of Microfinance, dimana kegiatan microfinance ini telah direplikasi pada hampir 40 negara. Dari sekitar 132 juta penduduk, sekitar 35% kepala keluarga telah dilayani keuangan mikro. Dan diperkirakan, Bangladesh merupakan satu-satunya negara dimana 75% masyarakat miskinnya telah dilayani keuangan mikro (tingkat kemiskinan Bangladesh, sekitar 40%)

c.       Pesatnya perkembangan keuangan mikro tak lepas dari adanya wholesaler keuangan mikro yang bernama PKSF (Palli Karma-Sahayak Foundation). PKSF didirikan oleh pemerintah dan masyarakat (NGO), serta bersifat otonom dan independen. PKSF mendapat dana (baik hibah maupun pinjaman) dari pemerintah serta dari lembaga internasional (Bank Dunia, ADB, IFAD, dll). Hingga Oktober 2003, sekitar 200 LSM yang bergerak di microfinance dan melayani lebih dari 5 juta klien, dilayani PKSF.

d.       Berkembangnya microfinance di Bangladesh tak bisa dilepaskan dari peran intelektual, yaitu Prof. Muhammad Yunus. Beliau belajar dari masyarakat, lalu merintis dan mengembangkan pelayanan keuangan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat (miskin) itu sendiri, yang kemudian disebut Grameen Bank. Hingga kini sekitar 3,2 juta klien dari Grameen Bank. Dari penelitian yang dilakukan, 41 % klien dari Grameen keluar dari kemiskinan (2001). Berbagai tipe dan ragam microfinance di Bangladesh, merupakan variasi dari pembelajaran terhadap Grameen Bank.

3.       Pertemuan High-Level Policy Meeting on Microfinance and Rural Finance in Asia, 26-28 Pebruari 2004 di Yogyakarta

Enam belas sentral bank negara Asia dan kementrian terkait (Afghanistan, Bangladesh, China, Kamboja, India, Laos, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Philipina, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Jerman, dan Indonesia) memformulasikan strategi dan kebijakan dalam rangka mendorong sektor pembiayaan mikro dan pedesaan.

Dari pengalaman, belum pernah terdapat suatu statement yang begitu jernih tentang keuangan mikro dari perbankan (Bank Sentral), seperti halnya yang ada dalam pertemuan tersebut. Titik tolaknya berdasar pergeseran paradigma (paradigm shift) tentang peran Bank Sentral. Peran dari Bank Sentral bukanlah sebagai development agency lagi, tetapi lebih sebagai promoting institution. Pergeseran paradigma ini didasarkan dari kepercayaan kepada rakyat (miskin).

Rakyat (miskin) diyakini berkemampuan untuk menabung dan tak perlu mendapat kredit berbunga rendah (subsidi). Bila hal ini dilakukan, justru akan menjadikan moral hazard dan menyebabkan pengembangan pelayanan keuangan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri akan terdistorsi dan sangat terhambat (sebab tak mungkin bersaing dengan kredit program/bunga murah). Dan keuangan mikro, diyakini sebagai instrumen yang ampuh serta strategis untuk menggulangi kemiskinan.

Berdasar titik tolak tersebut, terdapat enam kesepakatan dalam pertemuan tersebut :

□        Butir pertama, dibutuhkan peran bank sentral dan pemerintah untuk mengembangkan pembiayaan bagi usaha mikro dan pedesaan untuk mengentaskan kemiskinan.

□        Butir kedua, bank senral dan pemerintah diharapkan memiliki arah dan kebijakan serta strategi yang komprehensif dengan mengacu kepada mekanisme pasar untuk menciptakan keuangan mikro yang sehat, kuat dan berkesinambungan.

□        Ketiga, kebijakan dalam pengembangan pembiayaan bagi usaha mikro dan pedesaan telah begeser untuk lebih mengembangkan kemampuan dan kapasitas kelembagaan serta menciptakan infrastruktur yang memungkinkan pasar LKM bekerjasama lebih efisien.

□        Keempat, perlunya memberikan kesempatan yang lebih besar pada sektor swasta dalam penyediaan jasa keuangan mikro dan memberikan kesempatan yang kuat untuk mendirikan LKM. Pemerintah lebih berperan untuk menjaga kondisi yang kondusif sehingga kebijakan tersebut bisa dilakukan dengan berdasar prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan keunikan dan kekhasan LKM di masing-masing negara.

□        Kelima, membangun kapasitas bagi LKM untuk memegang peranan penting guna membangun struktur keuangan mikro sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat golongan bawah.

□        Keenam, peserta sepakat melanjutkan hasil di Yogyakarta ini untuk diterapkan di negara masing-masing setelah melakukan diskusi dengan pemerintahnya.

Bambang Ismawan