[Artikel - Th. I - No. 3 - Mei 2002]

PADA tanggal 30 Maret 2002, sejumlah mahasiswa berkumpul di depan kantor satpam FE UGM sejak pukul tujuh pagi. Sama seperti kami, mereka adalah mahasiswa S1 yang mengambil mata kuliah Ekonomi Indonesia dan hendak melakukan kunjungan ke wilayah kabupaen Gunung Kidul untuk berdialog langsung kepada masyarakat tentang kehidupan mereka sehari-hari sebelum dan pasca krisis.

1) Mubyarto, Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial, BPFE, 2002
2) Q.S.Az-Zumar:9

Jawaban “serupa tapi tak sama” bagi pertanyaan di atas adalah agar mahasiswa terbiasa mengobservasi langsung sehingga tidak terjebak pada diskusi di kelas yang hanya didasarkan pada literatur yang ada, cenderung berfikir deduktif, atau hanya menerima informasi dari dosen secara mentah-mentah tanpa melihat realita secara langsung. Mahasiswa diharapkan sadar untuk menggunakan cara berfikir empirik induktif, seperti yang dikatakan oleh Marshall: “Observasi dan deskripsi, definisi dan klasifikasi adalah kegiatan-kegiatan awal. Tetapi yang kita inginkan untuk dicapai adalah pengetahuan tentang saling ketergantungan dari fenomena-fenomena ekonomi. Induksi (dari hal-hal khusus ditarik kesimpulan umum) dan deduksi keduanya dibutuhkan untuk pemikiran ilmiah sebagaimana kaki kanan dan kaki kiri dibutuhkan untuk berjalan.”

Bagaimana reaksi mahasiswa atas kunjungan ini? Macam-macam, ada yang antusias, banyak yang menerka-nerka bagaimana situasi wawancara nanti, ada yang “takut” melakukan wawancara karena tidak mengerti bahasa Jawa. Di benak kami sendiri ada berbagai pertanyaan seperti “Kita mau ke desa mana?” atau “Kenapa kuisionernya belum dibagi?”. Maklumlah, secara psikologis, rasanya lebih tenang kalau kita tahu mau ke mana. Lagi pula kalau kami sudah tahu tujuan dan pertanyaan yang diajukan , kami bisa mempersiapkan diri.

Akhirnya, setelah mendapatkan pengarahan, kami bersama empat puluh dua rekan lainnya ditambah sejumlah bapak dan ibu mahasiswa MEP, melakukan perjalanan ke Wonosari dipandu langsung oleh Pak Mubyarto. Rombongan tiba di Bappeda Kabupaten Gunung Kidul. Kami disambut dengan baik oleh pejabat teras dan staf Bappeda yang kemudian memberi sedikit gambaran mengenai kondisi kabupaten tersebut.

Terus terang kami terkejut dan bangga melihat semangat para pejabat tersebut dalam memajukan wilayahnya. Apalagi ditambah dengan kemampuan manajerial yang dimiliki. Berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan dilakukan oleh Pemda yaitu: Inpres Desa Tertinggal, Proyek Pembangunan Desa, Program Pengembangan Wilayah Terpadu, Bantuan Program Prasarana Pendukung Desa Tertinggal, Program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi, Program Pengembangan Kecamatan, Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan, Program JPS Bidang Kesehatan, Takesra dan Kukesra.

Tidak heran kabupaten ini mengalami berbagai kemajuan walaupun dihadapkan pada berbagai permasahan dan perekonomian seperti: (1) Sumber daya alam yang kurang menguntungkan (wilayahnya, yang merupakan47% dari total wilayah DIY, merupakan daerah tandus; hanya 7.6% yang bisa dijadikan persawahan). Curah hujan yang rendah, merupakan penyebab keringnya wilayah ini; (2) Keterbatasan pendidikan. (Dapat seiring dengan naiknya level pendidikan. Tiga koma tujuh puluh tujuh persen anak usia SD tidak bersekolah; sekitar 12% anak usia SLTP juga tidak mendapat kesempatan sekolah; dan persentase ini naik lagi menjadi 42% anak usia SMU tidak mengeyam pendidikan formal, padahal pembekalan keterampilan baru diperoleh pada jenjang pendidikan sekolah menengah atas.); (3) Keterbatasan pengelolaan pasar; (4) Keterkekangan akan ketradisionalan inovasi dan motivasi.

Akan tetapi, Pemda tetap berfikir positif dengan mempertimbangkan potensi lain seperti ketersediaan bahan baku (terutama ketela pohon), cahaya matahari sebagai unsur industri pengeringan,lahan untuk usaha, sarana distribusi transportasi yang baik, dan sumber daya manusia yang tersedia (tenaga kerja dan pasar).

Perhatian Pemda pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibuktikan dengan pembebasan uang sekolah terhadap 23.000 murid sekolah dasar di lima wilayah. Hal ini mungkin dilakukan karena Pemda merasa tertantang untuk semakin meningkatkan indeks pendidikan yang telah mengalami kenaikan dari 54,4 (1996) menjadi 71,1 (1999). Keberhasilan pelaksanaan program Pemda juga dapat dilihat dari kenaikan indeks harapan hidup dari 74,8 (1996) menjadi 75,2 (1999).

Untuk kedepan, walaupun sempat ditertawakan forum, Pemda berencana “memanfaatkan” penduduk yang merantau di Jakarta sebagai ujung tombak untu memasarkan makanan olahan dari ubi kayu.

Usaha Pemda mengembangkan daerah didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Hal ini ditujukan dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi terhadap kebijakan Pemda. Misalnya saja, para petani di daerah ini “OK-OK saja” jika diminta untuk menanam padi varietas baru, sehingga – menurut pejabat Bappeda – dibandingkan daerah tingkat II lain yang ada di DIY, petani di Kabupaten Gunung Kidul menanam padi dengan varietas yang lebih banyak dari daerah lain, misalnya padi varietas Batang Gadis. Program KB juga berhasil dilaksanakan berkat kesadaran masyarakat yang tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk di kabupaten ini sangat rendah.

Berbeda dengan mayarakat yang tinggal di daerah industri (yang sangat merasakan dampak krisis), krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak Juli 1997 tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat Gunung Kidul. Hal ini terjadi karena 80% masyarakat bergerak di sektor pertanian dan hanya sebagiaan kecil yang bergerak di bidang jasa atau bekerja sebagai pegawai negeri. Ekonomi rakyat langsung beradaptasi dengan kondisi perekonomian Indonesia dan hanya mengalami “kekagetan” sesaat. Buktinya, PDRB kabupaten ini telah mengalami kenaikan kembali setelah mengalami kontraksi sebesar –7,14% (1998), dari 7% dan 3,88% (1996 dan 1997), menjadi masing-masing 1,57%, 2,75% dan 2,45% pada tahun 1999, 2000, dan 2001. Jadi, dapat dilihat bahwa pertumbuhan yang positif ini merupkan hasil dari ekonomi rakyat.

3) Mubyarto, Ekonomi Rakyat Indonesia, www.ekonomi-rakyat.org

Kabupaten Gunung Kidul (KGK) terdiri dari 144 desa, tujuh puluh tiga di antaranya merupakan desa IDT. Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah berupa hibah bergulir sebesar Rp. 20 juta per desa per tahunyang diberikan 3 tahun berturut-turut. Di DIY tingkat keberhasilan program ini mencapai 90 persen. Dari 192.655 KK yang ada di KGK, 29.659 KK tergolong miskin dan tersebar di 18 kecamatan.

Kami bersama rekan-rekan S1 lainnya mendapat “jatah” mengunjungi salah satu dari lima desa IDT di Kecamatan Tanjung Sari, yaitu Desa Kemadang. Di Tanjung Sari sendiri terdapat 108 Kelompok Masyarakat (Pokmas ) IDT yang beraggotakan 2.995 KK dari 7.747 KK miskin. Dari jumlah keluarga miskin tersebut, sebanyak 240 KK bertempat tinggal di Kemadang.

Sepanjang perjalanan, sesuai dengan keterangan dari bapak-bapak Bappeda, kami hanya melihat tanaman ubi kayu yang ditumpangsarikan dengan kacang-kacangan dan sedikit jagung. Amat berbeda dengan apa yang kami lihat sepanjang perjalanan Jogja-Wonosari dimana kami masih bisa melihat areal persawahan.

Kami tiba di Desa Kemadang menjelang tengah hari. Pak Ngatno (41 thn), kepala desa tersebut menyambut kami di balai desa. Beliau, yang kelahiran Gunung Kidul ini, memberikan kata sambutan sekaligus mengetengahkan sedikit profil desa itu.

Kemadang, yangdulu merupakan wilayah Kecamatan Tepus, memiliki wilayah seluas 1.928 ha terdiri antara lain dari 1.583 areal pertanian, 1,5 ha hutan, dan 195 ha areal lainnya adalah pemukiman, jalan, dan lain-lain.

Penduduk desa ini berjumlah 6.169 orang (1.248 KK) dengan komposisi penduduk usia 0-15 tahun sejumlah 1.745 orang, yang berumur 16-60 tahun sebanyak 3.495, dan terdapat 934 lansia. Dapat dilihat bahwa kelompok usia peroduktif mendominasi jumlah penduduk. Sebagaian besar penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian, dan sebagian lagi bergerak di bidang industri rumah tangga seperti kece, tempe, kerajinan bambu, bmmebel / kayu, dan rotan.

Batas-batas wilayahnya adalah di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kemiri, di sebelah selatan dengan Samudera Indonesia, di sebelah barat dengan Desa Planjan, dan sebelah timur dengan desa Banjarejo. Desa ini terletak 300 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 23^o - 33 ^o. Jarak ke ibukota kabupaten adalah 17 km. Jarak dari Yogyakarta ke desa ini adalah 57 km.

Menurut keterangan, jalan raya dibangun di desa ini pada tahun 1980-an. Pembangunan desa ini selain ditujukan untuk memudahkan aktivitas warga, juga ditujukan untuk merangsang kedatangan wisatawan. Kemadang merupakan pintu gerbang memasuki daerah wisata pantai (Krakal). Penerimaan desa ini dari pendapatan pariwisata Gunung Kidul di daerah (retribusi) tersebut berjumlah 3,75%, atau 11 juta rupiah per tahun.

Desa ini terdiri dari tujuh belas dusun yaitu: Ngedung, Rejosari, Sumuran, Watu Belah, Kemadang Kulon, Suru, karang Lor I, Karang Lor II, Kayubimo, Ngelo, Ngasem, Nglaos, Pucung, Tenggang, Kanigoro, Kelor Lor dan Kelor Kidul.

Pokmas IDT di desa ini berjumlah 20 karena ada beberapa dusun yang memiliki lebih dari satu Pokmas. Dana bantuan sebesar Rp. 60 juta telah berkembang sebesar lebih dari 24 juta rupiah (40,4%) dalam jangka waktu tujuh tahun (1994-2001).

Dari ketujuh belas dusun tersebut, setelah diambil random sampling, oleh Mas Putut Indroyono (asisten Mubyarto), kami bersama dua orang rekan lainnya ditugasi mewawawancarai responden yang berada di dusun Ngasem. Kami sendiri mendapat bagian untuk mewawancarai keluarga Tris Diran.

Awalnya, kami beramai-ramai (rencananya) akan diantar oleh Pak Carik satu-persatu ke beberapa dusun dengan menumpangi bus. Akan tetapi, ada rintangan di jalan sehinga Pak Carik mengantar rekan-rekan lain dengan berjalan kaki, sementara kelompok untuk Dusun Ngasem dan Nglaos diminta menunggu sampai beliau kembali. Akan tetapi, setelah menunggu lama kami berinisiatif untuk pergi sendiri ke dusun-dusun tersebut. Kebetulan seorang bakul (penjual) kuali lewat di dekat kami. Dan kebetulan pula jalan yang ia tuju dekat dengan jalan menuju  kedua dusun tersebut. Di tengah jalan kami berpapasan dengan Pak Kepala Desa. Beliulah yang akhirnya mengantarkan kami sampai tujuan. (terima kasih ya, Pak!).

Rumah pertama yang kami datangi adalah rumah anggota BPD (Badan Perwakilan Desa). Beliau memberi banyak keterangan. Kami bertanya tentang proses sosialisasi dan pemilihan anggota BPD, antusiasme masyarakat terhadap pemilihan itu sendiri, penerimaan masyarakat atas konsep BPD, dan bagaimana hubungan BPD dengan perangkat desa lainnya.

Badan perwakilan Desa ini beranggotakan 13 orang, dua diantaranya perempuan. Koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD bejalan baik. Program pembangunan desa disusun bersama, setelah disetujui hasilnya disosialisasikan kepada masyarakat melalui kepala dukuh dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi, prosesnya berjalan secara terbuka. Untuk anggaran rapat sendiri, BPD memperoleh dana sebesar 1 juta per tahun.

Disinggung mengenai kesiapan masyarakat desa berotonomi, dengan cukup tegas dijawab “Saya optimis bisa”. Menurut beliau, masyarakat bisa membangun desanya walau hanya mendapat sedikit bantuan dari pemerintah. Sering masyarakat bergotong-royong membangun fasilitas fisik. Ketika berjalan memasuki Dusun Ngasem, kami melihat bahwa jalan di dusun itu baru dirapikan dan disemen. Jalan itu ternyata hasil swadaya masyarakat. Dananya berasal dari sumbangan individu warga dan sumbangan dari bebagai organisasi yang ada di dusun itu, seperti PKK, Karang Taruna, dan Kelompok Bandes. Masyarakat pula yang secara bergotong royong mengerjakan pembangunannya.

4) Menurut bapak anggota BPD nama Pokmas tersebut adalah Sedyo makmur, namu beliau sendiri kurang yakin. Nama Murih Raharjo kami lihat dari data di balai desa.

Struktur pengurusnya terdiri dari penangung jawab, ketua, dua orang sekretaris dan dua orang bendahara. Pada awalnya, dana IDT dibelikan sapi dan digulirkan dalam bentuk ternak. Akan tetapi, karena dinilai kurang efisien dana ini selanjutnya digulirkan dalam bentuk uang. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan sepuluh kali dalam setahun dan hanya dikenai bunga sebesar 1%. Tidak hanya meminjam, anggota juga bisa menyimpan di sini.

Banyaknya orgnasiasi di dusun ini membuat kami geleng-geleng kepala. Dan semua organisasi ini terus berjalan karena tingkat paritisipasi masyarakat yang sangat tinggi. (Melihat hal ini kami meminta saran bagaimana caranya merangsang animo yang sedemikian besar karena sebagai mahasiswa yang concern terhadap organisasi intra kampus, kami menilai bahwa interest mahasiswa untuk mengikuti organisasi tidak besar).

Dengan setengah tertawa, Pak BPD mengatakan, dari 30 hari yang ada dalam sebulah hanya 10 hari yang dilewati warga tanpa pertemuan organisasi (belum lagi wiridan bapak-bapak dan ibu-ibu dengan hari yang berbeda). Di setiap pertemuan itu biasanya warga menabung atau membayar simpanan, nominal setiap iuran tersebut tidak lebih dari seribu rupiah.

Satu hal yang sempat membuat kami bingung adalah peran lembaga ini pada umumya sama. Selain melaksanakan fungsi utamanya, organisasi yang ada juga berfungsi sebagai tempat arisan atau simpan pinjam. Menurut beliau kesamaan fungsi ini tidak mengaburkan fungsi utama lembaga. Masyarakat juga tidak keberatan dengan berbagai iuran karena nominalnya sangat kecil.

Dengan demikian banyaknya lembaga keuangan mikro yang ada, jumlah rentenir di dusun ini menipis. Di lain sisi, warga Ngasem tidak mau lagi pergi ke BRI seperti sebelumnya. Banyak manfaat yang diperoleh warga, antara lain: (1) Dekatnya tempat pinjaman yang hanya berada di wilayah dusun sehingga warga tidak perlu menghabiskan waktu, energi, dan biaya untuk sampai ke BRI yang paling dekat (Tepus); (2) Mudahnya syarat peminjaman dibandingkan dengan bank. Selama seorang warga mempunyai kualifikasi yang baik (selalu membayar pinjaman sebelumnya), ia tidak akan dihalang-halangi atau dipersulit memperoleh pinjaman.

Setelah berbincang beberapa lama, Kepala Dusun Ngasem, Pak Sumardi datang. Beliau mengatakan bahwa ia telah menunggu lama di balai desa guna menjemput mahasiswa yang akan berkunjung ke dusunnya. (Maaf ya, Pak. Makan siangnya jadi tertunda lama). Pak Sumardi (52 thn) merupakan tamatan SD. Beliau yang memiliki seorang cucu ini, telah menjadi Kadus sejak tahun 1973.

Kemudian bersama-sama Pak Kadus dan anggota BPD, kami mendatangi rumah keluarga Tris Diran yang berada pada wilayah RT 2 RW 4. Karena Pak Diran tidak dirumah, kami lantas berbincang-bincang dengan istrinya, Bu Tumirah. Saat itu, beberapa tukang  yang bertugas membangun bangunan rumah tambahan keluarga itu tengah mengaso. “ Ada rezeki, Mbak” begitu tanggapan Bu Tumirah saat kami menyinggung tentang pembangunan rumahnya. Di rumah permanen tersebut, Bu Tumirah tinggal bersama suami, seorang putri, menantu, serta cucu semata wayang yang masih pra sekolah. Dari awal, saat pertama kami melihat bangunan fisik rumahnya, kami dapat menilai bahwa keluarga ini bukan termasuk keluarga miskin.

Pak Diran, yang tamatan SD, bermata pencaharian sebagai petani. Sementara Bu Tumirah, yang juga lulusan SD, telah membuka usaha jahit sejak anaknya berusia satu tahun. Usaha jahitannya itu akan mencapai puncak saat masuk tahun ajaran baru karena beliau sering mendapat order menjahit pakaian seragam. Sementara itu, anak-menantunya berjualan di pantai yang hanya berjarak 5 km dari rumah. Bu Tumirah menaksir, pendapatan keluarga beliau  sebulannya sebesar Rp. 450 ribu. Beliau mengaku pengeluarannya sebulan berkisar Rp. 400 ribu. Akan tetapi ketika ditanya memiliki tabungan atau tidak dengan malu-mali beliau menjawab. “Wah ya ndak bisa nabung, Mbak. Wong dapatnya pas-pasan”. Melihat hal ini kami berpendapat  bahwa saldo pendapatan Bu Tumirah “didistribusikannya” ke berbagai iuran arisan. Organisasi yang diikutinya, salah satunya kelompok Sedyo Rukun.

Peran lembaga masyarakat yang diikutinya amat dirasakan oleh  Bu Tumirah. Saat ditanya tempat-tempat yang bisa dipinjaminnya jika keluarganya mengalami kesulitan keuangan, Bu Tumirah langsung menjawab “ Ya kelompo-kelompok itu, Mbak”. Beliau bahkan menempatkan kelompok-kelompok tersebut di urutan teratas jika ia harus meminjam uang, baru kemudian menyebutkan keluarga atau tetatangga. Yang agak mengherankan kami, beliau tidak meminjam uang untuk usaha tetapi untuk konsumsi atau kepentingan lain.

Ketika diminta menggomongkan keluarga beliau masuk golongan mana dari range 1 (paling miskin) sampai 5 (paling kaya), Bu Tumiran menjawab ia masuk golongan 3 (sedang-sedang saja). Tapi, mengingat pendapatan keluarga, serta kepemilikan asset (selain lahan pertanian) seperti rumah permanen, 1 unit sepeda motor, TV, radio, tiga mesin jahit dan obras (1 manual, 2 memakai listrik), serta tiga ekor sapi, kami “protes” dengan mengatakan bahwa keluarga beliau termasuk kaya di dusunnya (menurut bapak anggota BPD, hanya beberapa KK di dusun itu yang memiliki sepeda motor), Bu Tumirah yang berpembawaan ceria ini hanya tertawa renyah. Sementara itu, krisis tidak berdampak apa-apa bagi keluarga ini, sehinga jenjang perekonomiannya tidak berubah baik sebelum maupun sesudah krisis.

Beliau sangat bersyukur dan dengan yakin menyatakan bahwa kesejahteraan keluarganya sekarang lebih baik dari kesejahteraan orang tuanya. Beliau juga mengatakan bawa kesehatan keluarganya terawat baik sekali. Selain berupaya mencegah datangnya penyakit, beliau tidak kesulitan berobat jika sakit.

Putri Bu Tumirah sempat mengenyam pendidikan sampai SLTP. Ketika ditanya kenapa anaknya tidak melanjutkan ke SMU, beliau mengatakan tidak mampu walaupun ia sebenarnya ingin menyekolahkan anaknya. “Ketidakmampuan” inilah yang menurutnya juga dirasakan oleh penduduk Ngasem yang lain sehingga hanya bisa menyekolahkan anak-anak mereka sampai tingkat SLTP.

Akan tetapi pernyataan Bu Tumirah ini kontradiktif dengan keterangan yang kami peroleh dari bapak anggota BPD. Beliau mengatakan bahwa semua anak usia SD dan SLTP bersekolah. Akan tetapi, anak usia SMU dan kuliah, banyak yang tidak mau melanjutkan sekolah. Bukan karena orang tuanya tidak mampu atau tidak ingin menyekolahkan anak setinggi-tingginya, tetapi karena anak-anak itu sendiri yang tidak mau. “Katanya mereka nggak mampu mikir, Mbak”, begitu ujar beliau. Kami mengejar dengan menanyakan apakah mereka memang tidak mampu atau malas melanjutkan sekolah karena berfikir bahwa sekolah tidak memberi manfaat bagi pekerjaan yang nanti mereka geluti (petani dan nelayan). Beliau hanya mengatakan mungkin. Dikatakannya lagi, ada tiga orang warga Ngasem yang menjadi mahasiswa yaitu di IAIN dan APMD.

Berbicara mengenai kemiskinan di desa, terutama di dusunnya, Bu Tumirah mengatakan bahwa di desa Kemadang masih ada orang miskin. Khusus di Ngasem, dari 78 KK yang ada, beliau berpendapat bahwa hanya ada 5 KK yang dianggapnya miskin. Menurutnya, mereka hidup miskin karena tidak ada yang menafkahi (orang yang dianggapnya miskin itu adalah para janda tua).

Dari sekian banyak penduduk Ngasem, sebelas orang merantau ke Jakarta, Semarang, dan Jogja. Biasanya mereka pulang saat lebaran. Bu Tumirah tidak tahu berapa sering dan berapa banyak ini mengirim uang kepada keluarganya di desa. Tapi, Pak Kadus mengatakan bahwa paling tidak sebulan sekali para perantau mengirim uang kepada keluarganya.

Sosialisasi mengenai BPD pada bulan Oktober 2001 sampai juga kepada Bu Tumirah. Beliau berpendapat bahwa pembentukan BPD akan membuat rakyat lebih makmur karena masyarakat dapat menyuarakan aspirasi terkait dengan pembangunan di desanya. Beliau mengatakan bahwa masyarakat desa dapat mandiri tanpa bantuan pemerintah. Misalnya saja mengenai cara  menanggulangi kemiskinan di desanya, dapat dilakukan melalui kerjasama warga lewat organisasi masayarakat yang ada. Namun, beliau tidak menafikkan pentingnya juga program bantuan pemerintah seperti IDT dan program bantuan desa.

Akhirnya, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul tiga (sesuai dengan kesepakatan dengan rekan-rekan lain bahwa kami akan berkumpul kembali apda pukul tiga), kami pamit.

Kalau saat kami memasuki Dusun Ngasem matahari tengah bersinar dengan garangnya, waktu meninggalkan dusun itu tirai hujan mengiringi langkah kami ke balai desa.

Setelah berkumpul, kami kembali ke Jogja dengan berbagai pemikiran. Ada beberapa hal yang menarik perhatian kami dari kunjungan, yaitu:

Pertama, ekonomi rakyat, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya seringkali tidak diakui sebagai sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional, bahkan para pakar ekonomi sekarang berkeberatan terhadap istilah ini. Pada sektor ekonomi rakyat telah menggerakkan 75% ekonomi nasional dan berperan sebagai penyangga ekonomi Indonesia yang terpuruk. Saat perusahaan dan bank-bank masih terpuruk akibat krismon, ekonomi rakyat telah menjadi positif karena sektor ini tidak terpengaruh dampak krismon secara signifikan. Saat berkunjung ke Gunung Kidul, kami melihat sendiri buktinya.

Kedua, faktor-faktor non-ekonomi – seperti budaya gotong-royong, kekeluargaan, keterbukaan, pengawasan masyarakat atas lembaga yang ada – telah memberikan kontribusi besar bagi keberhasilan program ekonomi. Hal ini sejalan dengan ekonomi kelembagaan (institutional economics) yang dicetuskan olehJohn R. commons yang menekankan kerjasama (cooperation) dan tindakan bersama (collective action) dalam pemecahan masalah pertarungan kepentingan-kepentingan ekonomi (conflict of interest) ketimbang persaingan (competition) atas kelangkaan (scarsity) dan efisiensi.

Keterbukaan dan pengawasan masyarakat diperlukan agar para pengurus lembaga atau pejabat tidak melakukan tindakan menyimpang, dan mempertahankan aparat yang kinerjanya dianggap sudah baik. Contohnya Pak Kades Kemadang yang anggota Polri tersebut, sempat beberapa tahun tidak menjabat sebagai kepala desa, akan tetapi beliau dipilih lagi karena dianggap memiliki kinerja yang baik. (Pak Bakul Kuali yang mengantar kami, beliau tidak mau menyebut namanya, mengatakan bahwa Pak Kades dapat bersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, dan menurutnya telah bekerja baik). Kasus berbeda di Ngasem, di mana koperasi tidak berjalan lagi hampir setahun belakangan ini, karena pengurusnya merasa ‘gerah’ mendengar gunjingan masyarakat. Terlepas benar-tidaknya kecurigaan warga mengenai ketidaktransparanan manajemen koperasi, pengawasan sosial seperti ini sangat efektif mencegah tindakan penyelewengan.

Beberapa tahun lalu, saya bertanya pada seorang rekan mengenai apa hubungan antara Ekonomi Islam dengan Ekonomi Pancasila. Saya bingung, bagaimana menentukan hubungan kedua sistem ekonomi tersebut. Bagi saya, keduanya sama saja. Sama-sama menawarkan suatu perkonomian yang beretika. Terkait dengan pelaksanaan otonomi yang mengacu pada sila pertama, saya berfikir bahwa ekonomi itu harus sesuai dengan hukum Tuhan, yang dalam hal ini menekankan pada moral (bukankah dalam Islam puncak perjuangan Rasul adalah memperbaiki Akhlak?). Apakah di situ letak Ekonomi islami? Tapi bukankah Ekonomi Islam itu juga mengandung pengaplikasian empat sila yang lain?

Kemudian rekan ini mengajak saya untuk meninjau sejarah (terima kasih ya Henry Aspan). Menurutnya ada distorsi sejarah dan pemikiran. Kebanyakan kita berfikir bahwa Soekarno-lah yang ”menemukan” Pancasila, tapi kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Memang Bung Karno mengemukakan konsep Pancasila. Tapi bukankah pengembangannya dilakukan oleh orang lain. Dalam hal ini suatu badan pekerja yang kesemuanya beragama islam. (Penekanan Bung karno sendiri adalah Internasionalisasi, beliau berkata bahwa Pancasila bisa “dipadatkan” menjadi Trisila, Inti Trisila adalah Ekasila yaitu Internasionalisasi). Kita bisa melihat sendiri, yang mendorong pejuang-pejuang bangsa ini melawan penjajah adalah kesadaran beragama yang kuat (baca:Islam). Maka saat mereka harus membuat ideologi negara, apa yang menghalangi mereka untuk menggalinya dari nilai-nilai Islam? Kita bisa melihat sendiri sila mana dari Pancasila yag tidak sesuai dengan Al-Qur’an? Sila pertama mengalami perubahan narasi karena mendapat tantangan dari peserta forum yang non-muslim ketika isi sila-sila ini di-floor-kan. Tapi apakah hal ini menjadikan Pancasila tidak Islami? Idak bukan? Karena dalam Islam juga ada aturan mengenai hubungan toleransi antar umat beragama. Perubahan dilakukan untuk menunjukkan kompromi umat Islam agar Pancasila lebih diterima dan tidak memicu percecokan akibat sentimen agama. Yang penting esensi dan bukan hanya apa yang ada di atas kertas. Jadi biarkan “Ketuhana Yang Maha Esa” itu diartikan sebagai allahu Ahad. Kosekwensinya umat Islam tetap harus melaksanakan isi sila pertama. Menurut kami tidak masalah narasi itu rubah, karena toh setiap agama mengajarkan kebaikan.

Yang terjadi kemudian, dan ini merupakan salah satu kesalahan orde Baru adalah pensakaralan Pancasila. Pancasila dianggap seperti “benda keramat” dan hanya dihafalkan sila-silanya, dibaca penjelasannya (P4) sehingga masyarakat malah tidak ngeh untuk bertindak sesuai dengan Pancasila karena menganggapnya hanya sebagai kumpulan nilai!

Belajar dari sejarah dan melihat kondisi sosial-budaya bangsa Indonesia, kami semakin yakin bahwa dari berbagai sistem yang ada, sistem ekonomi yang paling memungkinkan diaplikaskan di Indonesia adalah yang sesuai dengan kepribadian dan kondisi bangsa kita.

Ira Nawang Wulan : Mahasiswa Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Peserta Kuliah Ekonomi Indonesia yang diasuh Prof. Dr. Mubyarto

Arsyad, Lincohn., Memahami Masalah Kemiskinan di Indonesia: Suatu Pengantar, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, No. 1 Tahun VII, 1992, p.95-116.

Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional DIY, Triwulan H, 2001,

Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, BPFE Yogyakarta, 2000.

Mubyarto, Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi, BPFE Yogyakarta, 2001.

Singarimbun, Masri., Perubahan-Perubahan Sosial-Ekonoini di Miri Sriharjo, Kemiskinan Peranan Sistem Pasar, David H. Penny, Ul Press, 1990.

>> Tulis komentar anda.....