LSM SEBAGAI ELIT DESA HARUS MEMBELA KAUM MISKIN

Kombinasi antara membaca tulisan Hans Antlov (Ford Foundation) dalam LESUNG No. I/II/Juli 2002 (Romantisme Desa dan Kepastian Hukum) dan keikutsertaan dalam diskusi kelompok Lokakarya Pengkajian dan Pemaduan Modul-modul Panduan dan Bahan Acuan Demokratisasi Desa tanggal 21 Agustus (pk 8.30 – 17.00) terasa cukup mengagetkan. Aktivis-aktivis LSM termasuk yang bergiat  di Lokakarya FPPM rupanya justru sudah menjadi “Elit” desa baru, dan “elit” ini dalam pengertian negatif yaitu merupakan kelompok baru yang tidak menyatu dengan penduduk pedesaan yang miskin dan perlu dilindungi dan dibela, tetapi tanpa disadari, menjadi kelompok kepentingan baru, yang kepentingan-kepentingannya supaya berkelanjutan harus dilindungi. Upaya melindungi kepentingan-kepentingan elit baru ini dicapai melalui “hubungan baik” dengan elit baru pemimpin desa termasuk di dalamnya anggota BPD (Badan Perwakilan Desa).

Yang patut dicatat, LSM dan tokoh-tokoh pembela kaum miskin yang baru ini tanpa mereka sadari, telah terperangkap dalam kelompok elit baru, karena mereka tidak rajin turun ke desa dan tidak terlibat langsung dan memahami serta menghayati masalah-masalah yang dihadapi kaum miskin. Yang lebih banyak mereka lakukan adalah berdebat di antara mereka dengan mengedepankan teori-teori sosial dan politik dari negara-negara Barat terutama dari Amerika. Jika kekeliruan atau ketidakcocokan teori-teori Amerika ini sangat menyolok dalam ilmu ekonomi Neoklasik, saya kawatir dalam ilmu-ilmu sosial lain, yang mencakup ilmu sosiologi, anthropologi, politik, dan hukum tidak berbeda, karena mereka lebih menekankan pada metode deduktif dan bukan induktif-empirik. Misalnya demokratisasi desa lebih terarah pada penonjolan “suara terbanyak” bukan pada “musyawarah mencapai mufakat” yang memerlukan semangat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Contoh terbaru adalah putusan MPR memilih sistem pemilihan Presiden langsung yang “diharapkan” mampu menghasilkan presiden yang lebih baik karena merupakan pilihan rakyat langsung (bukan hanya pilihan wakil rakyat, yaitu MPR), yang sejak Pemilu yang “paling demokratis” tahun 1999, ternyata tidak menghasilkan Presiden yang dapat memenuhi keinginan rakyat banyak.

Bahwa Pemilu yang demokratis tahun 1999 belum menghasilkan wakil-wakil yang memperjuangkan kepentingan rakyat, tentunya harus dijadikan pelajaran penting bahwa pemilihan demokratis itu sendiri tidak menjamin pelindungan dan pembelaan rakyat miskin. Dan jika memang demikian, mengapa kita (LSM-LSM yang tergabung dalam lokakarya FPPM) tetap saja bersemangat mendorong “demokratisasi desa”? Apabila pemerintahan dan masyarakat desa termasuk BPD sudah “demokratis” menurut “teori” kita, apakah ada jaminan kaum miskin di perdesaan terlindungi dan terbantu kepentingannya yaitu bebas dari kemiskinan? Kiranya pengalaman rekan-rekan aktivis LSM dalam lokakarya ini tidak demikian. BPD dan birokrasi desa telah menjadi elit desa baru yang tetap saja menekan kaum miskin.

Kepada para aktivis LSM saya mengharapkan mengubah metoda kerja yang selama ini dipakai. Teori-teori boleh dipakai, tetapi yang lebih penting mungkin seperti metode penelitian anthropologi, tinggalkan teori-teori dengan langsung “ajur-ajer” pada budaya masyarakat yang sedang kita teliti dan yang ingin kita bantu untuk melepaskan diri dari “lubang kemiskinan”. Teman-teman, sadarlah pada kekeliruan metode kerja yang selama ini Anda pakai.

23-8-2002

Disampaikan Lokakarya Pengkajian dan Pemaduan Modul-modul Panduan dan Bahan Acuan Demokratisasi Desa, diselenggarakan oleh Forum Pengembangan dan Partisipasi Masyarakat (FPPM), Kaliurang, 24-26 Agustus 2002.

>> Tulis komentar anda.....