Pada tanggal 28 Oktober 2002 Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Propinsi Jawa Tengah mengadakan kajian atau diskusi kelompok terfokus tentang indikator kemiskinan baik di tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat propinsi Jawa Tengah. Pada kajian itu tampil sebagai pembicara utama Prof. Dr. Mubyarto, 2 orang pembicara dari BPS dan BKKBN, termasuk juga pimpinan balitbang, Ir. Padri H Aksah, MSc., yang memimpin langsung jalannya sidang. Para peserta berasal dari instansi di lingkungan pemerintah propinsi, kabupaten, dan kota utamanya yang membidangi masalah penanggulangan kemiskinan dari hampir semua kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Salah satu maksud dibahasnya tema indikator kemiskinan adalah bahwa saat ini di lingkungan dinas-dinas di Pemda khususnya di Jawa Tengah sangat dirasakan terdapatnya keragu-raguan “mana yang benar” kriteria penduduk miskin baik dari BPS maupun BKKBN. Keragu-raguan tersebut berkait dengan pembuatan program oleh instansi-instansi pemerintah dan karena itu penentuan kriteria menjadi sangat dibutuhkan. Selain itu, pada masa otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah juga mengalami kebingungan yang sama tentang bagaimana menyusun program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang mereka kenal hampir semuanya berasal dari pusat dan disertai dengan kriteria dari pusat pula.   

Pada kesempatan tersebut, Prof Mubyarto mempertanyakan hal yang lebih mendasar “Apakah kriteria kemiskinan diperlukan pemerintah, dan apakah perlu indikator tertentu bagi keluarga miskin? Apa gunanya indikator atau kriteria kemiskinan? Apakah agar program-program penanggulangan kemiskinan lebih mengena sasaran? Jika kebijakan-kebijakan, strategi dan program-program penanggulangan kemiskinan selama ini ternyata tidak efektif mencapai sasaran, apakah berarti kriteria kemiskinan yang dipakai tidak tepat atau indikatornya keliru?

Setelah terlebih dahulu menguraikan beberapa kriteria ataupun indikator kemiskinan yang dipakai oleh BPS dan BKKBN, maupun yang dipakai lembaga-lembaga lain seperti Bank Dunia, serta menjelaskan pula kelebihan dan kelemahan dari masing-masing indikator tersebut, selanjutnya Prof. Mubyarto mengajak kepada peserta sidang untuk tidak terlalu merisaukan indikator kemiskinan dan tidak perlu menetapkan kriteria-kriteria yang ketat dengan harapan dapat menyampaikan program/proyek yang tepat bagi orang/penduduk miskin. Di samping itu, ia juga mengingatkan bahwa dalam era otonomi daerah bahwa program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada masa-masa yang telah lalu banyak yang berhasil dan masih berlangsung kegiatannya hingga saat ini.

(*)