EDITORIAL (Edisi Mei 2005)

KEPAKARAN DAN KOMPETENSI

Untuk mejadi pakar seseorang perlu belajar untuk memperoleh dan menguasai pengetahuan. Apabila pengetahuan sudah dikuasai ia menjadi ahli atau pakar. Sesudah seseorang menguasai kepakaran tertentu, agar kepakaran itu dapat diterapkan secara efektif, dan bermanfaat, diperlukan kemampuan atau kompetensi. Namun kompetensi, berbeda dari kepakaran, tidak dapat dipelajari dari buku-buku. Ia hanya dapat dikuasai dengan berpraktek, yaitu terus-menerus belajar bagaimana menerapkan kepakaran. Sekali lagi berbeda dari kepakaran, kompetensi yang makin baik dan efektif memerlukan disamping ilmu juga seni. Seni, berbeda dari ilmu, tidak dapat semata-mata dipelajari dari buku-buku tetapi harus melalui praktek dengan menggunakan perasaan.

Demikian akhir-akhir ini kita sering menyaksikan perdebatan sengit antar pakar tanpa pernah ada kesimpulan yang memuaskan, dan masyarakat dibuat bingung, argumentasi mana yang lebih benar dan dapat dijadikan pegangan. Perdebatan para pakar tidak seharusnya menjadi seperti “debat kusir” yang tidak bermutu.

Kita berpendapat penyebab utama kesimpang-siuran adalah pengembangan cara berpikir dan berperilaku pakar yang terlalu mengandalkan pada kepakaran tanpa memperhatikan kompetensi atau kemampuan menerapkan kepakaran. Itulah cara berpikir dan cara bekerja yang semata-mata deduktif-logis tanpa disertai cara berpikir dan cara kerja induktif-empirik. Dengan kata lain pakar-pakar kita banyak yang terlalu mengandalkan kekuatan otak (intelektual) dan mengabaikan perasaan hati dan etika.

Bangsa Indonesia kini dalam suasana “pancaroba”, bangsa yang orang-orang pintarnya merasa “paling pintar”, sehingga orang-orang lain diabaikan, dianggap “murahan”. Perkembangan yang demikian akan sangat berbahaya kalau “pakar-pakar pintar namun keblinger” ini menjadi penasehat-penasehat yang diandalkan pemerintah. Dapat dipastikan akan banyak putusan kebijakan yang menyimpang dan mengabaikan pertimbangan keadilan.

Memang masalah yang sedang kita hadapi sebagai bangsa sangat berat. Kepakaran dapat dinilai secara obyektif oleh pakar-pakar lain, meskipun ternyata inipun tidak mudah, tetapi kompetensi hanya dapat dinilai secara sah dan jujur oleh pejabat atasan. Dan yang lebih sulit lagi di Indonesia, pejabat dapat dihukum jika melakukan korupsi, tetapi sangat tidak mudah memberhentikan pejabat yang tidak kompeten.

Mei 2005

Mubyarto/Redaksi