PENDAHULUAN

Indonesia tidak pernah dan tidak akan mungkin mengalami krisis berkepanjangan karena ekonomi masyarakat atau ekonomi rakyatnya mempunyai kemampuan menguatkan kembali segala sesuatu yang tercerai-berai, laksana merajut kembali baju yang bolong-bolong. Dengan pancingan berita mingguan ”Newsweek” 11 Maret berjudul ”Boom in the Gloom : fires, rebels, debts. The dramatic headlines mask a surprising economic story in Indonesia”, ibu Megawati telah menunjukkan ”rahasia” simpatinya pada nasib ekonomi rakyat. Presiden mengerti apa itu ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan yang ”dipertanyakannya”  pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2001. Presiden paham benar ada sekelompok ”elit” bangsa yang tidak pernah bertemu rakyat kecil di daerah-daerah, dan yang tidak mau mengerti ekonomi rakyat. Maka diajukan masalah ekonomi rakyat dan (sistem) ekonomi kerakyatan  dengan bahasa ”bertanya” dalam forum terhormat DPR-RI agar masyarakat luas termasuk para elit menanggapinya. Jika Presiden tidak mempertanyakannya dapat dipastikan konsep ekonomi kerakyatan dan ekonomi rakyat juga tidak akan merangsang masyarakat khususnya para pakar dan elit untuk membahasnya. Demikian perdebatan yang cukup luas tentang masalah-masalah ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan merupakan hasil positif dari ”pertanyaan” Presiden

MEGAWATI DAN KONGLOMERAT

Menanggapi pertanyaan apakah pemerintah dewasa ini tersandera eks konglomerat, Ibu Megawati secara tidak langsung mengiyakan termasuk pendapatnya bahwa tidak seperti Presiden Soekarno yang berani menyatakan go to hell with your aid, kita sekarang jelas tidak berani karena utang kita telah menumpuk. Jadi IMF tidak mungkin kita minta meninggalkan Indonesia. Namun demikian tidak seharusnya konglomerat kita biarkan ”merajalela” menguasai usaha dari hulu sampai ke hilir. Seharusnya konglomerat yang kuat modalnya hanya menguasai usaha-usaha hulu yang membutuhkan modal besar, dan menyerahkan usaha-usaha hilir pada ekonomi rakyat atau UKM. Dengan perkataan lain tidak boleh konglomerat menguasai usaha-usaha dari hulu sampai ke hilir.

Khusus tentang masalah UKM yang merupakan terjemahan dari small and medium enterprises (SME), mengapa tidak disebut saja ekonomi rakyat sehingga MenegKop & UKM seharusnya disebut Meneg Perekonomian rakyat? Presiden menyatakan tidak ingin sejak sangat awal sudah punya banyak musuh, karena seperti sudah disebut diatas, ada sekelompok “elit” yang sulit diajak bicara benar tentang masalah-masalah penting yang dihadapi bangsa Indonesia. Kelak akan tiba saatnya ekonomi rakyat atau perekonomian rakyat diterima sebagai istilah yang tepat untuk dipakai.

MENGAPA EKONOMI RAKYAT MASIH SELALU DIPANDANG RENDAH?

Sejak awal tanggapannya tentang hasil-hasil seminar/lokakarya Ekonomi kerakyatan bulan September 2001 yang disampaikan MenegKop & UKM, Ibu Mega memang mengakui adanya adanya kelompok elit yang tidak pernah mau ketemu rakyat di daerah lebih-lebih di desa-desa miskin. Karena yang biasa mereka lihat adalah suasana masyarakat dan dunia bisnis modern di kota-kota besar terutama Jakarta, maka kondisi ekonomi rakyat yang serba miskin tidak pernah dilihat. Dan Ibu Mega merasa ”belum siap” menghadapi mereka, ”karena saya bukan pakar”. Disini jelas Ibu Mega sangat berharap MenegKop & UKM dapat lebih agresif menyuarakan pemihakan pemerintah pada ekonomi rakyat yang selama 3 dekade ini telah dikerdilkan oleh pelaku ekonomi konglomerat. Tanggapan Ibu Mega secara positif adalah mempersilahkan para simpatisan dan pembela ekonomi rakyat dengan pimpinan MenegKop & UKM untuk terus memperkuat barisan dan mensosialisasikan aneka perikehidupan ekonomi rakyat yang selama ini dilihat sebelah mata.

But there’s another Indonesia …

For him, few market hold more promise than the archipelago of 216 million people … Rosenkranz (President of Grey global Group of the advertising multinational) sums up business in Indonesia as “phenomenal” … A Cheap rupiah economy is not enough in a globalized world. But it has bought Indonesia some time, and more domestic peace than most outsiders realize (Newsweek, 11 March 2002 p: 31)

SAMPAI KAPAN KONDISI EKONOMI DUALISTIK BERTAHAN?

Seorang pakar ekonomi Indonesia terkemuka (Prof. M. Sadli) yang sangat kritis atas teori dualisme ekonomi Boeke, menyatakan teori itu “didisain” untuk melanggengkan kebijakan penjajahan Belanda atas Indonesia, dan pembangunan ekonomi yang berhasil pasti mampu menghilangkan sifat dualistik ekonomi Indonesia. Bahkan pembangunan ekonomi memang harus mempunyai misi menghilangkan dualisme.

Bahwa kini, 92 tahun setelah teori dualisme ditemukan, ekonomi Indonesia masih tetap dan bahkan lebih dualistik lagi, membuktikan kekeliruan teori pembangunan konvensional. Teori yang kiranya lebih benar adalah bahwa pembangunan ekonomi konvensional yang berorientasi pertumbuhan tidak saja terbukti tidak mampu menghilangkan dualisme tetapi malahan memperkuatnya. Jurang kaya miskin tidak makin menciut tetapi bahkan makin menganga lebar. Ketidakmerataan pembagian kekayaan dan pendapatan makin terlihat dalam proses pembangunan ekonomi. Maka tidak ada jalan lain, program-program pembangunan harus mampu mengangkat derajat kesejahteraan rakyat yang termiskin yang menggambarkan terwujudnya keadilan sosial. Keadilan ekonomi adalah aturan main hubungan-hubungan ekonomi berdasar prinsip-prinsip etik, sedangkan keadilan sosial adalah hasil dipatuhinya aturan main keadilan ekonomi.

APAKAH EKONOMI INDONESIA TELAH PULIH DARI KRISIS?

Jika Ibu Mega berkali-kali menyatakan kepercayaannya pada ketangguhan atau daya tahan ekonomi rakyat Indonesia, bisa disimpulkan bahwa dewasa ini ekonomi nasional yang telah tumbuh positif 4% selama 2000 – 2001 ”telah pulih” kembali dari krisis. Dan jika benar ekonomi telah pulih tentunya kebijaksanaan-kebijaksanaan/dan program-program pembangunan yang tepat untuk pengembangannya lebih lanjut harus berbeda dengan yang berjalan selama krismon.

Dalam pada itu pakar-pakar ekonomi Neoklasik ortodok yang sangat mengandalkan pada ukuran pertumbuhan ekonomi menegaskan bahwa ekonomi nasional belum pulih jika nilai PDB riil belum kembali pada tingkat sebelum krismon, atau pertumbuhan ekonomi belum mencapai tingkat rata-rata sebelum krismon, yaitu 6-7% per tahun. Menurut mereka ukuran-ukuran pertumbuhan ekonomi dan PDB riil ini harus dipakai jika tidak dikehendaki terjadinya pengangguran yang makin meluas, karena pertumbuhan penduduk masih sebesar 1,3% per tahun.

Terhadap pemikiran yang demikian dapat diajukan argumentasi kontra bahwa menunjuk ukuran pertumbuhan ekonomi dan nilai PDB sebelum krisis harus disertai pembagiannya pada waktu itu yang sangat tidak adil dan tidak merata. Jika dewasa ini pertumbuhan ekonomi baru mencapai 4% tetapi lebih banyak disumbang dan dinikmati oleh ekonomi rakyat, maka berarti kualitasnya sudah lebih baik dan lebih adil ketimbang pertumbuhan 7% tetapi (sektor) ekonomi rakyat tidak menikmatinya. Oleh sebab itu kriteria telah pulihnya ekonomi tidak seharusnya dengan menggunakan indeks PDB nasional tanpa memperhatikan distribusinya. Singkat kata pakar-pakar ekonomi Neoklasik ortodok seharusnya memperhatikan kritik-kritik serius terhadap kelemahan analisis-analisis makro ekonomi. Dan khusus tentang ini pendapat Ibu Mega sangat tepat yaitu para elit, dan pakar-pakar yang elit, seharusnya bersedia datang ke daerah dan desa-desa sebelum memberikan penilaian tentang sudah atau belum pulihnya ekonomi Indonesia dari krisis, jangan hanya melihat angka-angka makro di Jakarta. Bagi kami sendiri kunjungan ke 5 desa di empat kecamatan di DIY yaitu  desa Binomartani, Ngaglik (Mei 200), Purwoharjo dan Gerbosari, Samigaluh (Oktober 2000), Gadingsari, Sanden (Mei 2001), dan Sriharjo, Imogiri (November 2001) sangat meyakinkan bahwa krisis moneter yang dianggap telah menghancurleburkan ekonomi Indonesia telah selesai, dan ekonomi rakyat dewasa ini telah pulih bahkan lebih berkembang dibanding sebelum krisis.

PENUTUP

Pertemuan dan diskusi 50 menit dengan Presiden Megawati bersama Menegkop dan UKM sangat melegakan karena Presiden benar-benar memahami masalah-masalah ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia. Meskipun masyarakat umum tidak terkesan mengetahuinya, Presiden Megawati tegas memihak ekonomi rakyat, dan tidak menyetujui kemanjaan dan keserakahan para pengusaha besar yang selama 30 tahun telah menikmati kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Satu-satunya alasan Presiden tidak secara terbuka menyatakan memihak pada ekonomi rakyat adalah keengganan bertabrakan dengan kelompok elit bangsa yang rupanya tidak ingin kehilangan kedudukan dan hak-hak istimewa yang selama 30 tahun dinikmatinya. Bahwa pakar-pakar ekonomi tidak suka datang ke daerah dan desa-desa di Indonesia, mudah sekali dipahami karena metode kerja dan pendekatan deduktif  jauh lebih mudah dibanding metode dan pendekatan induktif. Teori ekonomi Neoklasik (ortodok) memang telah dengan yakin memilih metode deduktif sebagai pendekatan utamanya, meskipun Alfred Marshall, bapak ekonomi Neoklasik, mengibaratkan metode induktif dan deduktif laksana kaki kiri dan kaki kanan untuk berjalan. Alangkah aneh jika pakar-pakar elit memilih berjalan terpincang-pincang dengan satu kaki saja.

Demikian para pendekar dan simpatisan ekonomi rakyat tidak boleh berkecil hati dan harus meningkatkan perjuangannya membela ekonomi rakyat demi pengakuan eksistensi dan kemajuannya. Istilah ekonomi rakyat yang sengaja dipertanyakan Presiden Megawati dalam pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2001 adalah istilah yang lebih kena (lebih tepat) ketimbang istilah UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang memang sekedar merupakan terjemahan SME (Small and Medium Enterprises) yang merupakan istilah standar dalam literatur internasional. Jika Indonesia merasa memiliki kepribadian nasional maka akan lebih baik menggunakan istilah ekonomi rakyat dan Kementerian Koperasi dan UKM dapat diganti menjadi Kementerian Perekonomian Rakyat.

(*)