SEMINAR Pendalaman Ekonomi Rakyat dilaksanakan di Financial Club. Seminar ini terlaksana  atas kerjasama  Pusat P3R-YAE, Komisi Ilmu-Ilmu Sosial – AIPI, Bina Swadaya, Perhepi, ISI, dan Gema PKM.  Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2002 menampilkan pembicara  Prof. Mubyarto dan Drs. Bambang Ismawan, MS.,  dan merupakan pertemuan pertama dari 12 kali seminar selama 6 bulan.  

Seminar dilaksanakan pada jam 14.00 s/d 16.00 WIB. Sebagai pembicara pertama Pak Mubyarto dan dilanjutkan oleh pembicara kedua Pak Bambang Ismawan. Kedua pembicara membacakan makalahnya masing-masing, Pak Mubyarto menyampaikan 3 makalah yang berjudul: (1) "Definisi Ekonomi Rakyat"; (2) "Ekonomi Rakyat sebagai Aset Nasional"; (3) "Ekonomi Rakyat di Mata Teknokrat". Sedangkan Pak Bambang Ismawan membacakan makalah yang berjudul: “Ekonomi Rakyat: Sebuah Pengantar”. Setelah kedua pembicara membacakan makalahnya masing-masing kemudian dilanjutkan sesi diskusi.

Bapak Mubyarto dalam  pembukaan seminar terlebih dulu memperkenalkan pengurus YAE, beberapa pembicara Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat yang hadir, dan panitia seminar pada peserta lainnya. Selanjutnya, Pak Mubyarto juga meminta wartawan agar pada sesi diskusi nanti tidak mengajukan pertanyaan karena  tersedia waktu dan tempat khusus untuk konferensi pers di Lt 27 setelah acara selesai. Pertemuan ini dianggap penting karena membicarakan orang kecil yang “tidak laku untuk dijual.”

Pak Mubyarto mengharapkan peserta menciptakan suasana ilmiah. Apa yang disampaikan belum tentu semuanya benar. Jadi tujuan selama 6 bulan pertemuan ini adalah saling asah, asuh, dan asih. “Saya tidak berpretensi apa yang saya katakan itu benar, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak yang mempunyai pengalaman lain dipersilahkan mengkritisi dan mempersoalkan apa yang kita lakukan, sehingga tercipta saling belajar satu dengan lainnya”. Selanjutnya Pak Mubyarto menceriterakan pengalaman membantu ekora melalui YAUMY (Yayasan Amal dan Usaha Muslim Yogyakarta) yaitu  membantu pedagang pasar di Koppas Beringharjo. Yayasan ini  berdiri 10 tahun yang lalu.  Sedangkan Pak Bambang mempunyai Guswil (Gugus wilayah) Bina Swadaya yang langsung berhubungan dengan ekonomi rakyat. Setelah pembicara selesai membacakan makalahnya selanjutnya dilakukan acara Tanya-jawab.

Makalah Prof. Dr. Mubyarto
Makalah Drs. Bambang Ismawan, MS

PERTANYAAN SESI I

Sismadi (Tj. Priok)

Pertanyaan ditujukan pada Pak Bambang tentang hasil pertemuan dengan pengusaha dan lembaga perkreditan yang lalu. Tadi saya mendengar dari Pak Bambang Ismawan yang menceriterakan bahwa bankir-bankir yang hadir katanya mempertanyakan soal keamanan dana, apakah uang yang diberikan/ dipinjamkan kembali atau tidak, itu kan normal saja Pak. Jadi saya keberatan kalau Bapak merasa heran, tentu dia kan pengin uangnya kembali toh, sehingga kita saling mengharapkan antara pemberi pinjaman dan peminjam saling menguntungkan, bukan yang diuntungkan yang di bawah saja tapi yang di atas pun butuh diuntungkan juga. Terima kasih. 

Evi Ganis (JKPM)

Sebenarnya pertanyaan ini atas ketidak-tahuan saja. Sebenarnya saya ikut menyoroti seminar, talkshow, dan apa yang dibicarakan di universitas. Tapi mengapa antar pakar-pakar ekonomi yang pro globalisasi dan pakar-pakar ekonomi yang pro dengan ekonomi rakyat itu tidak duduk bareng, apapun hasilnya. Karena sepertinya pakar-pakar ekonomi itu hanya berbicara di seminar tapi tidak pernah ada satu acara resmi yang diliput media. Semua pakar ekonomi datang untuk bikin blue print, hasilnya di compile dengan teori pakar-pakar ekonomi, terus blue print itu yang akan menentukan sistem yang cocok untuk negara seperti Indonesia dengan kondisi alamnya, budayanya, sosialnya, dst.  Hasil pembicaraan itu apapun hasilnya adalah resmi dan dievaluasi 5 atau 10 tahun. Jadi antara pakar tidak saling menyalahkan. Pakar-pakar itu tidak melontarkan teorinya hanya sekedar untuk komersialisasi atau benefit bagi dirinya sebagai pembicara di seminar, tapi betul-betul untuk mencari solusi dan data base permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. 

Kusumo (CARE)

Saya kira sudah sering kita mendengar pembicaraan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi rakyat berdasarkan Pancasila. Saya kira Pak Muby sudah mulai 21 tahun yang lalu. Namun saya melihat banyak ahli setelah masuk dalam birokrasi pengambil posisi decision maker juga tidak berdaya. Jadi yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menyebabkan demikian. Apakah konsepnya ini susah dicerna para birokrat, atau mungkin ada invisible hand yang kita tidak mengerti. Mengapa pakar ekonomi rakyat ini tidak beranjak dari daerah-daerah kumuh.  Mohon dijelaskan

Bayu Krisnamurthi (IPB)

Terima kasih Pak Muby. Kalau orang bertanya apa definisi uang maka salah satu textbook mengatakan money is money. Sementara itu ekonomi rakyat tidak perlu didefinisikan tapi dapat dirasakan. Ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, ekonomi rakyat tidak selalu informal, contoh, pegawai negeri kecil adalah bagian dari ekora, demikian juga buruh kecil dari pabrik yang formal, koperasi yang punya badan hukum. Jadi mendikotomikan ekora formal dan informal mungkin mengena pada ekora itu tapi tidak sepenuhnya betul. Kemudian kedua, banyak yang menanyakan ekora versus pasar. Justru yang paling menghormati ekonomi pasar adalah ekora itu. Perdagangan yang berkaitan dengan ekonomi pasar adalah ekora. Mereka tidak pernah minta diproteksi apapun untuk berdagang atau berusaha. Contoh, ekonomi para pengrajin, mereka jauh lebih menghormati mekanisme pasar daripada industri otomotif atau industri BBM yang mengaku harganya sama dengan harga pasar, tapi memonopoli pasar di Indonesia, itu sangat berbahaya. Jadi kalau kita berbicara ekonomi pasar, sebenarnya kekuatan mekanisme pasar di Indonesia itu ada di ekonomi rakyat. Kemudian ada lagi yang bicara mengenai ekora versus globalisasi. Lho justru yang paling bisa bersaing adalah sebagian besar ekora, yang paling bisa bersaing di pasar global adalah ekora. Kerajinan kita itu tidak pernah mendapat apa-apa atas kreativitas, efisiensi dan inovasinya mampu menembus pasar dunia manapun. Jadi kalau kita lihat dari sudut itu sebenarnya ekora tidak anti globalisasi, mungkin “anti globalism”. Yah globalism yang dikatakan Pak Muby “sudahlah kapitalisme ini sudah berjaya kita menyerah saja”,  kalau itu saya setuju. Mereka punya karakter sendiri yang tidak menganut itu. Salah satu teknologi canggih yang dimiliki Indonesia dikeluarkan oleh ekora. Marilah kita datangkan seluruh teknologi yang ada. Pengakuan arsitek dari Amerika yang mengatakan bahwa tidak ada arsitektur di negara barat yang dapat membuat sawah seperti di masyarakat Bali. Dengan teknologi mekanisasi apa pun yang mereka miliki itu tidak mungkin membuat terasering yang begitu indah dan begitu mengikuti kontur, itu sangat sulit. Dan banyak lagi cerita lainnya. Jadi kalau demikian mereka tidak seluruhnya informal, mereka tidak seluruhnya anti global. Mereka justru banyak mengikuti mekanisme pasar, mereka banyak menggunakan teknologi canggih. Mungkin masalahnya sama dengan Pak Bambang dan Pak Muby, bahwa ada masalah ketidak-adilan, disitu kuncinya. Seperti kita memperjuangkan ekora. Seperti disebutkan di buku de Soto, kuncinya adalah ketidak-adilan.  Bayangkan Indonesia katanya mengaku negara demokrasi, kalau dari datanya Pak Bambang, 136 juta hidup dari ekonomi rakyat. Artinya katakanlah jika diambil 60% orang dewasa pemilu, berarti terdapat 60 juta orang tidak terwakilkan karena mereka memilih orang yang tidak mewakili mereka, dan wakil-wakil tersebut memilih pengambil keputusan ekonomi yang tidak memihak pada mereka. Jadi masalah utamanya keadilan.  Dimana 1% dari pengusaha (99 % yang lain ekora) itu menguasai 60% asset dan menguasai 40-50% perputaran uang. Kalau kita bicara ekora kita perlu  memberi fokus pada ketidak-adilan, karena disitu sebenarnya fokusnya arah perjuangan. Menyambung pertanyaan mbak tadi mengapa susah sekali, yah karena timbul masalah di pengambil keputusan, dan di situlah masalah politik timbul. Mengapa terjadi seperti itu. Kita perlu membuat pemahaman yang lebih pas kalau kita membuat defenisi ekora itu.

JAWABAN:

Bambang Ismawan

Sebelum menjawab pertanyaan Pak Sismadi, Pak Bambang Ismawan mengusulkan agar Pak Titus diperkenankan juga menceritakan pengalamannya pada pertemuan kemarin (24 jam yang lalu).  

Mungkin pernyataan aman disini tidak seperti apa yang dikatakan Pak Sismadi, bahwa kenyataan bankir kita tidak seperti enterpreneur. Pada pertemuan itu kita membuka peluang pada peserta tapi mereka menutup diri. Itu seperti saya katakana tadi 99% kembali kreditnya. Ada banyak contoh yang dilakukan bank dengan kelompok, dimana 96,12% selama 12 kali kembali pada waktunya. Dan mungkin begitu menghadapi kekecewaan sekian banyak kredit tidak kembali dari usaha-usaha besar sebenarnya mereka menutup mata. Karena mereka melayani ekora tidak mendapat traktiran. Kalau saya melayani kredit beberapa ratus milyar saya mendapat traktiran ini mungkin mekanisme lain yang kita lihat bukan teori. Jadi, kita menghadapi sesuatu agak konkrit dan kita menghadapi sesuatu yang Pak Muby lebih banyak membicarakan persepsi dasar yang menjadi penyebab mengapa ekora kurang mendapat pelayanan karena ekora tidak mendapat traktiran, berbeda dengan melayani pengusaha.

Setuju dengan pernyataan Pak Bayu tentang ekonomi tidak perlu didikotomikan formal dan informal.

Mubyarto

Mengenai usulan penanya pertemuan beberapa pakar ekonomi, Pak Muby menyetujui hal ini. Pak Muby pernah menegur Dr. Sjahrir di Hotel Sabang. Kemudian memberi contoh pakar ekonomi Sjahrir yang mengatakan kapitalisme sudah menang, hal ini sangat kontras dengan demo yang dilakukannya pada tahun 1966 pada saat seminar Widjojo Nitisastro (tentang koperasi). Selanjutnya mengatakan bahwa Sjahrir pikirannya sudah berubah dari sosialistik ke kapitalistik dan bahwa ekonomi kapitalistik sudah menang dan pasal 33 adalah ekonomi yang sosialistik. Tapi dia susah diberi tahu, tapi itulah yang sekarang disenangi di koran-koran. Itulah alasannya mengapa seminar dilakukan di Financial Club agar laku. Caranya bagaimana supaya kita dikenal. Pak Muby sering ditanya wartawan mengenai perbankan, PKPS, dijawab no comment. Selalu hanya masalah konglomerat yang dibicarakan, ekora tidak pernah diperhatikan. Jadi pemerintah kita sudah disandera. Yah, karena traktiran itu tadi…

Titus Kurniadi

Menanggapi beberapa pertanyaan peserta, bahwa ekora adalah yang dikatakan Pak Muby dan Pak Bambang, tidak ada yang terbantahkan. Itu semuanya benar, tetapi mengapa orang tidak mau, karena mengurusi ekora tidak dapat apa-apa.  Apa itu birokrasinya, pemerintah pusat atau daerah, tidak dapat apa-apa. Tapi kalau ngurus konglomerat itu ada, apa traktir ke restoran, lapangan golf… kalau ngurus ekora paling-paling dapat pisang goreng. Pejabat-pejabat pusat maupun daerah, eksekutif dan legislatif, tidak akan mendapat apa-apa. Perbankan juga tidak dapat apa-apa. Apa dapatnya ngurusin ekora. Tapi kalau ngurus konglomerat atau usaha kecil dan menengah, kredit 5 juta, 100 juta, masih bisa dapat sesuatu. Lalu para professional, angkutan, pengacara, itu semua tidak ada pekerjaan kalau ekonominya pro pada ekora sama sekali. Kapan bikin aktenya, tidak ada yang bikin aktenya. Yang perlu nasehat dukun juga tidak ada. Jadi memang nggak populer.  Selain itu demikian juga pakar-pakar, pakar-pakar kalau ramai dapat sesuatu, apalagi kalau vokal, itu honornya besar. Kenapa ekora kalau diperjuangkan itu tidak jadi, masalahnya ada suatu pamrih yang begitu rupa menariknya. Uang kalau 1000-2000 kurang menarik, kalau sudah 1 milyar menarik. Itu kapan dapatnya 1 milyar. Berkaitan permintaan Pak Bambang mengenai pertemuan dengan perbankan kemarin, terjadi perdebatan mengenai permasalahan keuangan mikro sebagai salah satu alat penanggulangan kemiskinan yang sulit sekali ketemunya. Kembali lagi pada perbankan yang merasa sulit, melayani UKM itu lebih menarik daripada melayani usaha mikro. Melayani usaha ekora itu transaction cost nya terlalu tinggi, apalagi kalau pendekatannya individual, kalau memakai pendekatan kelompok itu lain lagi ceritanya. Itulah sebabnya rentenir pakai bunga tinggi karena pendekatannya individual. Jika transaction cost terlalu tinggi, rasanya rentenir yang terlalu kaya itu tidak ada. Selain itu prudent, perbankan menerapkan prinsip prudent, oleh karena itu harus ada jaminan, dan kalau bisa jaminannya lebih besar daripada pinjamannya. Rumahnya harga 100 juta, sementara kreditnya hanya 60-70 juta. Pendekatan seperti ini tidak mungkin diterapkan untuk kredit mikro. Jadi kita ini sudah keliru semua tatanannya. Tapi kalau ditata kembali kelirunya, cuma satu itu, yaitu: traktiran. Kalau ini jalan keluarnya kita tidak usah ketemu dan seminar-seminar lagi, langsung beres. Ekonomi Indonesia juga langsung beres. Bayangkan 136 juta jiwa tergantung pada usaha mikro, kalau itu beres kan semuanya beres.

PERTANYAAN SESI II

Dr. Rohadi

Sebetulnya, kami menginginkan semacam indikator pengembangan ekora. Usaha pembelaan ekora adalah suatu proses yang akhirnya harus mengarah ke usaha-usaha yang menghasilkan suatu pembelaan ekonomi rakyat kecil. Sehingga saya mengusulkan akan adanya indikator. Jadi dengan adanya indikator kita tahu apakah kita menuju ke arah membela ekora atau membela konglomerat. Misalnya, melihat berapa jumlah kredit yang diberikan untuk ekonomi lemah. Jika hal itu diamati dari tahun ke tahun kita bisa mengetahui apakah arah kebijakan kita membela ekora atau tidak. Perlu dirumuskan satu persatu indikator ekora. Diharapkan Pak Muby bisa menjelaskan hal ini. Apakah jumlah pengusaha kecil merupakan suatu indikator? Menurut saya kurang tepat karena yang kecil juga akan menjadi besar. Untuk advokasi kita bisa mengekspose data-data itu, prosesnya sudah betul.

Revrisond Baswir (UGM)

Terima kasih.  Mungkin saya tidak mengajukan pertanyaan pada Pak Muby atau Pak Bambang.  Saya hanya urun rembug untuk forum kita ini. Begini, baru-baru ini saya menemukan artikel. Dalam artikel Ludwiz van Huysenn (ekonom Austria yang berimigran ke Amerika Serikat) dikatakan bahwa dalam ilmu ekonomi jangan sekali-kali berbicara soal keadilan. Economy has nothing to do with Justice! Kenapa begitu, berbicara keadilan sepertinya tidak ada ujung. Jadi hapuskanlah terminologi keadilan itu dalam ilmu ekonomi. Saya setuju dengan Pak Bayu bahwa pokok masalahnya adalah keadilan. Tapi apa yang disaksikan di sekitar kita, krisis, kontraksi, langsung dianggap sebagai masalah nasional, sibuk semua,  bank krisis lalu bikin BPPN. Masalahnya begitu banyak institusi yang dibentuk dan merasa sangat peduli pada kemakmuran, tapi kalau sudah berbicara keadilan semua tutup mulut.

Ekonomi rakyat ingin mengangkat subyek yang terpinggirkan, sesuatu yang terabaikan diangkat menjadi lebih baik. Saya kira bicara apa pun yang tidak dipedulikan, tetap saja tidak peduli.

Masalah perbankan, mereka mau aman, yah wajar dong. Kenapa kita tidak berbicara pelanggaran BMPK. Masalahnya kita semuanya orang sekolahan, dan pasti dari kaum elit. Kita bukan bagian langsung dari masyarakat terpinggirkan, dan orang cenderung bias pada kelompoknya. Kalau kita berkumpul disini maka kita mbalelo terhadap klas interes. Jadi mengkhianati kaumnya. Makanya orang-orang tidak senang pada kita karena berkumpul disini.

Manakala kita kumpul-kumpul disini bersikap menentang, tapi setelah ditawari jabatan di birokrasi kita lupa. Persoalannya kadang-kadang kita juga tidak tahan kalau ditawari jabatan di pemerintahan. Perlu ada komitmen penuh sebelum kita menjawab tawaran. Saya pernah beberapa kali ditawari jabatan jadi staf di pemerintahan. Bukan berarti kita tidak boleh mendapat jabatan. Boleh-boleh saja, tapi betul-betul harus digunakan untuk memperjuangkan. Kalau tidak bermanfaat untuk rakyat ya tidak usah. Saya kira intinya itu.

Kusno

Kita semua mempunyai komitmen yang sama dengan konsep ekora untuk bisa dijual pada pengambil keputusan, tapi mengurangi implikasi dari hal traktiran tadi. Karena root of problem-nya adalah itu dan harus kita garap. Sekarang kita lihat kalau semua menangani sesuatu pada masalah utamanya, yach akan kita lakukan. Berapa ribu LSM itu telah menangani ekora dari dulu sampai sekarang.  Secara struktural memang kita tidak bisa maju ke depan karena ada root of problem yang sangat besar yang perlu kita tangani bersama. Saya mengusulkan kalau bisa forum seperti ini adalah forum yang lebih insten, untuk membahas pengalaman berbagai bidang yang akan kita rangkum menjadi satu konsep yang sangat kuat dan solid yang menyentuh root of problem yang kita gali bersama. Kalau melihat dari sekuen karena permasalahannya konsep itu harus clear, seperti yang dikemukakan Pak Bayu sebelumnya. Konsepnya belum bisa dijual, maka itu menjadi tugas kita semua.

Sumantoro

Saya ingin menjembatani adanya friksi dari sektor keuangan mikro dan perbankan. Karena saya cukup tahu permasalahan dari kedua belah pihak. Jadi memang benar bahwa perbankan beresiko melayani sektor mikro karena tidak efisien. Masalahnya adalah tidak padannya sektor yang dibiayai dan lembaganya. Mungkin kalau kita meminta bank umum, seperti Bank Mandiri, untuk membiayai sektor mikro itu tidak match. Saya kira untuk masalah tertentu ada padanannya lembaga tertentu. Jadi sektor mikro harus dibiayai oleh lembaga keuangan mikro. Pertama, tidak match masalah dengan banknya. Kedua, pengertian mikro, kecil, dan menengah, itu campur aduk. Jadi usaha yang membutuhkan kredit Rp.100.000,- dituntut dari bank besar, itu suatu hal yang tidak logis. Masalah resiko merupakan kendala utama, sehingga tidak match antara lembaga keuangan dan usaha mikro. Contoh, PHBK adalah cara untuk memadukan sektor mikro dengan lembaga keuangan mikro, yang tidak menangani sektor mikro. Jadi ini untuk meluruskan masalah yang dikatakan traktiran tadi. 

JAWABAN:

Sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan, Pak Mubyarto mengutarakan rencana membuat web site khusus untuk ekora. Perkembangan dari sesi seminar satu dan selanjutnya terus dicatat dan disebarluaskan, juga untuk menampung usulan mereka yang tidak sempat mengikuti seminar, termasuk mereka yang belajar dan berada di luar negeri. Jadi konsep itu makin lama makin matang. Kemudian, ada juga pikiran apakah kalau mengikuti 12 sesi sama dengan kuliah 1 semester dengan 3 SKS, lalu mereka yang aktif terus menerus mengikuti seminar hingga 12 sesi akan perlu memperoleh sertifikat. Ini hanya joke.

Mubyarto

Saya tidak tergesa-gesa menjawab keluhan atau apa pun yang dikatakan Mas Bayu karena itu suatu proses. Ekora sebenarnya sudah baku dikembangkan, so what mengembangkan ekora itu.

Menanggapi pernyataan economy has nothing to do with justice, saya juga pernah dengar. Dikatakan, masalah keadilan itu urusannya pastor dan kyai, dan ekonomi tidak ada urusannya dengan keadilan. Hal inilah protes saya waktu baru lulus Ph.D ekonomi pertanian di Amerika. Waktu itu saya masih muda. Something wrong bila keadilan dipilah-pilahkan. Indonesia memiliki Pancasila yang sila kelimanya berbicara mengenai keadilan, maka tidak tepat rasanya membicarakan ekonomi Indonesia tidak dikaitkan dengan keadilan.

Kalau sekarang ekora yang lebih banyak dibahas rasanya kabar baik. Ternyata memerlukan banyak orang. Hal ini sekaligus mengoreksi kepercayaan saya pada kelompok. 

Bambang Ismawan

Setuju dengan pernyataan Pak Sumantoro, yaitu mencari lembaga keuangan yang pas. Tidak mungkin kita meminta pada Bank Mandiri untuk melayani keuangan mikro seperti yang dikatakan tadi. Tapi yang hadir saat itu adalah BPR-BPR dan wakil-wakil BPR (2.400 buah), BRI (4.000 unit), dan Bukopin. Kita harus menjaring lembaga keuangan yang pas. Kalau itu tidak bisa yah siapa lagi. Memang kalau bicara lembaga keuangan mikro yang non-formal, lembaga non-formal ini dianggap ilegal. Jadi sewaktu-waktu harus ditangkap polisi karena tidak sesuai peraturan. Karenanya bagus sekali kita mendorong untuk memperjuangkan UU lembaga keuangan mikro yang sedang diperjuangkan di DPR.             

(*)