Tanggal: 5 Februari 2002
Pembicara:  Prof. Dr. Sajogyo dan Dr. HS Dillon
Moderator: Prof. Mubyarto

DALAM pengantarnya Prof. Mubyarto mengulang informasi tentang kegiatan seminar yang direncanakan akan berlangsung 12 kali selama 6 bulan. Kalau selama ini kita hanya mengenal seminar sehari, seminar dua hari, dsb. maka kali ini kita mengadakan seminar 6 bulan, setara dengan kuliah satu semester senilai 3 SKS. Mereka yang rajin mengikuti seminar ini akan mendapatkan sertifikat dari panitia, “kalau dikehendaki”.

Seminar berseri pendalaman ekonomi rakyat ini (SPER) terselenggara atas dukungan dan kerjasama dari PERHEPI, ISI, AIPI, dan Gema PKM yang dipelopori oleh Yayasan Agro Ekonomika dimana Prof. Mubyarto sendiri sebagai ketua dan mempelopori seminar ini.

ISI merupakan counterpart dari PERHEPI karena ilmu-ilmu ekonomi yang banyak diterapkan di pertanian sejak awal merupakan kerjasama dari ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi. Dalam buku kecil yang dijadikan acuan SPER diingatkan bahwa ilmu ekonomi yang diajarkan terpisah sama sekali dari ilmu sosiologi tidak akan mampu mengatasi, menelaah, memecahkan masalah pembangunan pertanian dan pedesaan. Prof. Mubyarto mengagumi sosiolog besar Max Weber yang pertama kali menulis buku The Protestan Ethic and Spirit of Capitalism (1904-1905) dan buku-buku Economy and Society (1919) serta General Economic History (1920) yang diterbitkan setelah meninggalnya Max Weber. Buku-buku tersebut meyakinkan bagaimana ilmu ekonomi harusnya disebut economic sociologi atau socio economics. Di fakultas-fakultas pertanian kita jurusan ekonomi tidak disebut departemen ekonomi pertanian tapi departemen sosial ekonomi pertanian.

Pada akhir pengantarnya Prof. Mubyarto menegaskan bahwa pada pertemuan 2 minggu yang akan datang, tepatnya 19 Pebruari 2002,  pada jam dan tempat yang sama akan dilakukan pertemuan yang ketiga. Pada tanggal itu juga akan diluncurkan web site ekonomi rakyat edisi pertama. Web site ini akan menampung bahan-bahan dan hasil seminar sehingga bisa diikuti oleh mereka yang tidak saja berada di Jakarta atau Indonesia tetapi juga oleh mereka yang berada di luar negeri. Mereka yang berminat dapat berpartisipasi dalam seminar ini melalui internet.

Pada akhir pengantarnya Prof. Mubyarto mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar, “selamat berkenalan dengan kami-kami dalam membantu masyarakat miskin, dalam bersikap terhadap ekonomi rakyat, dan lebih lanjut bagaimana agar ekonomi rakyat diakui eksistensinya dan diberdayakan.”

Sesi selanjutnya Prof. Sajogyo menyampaikan makalah berjudul “Pertanian dan Kemiskinan”. 

Makalah Prof. Sajogyo

Selanjutnya waktu diberikan kepada Dr. HS. Dillon, mantan Ketua Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Pokok-pokok penyampaian Dr. HS Dillon adalah :

- Anggapan bahwa orang-orang yang menjabat di departemen pertanian pastilah memperjuangkan petani, ternyata keliru, sangat sedikit sekali orang yang memperjuangkan nasib petani.  Kenapa pemerintah dibentuk,  tetapi kenyataannya yang besar memakan/ mengalahkan yang kecil. Kita-kitalah yang mesti memperjuangkan petani.

- Krisis telah memunculkan persoalan baru yang selama ini kita nafikan. Pada tahun 1997/1998 ada sekitar 5 juta tenaga kerja perkotaan yang ter-PHK, di sisi lain bank tidak berfungsi. Masuknya tenaga kerja ini ke sektor pertanian  pedesaan pastilah akan menekan upah tenaga kerja di desa.

- Penting untuk diperhatikan bahwa dalam growth versus equality, pertumbuhan, memperlebar kesenjangan pada tahap awal. Tetapi growth through equity akan menyebarkan pendapatan yang lebih baik dan selalu akan mengurangi kemiskinan, karena memang orang miskin berada di pertanian.

- Petani memegang peranan penting, petani adalah sumber daya untuk mengurangi kemiskinan. Tetapi  mengapa kita tinggalkan pertanian? Selama ini para elite tidak mau dilambangkan dengan petani, elite selalu mengambil jubah/simbol-simbol modern, misalnya pesawat terbang .Contohnya Habibie, dia tidak mewakili bangsa Indonesia tetapi lebih mewakili pemikiran negara Jerman, BI sebagai bank sentral mengikuti pola Bundes-bank tanpa menyadari bahwa demikian banyak lembaga lain untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sudah berkembang di Jerman. Artinya modernisasi/ teknologi yang dikembangkan tanpa didukung oleh kelembagaan lain (masyarakat) yang siap akan sia-sia. Dalam proses pembangunan ada sequence yang mesti dipenuhi untuk mencapai sebuah kemajuan.  Kita tidak dapat melompat dari satu fase ke fase yang lain tanpa mengikuti tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Kita hanya membangun  yang bagus, kokoh, baik, tetapi tidak dengan cara yang  konsisten.

- Pengkhianatan terbesar dalam pembangunan sebenarnya ada pada partai. Political economy bangsa belum menunjukkan keberpihakan. PDI Perjuanganpun belum tentu menghayati apa yang diimpikan oleh Bung Karno pada saat mendirikan Republik ini. Tentang otonomi daerah, semestinya otonomi rakyat dahulu barulah otonomi daerah. Menggunakan istilah Martin Luther King “you are as strong as the weakest of  your people”. Saya mengajukan paradigma “people driven“ dimana semua kebijakan, kelembagaan, teknologi yang kita bangun didorong oleh kebutuhan dan kemampuan rakyat. Selama ini pembangunan lebih sering karena berdasarkan kebutuhan dengan mengabaikan kemampuan yang dimiliki oleh bangsa.

- Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan bangsa: (1) Peningkatan produktivitas pertanian. Adanya peningkatan produktivitas pertanian disamping untuk memenuhi kebutuhan pangan, juga akan meningkatkan pendapatan petani, yang lebih jauh lagi akan meningkatkan permintaan barang-barang diluar pertanian. (2) Kesehatan mesti terjangkau oleh masyarakat miskin. Adanya puskemas, dokter masuk desa, subsidi obat-obatan adalah sebagian dari kebijakan yang tepat di era orde baru. (3) Pendidikan. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun pendidikan adalah muatan lokal. Bagaimana sistem pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga kalender pendidikanpun mestinya menyesuaikan dengan kondisi lokal, misalnya libur pada saat  “panen “ di komunitas pantai (nelayan) dan sekolah bisa dilakukan sekolah pada malam hari, dsb. (4) Infrastruktur. Bagaimana mensenyawakan pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan. Untuk menjawab besarnya arus urbanisasi mestinya kita bertanya apa yang sebenarnya mereka cari di kota? Jika kebutuhan itu dapat dipenuhi di desa tentu persoalan urbanisasi bisa dipecahkan.

DISKUSI

Muhtar Abbas, Yayasan Mitra Usaha

Kami dari sebuah LSM yang saat ini sedang mengembangkan program Grameen Bank di daerah Muntilan. Kita-kita yang di LSM ini tentu sangat konsen terhadap ekonomi rakyat, tetapi masalahnya istilahnya sendiri masih rancu. Saya melihat dari beberapa pakar ekonomi rakyat termasuk anak muridnya Prof. Mubyarto sendiri memunculkan nama-nama baru. Di kalangan LSM saya juga tidak lagi menyebut jaringan ekonomi rakyat tetapi jaringan ekonomi kerakyatan. Bapak Revrisond Baswir menganggap lebih tepat penggunaan ekonomi kerakyatan, kalau disebut ekonomi rakyat, itu adalah sektor ekonomi riil yang terjadi di lapangan dan itupun tidak kalah eksploitatifnya, banyak sekali perusahaan yang tidak membayar dengan benar buruh-buruh mereka, sedangkan kalau ekonomi kerakyatan adalah sebuah norma atau sebuah sistem berdasarkan UUD 1945.  Sebuah sistem ekonomi yang kita impikan yang langsung meng-counter ekonomi kapitalis. Itu yang antara lain dikembangkan di group kami, yang setiap bulan mengadakan pertemuan dengan Pak Sony. Kami juga mempunyai agenda untuk berguru pada Pak Mubyarto dan Pak Sajogyo, kalau Pak Dillon sudah sering kami undang hanya sering tidak datang juga. Maksud saya dari segi istilah saja sudah menjadi kontroversi apalagi menghadapi lawan-lawan seperti Pak Dr Sjahrir, berbicara soal ekonomi rakyat akan dilecehkan.

Sekarang kembali lagi pada hal yang konkrit, Pak Dillon juga terlibat dalam diskusi di PBNU, ketika Pak Harto baru jatuhpun Pak Emil pernah kita tanya, pelajaran apa yang Pak Emil ambil dengan teman-teman terhadap jatuhnya orde baru dan runtuhnya Soeharto ini. Apakah itu bukan bukti tanda jatuhnya ekonomi kapitalis di Indonesia. Pak Emil, saat itu mengatakan, tidak! “Tidak ada yang salah dengan kapitalisme, yang salah adalah Soeharto dalam melaksanakannya. Kami, ekonom UI tidak akan bertaubat dan tidak pernah salah, untuk apa bertaubat karena tidak pernah bersalah, yang salah adalah para Jendral yang menyelewengkannya.” Pada saat itu Pak Dillon tidak setuju. Maksud saya, sampai hari inipun Emil Salim Cs tidak merasa bersalah, artinya masih banyak perdebatan panjang, baru dari dasar-dasar pemikirannya, dari segi teori dan konsepnya, apalagi untuk menjadi sebuah gerakan. Para pemimpin elitpun masih saling cegat mencegat dari konsep dan perdebatan tak pernah selesai.

Apa yang dikatakan oleh Pak Dillon agar pemikiran ini menjadi gerakan rakyat “people driven”, kan paling tidak partai-partai juga harus sadar, jangan hanya jadi pendukung arus globalisasi, mereka sepertinya tidak pernah memikirkan rakyat, sepertinya saya tidak tahu siapa yang menjadi pemikir-pemikir di tiap-tiap partai besar, apakah punya pemikir atau tidak? Yang ingin saya katakan bahwa kalaupun ada pemikir-pemikir yang masih berpikir kepada kemaslahatan masyarakat banyak baik dari PDI, Golkar, PPP ataupun dari PAN, apakah sekarang masih bisa bebas? Pertanyaan berikutnya: kalaupun Megawati Cs dengan menteri kabinetnya punya niat baik untuk membangun ekonomi rakyat Indonesia, apakah mereka bebas untuk mengambil keputusan? Karena penyelenggara negara baik itu kabinet, presiden, DPR, MPR sudah menjadi budaknya IMF? Budaknya kekuatan kapitalisme global? Banyak sekali problem yang dihadapi oleh departemen kita terutama menghadapi arus globalisasi, MPR, DPR-pun sudah terjebak, terjajah, dan tidak merdeka dalam mengambil keputusan.

Mulia Tarigan, Penyalur Pupuk dan Pestisida

Kita melihat untuk mencapai self supporting beras,  pertama merangkak dari tahun 1984, kemudian bisa dipertahankan sampai tahun 1993, namun dari tahun 1993 mulai menurun, bahkan menjadi salah satu importir beras terbesar pada saat ini. Sebetulnya kalau kita pelajari atau cermati pada pelita pertama segala fund and process kita kerahkan pada sektor pertanian, dimana seluruh tamatan SPMA kita kerahkan menjadi penyuluh ke desa-desa, dan itu kita berhasil. Kemudian tahun 1993 kita mencoba untuk menarik semua penyuluh-penyuluh termasuk subsidi pestisida dan pupuk (dimulai 1993 penghapusan subsidi KCL). Dengan ditariknya semua fasilitas dari pedesaan maka produksi mulai menurun dan terlihat jelas setelah subsidi dihapuskan harga pupuk tidak stabil lagi.

Berdasar data statistik, produksi padi sawah terakhir ini rata-rata 4-4,5 ton/ha/musim tanam. Kalau kita kaji berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Jawa Timur  oleh PT Petro Kimia Gresik yang mempergunakan pupuk majemuk tercapai produksi sampai 6,3 ton. Artinya produksi masih bisa ditingkatkan lagi dengan 2 ton per Ha per musim tanam. Kalau kita lihat data itu, kita bisa buat paradigma baru sesuai UU 22 dan 25 tentang Otda. Kita tahu selama ini sentralisasi penyaluran pupuk dan pestisida dan penyaluran bibit terlalu banyak campur tangan mulai dari pusat, propinsi, kabupaten sampai kecamatan bahkan sampai kepala desa. Mungkin dulu Pak Mubyarto membayangkan KUD merupakan suatu alat yang baik yang ternyata sekarang dimusuhi oleh rakyat. Jadi saya usul dalam seminar ini nanti supaya diusahakan satu kesimpulan membentuk paradigama baru yang bergerak di kabupaten dalam arti Bupati, bank Bukopin, Dolog, begitu juga dinas pertanian di kabupaten diajak serta menjadi satu mitra terpadu. Kita ajak semua unsur ini agar kalau nanti pembiayaan atau pendanaan itu bisa dilaksanakan melalui Bukopin atau bank manapun ditingkat kabupaten, Dolog di kabupaten akan bertanggungjawab untuk membeli gabah kering, sehingga tidak terjadi harga gabah jatuh.

Aminudin Daulai, Departemen Pertanian

Yang dimaksud oleh UU No. 22/1999 adalah pemberian sebagian wewenang pusat kepada daerah, tetapi menurut Pak Dillon hal itu belum apa-apa, yang semestinya didahulukan adalah otonomi rakyat. Otonomi daerah saat ini tampaknya hanya berkutat pada kekuasaan yang tadinya sentralistik, semuanya dari pusat, termasuk instruksi, dsb sekarang diturunkan ke daerah. Kalaupun kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan, itu sekarang hanya beralih ke daerah. Kemudian hari ini saya mendengar istilah otonomi rakyat, binatang apa pula ini? Mendengar uraian Pak Dillon tadi kalau memang “people driven” sudah berjalan, kemiskinan sudah tidak ada masalah lagi. Karena yang menguasai adalah people, kalau kita lihat scope kecil, misalnya petani, kalau otonomi rakyat ini bagus sekali hanya formatnya bagaimana karena bukan kekuasaan. Kalau kekuasaan nanti lain sekali terjemahannya. Kepada Pak Dillon kiranya dapat memberikan contoh kira-kira negara mana yang telah menerapkan, mengimplementasikan semacam otonomi rakyat ini yang benar-benar rakyat itu mempunyai bargaining position yang lebih kuat dari institusi lainnya.

Piter Abdullah, Bank Indonesia

Kalau Pak Mubyarto seorang ekonom yang tertarik pertanian, saya adalah anak petani yang tertarik ekonomi. Lebih lanjut saya tertarik dengan perkotaan dan terakhir tertarik dengan “kekayaan” yang mendasarkan pada moral dan etika. Menurut hemat saya persoalan utama yang kita hadapi saat ini adalah masalah korupsi.

Kalau seandainya benar hipotesa saya bahwa persoalan kita benar-benar hanya dikarenakan korupsi, pertanyaan saya, dengan asumsi sistemnya tetap (apakah neoklasik, mekanisme pasar, atau apapun), apakah dengan sistem yang sama itu kemiskinan bisa kita berantas, atau apakah korupsi itu melekat pada sistem. Pertanyaan ini sangat penting, kalau seandainya korupsi tidak melekat pada sistem, mungkin kita tidak perlu berdebat panjang mengenai sistem, tetapi tumpuan perhatian kita benar-benar hanya mengacu pada pemberantasan korupsi itu.

Saya pernah bertanya, bagaimana kita memandang korupsi ini, ternyata jawabnya berbeda-beda, salah satunya kita melihat korupsi itu semata-mata pada jumlah yang besar-besar, mengabaikan korupsi kecil-kecil yang terjadi setiap hari, yang jika di akumulasikan akan berjumlah besar. Korupsi di Indonesia sudah terjadi setiap hari, setiap detik, mungkin kita seminar disini pada suatu tempat yang lain juga telah terjadi korupsi. Sayangnya sampai sekarang ini tidak ada satupun dari kita, para pemikir ekonomi ataupun pemerintah yang berusaha, berupaya, mengatasi korupsi yang kecil-kecil yang menjadi budaya korupsi yang kemudian menjadi korupsi yang besar-besar itu. Ini alur pemikiran yang ingin saya sampaikan, minta pendapat dari bapak-bapak sekalian.

Noer Sutrisno, Sekjen PERHEPI 

Tadi Pak Mubyarto mengatakan bahwa kalau melihat kemiskinan itu letaknya di pertanian dan di desa, dan mungkin kita lanjutkan lagi adanya di ladang padi. Yang kedua mau saya hubungkan dengan Pak Dillon tentang otonomi petani, sebetulnya kalau dilihat dari infrastruktur, otonomi petani itu sudah ada perangkat hukumnya, ajakannya sudah ada dan saya kira dari perangkat itu hukumnya sudah ada. Tapi kita sendiri sering berbalik-balik. Artinya, sebelum krisis kita pernah menyatakan bahwa makanan itu adalah barang dagangan biasa oleh karena itu kita masukkan dalam agenda perdagangan, sekarang balik lagi, ini menyusahkan. Yang ketiga, seperti yang disampaikan Pak Dillon, ketimpangan dalam penguasaan sumber daya. Kalau tidak salah sensus pertanian menyebutkan 43% tanah dikuasai hanya 12% petani. Nah kalau mau meningkatkan produksi pertanian, yang seharusnya kita ukur adalah petani tapi kalau mau menanggulangi kemiskinan jawabannya tidak terletak di ladang padi. Secara tradisional, dalam kebudayaan Jawa, padi itu tidak termasuk raja, yang raja itu ternak, raja kaya, kalau emas disebut raja brana.

Sebetulnya dari awal kita telah mengajarkan irrational choise dalam memandang pertanian, irrational choise-nya begini. Kita biasa mengajarkan bahwa tanaman itu padi dan palawija. Kalau di Yogya dalam palawija menurut Emha adalah simbul daripada pengecualian, bukan yang normal, jadi kalau padi palawija, kalau palawija itu isinya 5 macam (jagung, kedelai, dll), 5 macam dihadapkan dengan satu, kita itu selalu mengajarkan masyarakat kita untuk memilih satu yang menimbulkan kemiskinan dengan probability yang lainnya lebih dari separuh. Ini lalu berlanjut hingga tidak tumbuh keberanian petani. Kalau kita ingin membebaskan petani supaya ada otonomi petani tadi harus dari sana. Saya setuju sekali, sekarang ini paradigmanya, kalau memang mau meningkatkan pendapatan petani, lalu kita masih berpikir harga harus demikian, padahal kita sepakat bahwa dunia kita semakin terbuka dan ketika kita keluar dari sistem pertanian pertama masuk keluar itu kan sudah digambarkan bahwa dunia ini temporate daripada produk-produk primer akan menurun, karbohidrat akan menurun lebih cepat kalau protein agak lambat kalau barang-barang yang menghasilkan untuk luxury akan bertahan lebih lama, seharusnya dengan cara itu kita juga harus berpikir untuk melihatnya. Kalau kita berbicara masalah pertanian selalu terbawa kepada pangan dan selalu kita meratapi, kalau dulu pernah swasembada beras lalu sekarang tidak lagi. Padahal sebetulnya Indonesia itu sudah berswasembada pangan kalau dari kacamata saya, saya melihat dari surplus trade dari nilai impor barang-barang yang dimakan dan nilai barang-barang ekpor pangan dan sejak tahun 1983 kita sudah surplus. Dan surplus itu terus membesar meskipun kita dalam keadaan krisis. Tadi disebut Indonesia mengimpor sebesar 6 juta ton, relative dependency-nya menurun. Dulu kita tahun 1977 mengimpor 3 juta ton sudah 33% dari pasar dunia, sekarang hanya 25%. Sebetulnya derajat berbahayanya lebih rendah. Kemudian hubungannya dengan situasi pedesaan, Pak Sajogyo menyebut Oshima, saya kira salah satu yang dikutip oleh Prof. Oshima itu dalam theory of Monsoon Asia. Itu adalah bahwa persoalan di Asia ini adalah sulitnya mengharapkan pertanian seperti yang dialami oleh Jepang dan sebagainya. Sejak dekade 80-an itu upah buruh riil di pedesaan itu sudah naik ketika pertanian belum mencapai titik komersialisasi, seperti yang digambarkan oleh White dan Ranis.

Kita perlu merubah pikiran mengenai pertanian, paradigmanya income petani dan yang kedua otonomi petani. Kalau ada maksimisasi tingkat mikro berbeda dengan makro seharusnya policy makro yang harus disalahkan. Jadi kalau petani mau kaya lalu terhalang karena policy makro yang begini seharusnya disesuaikan policy makro, bukan lagi petani yang harus tunduk pada policy makro. Yang kedua, kalau memang kelebihannya tenaga saya sangat sependapat dengan Prof. Sajogyo, kita harus sebanyak mungkin mengeluarkan penduduk itu dari pedesaan ke perkotaan, tapi kalau sekarang, mungkin yang muda-muda kita persiapkan untuk overseas worker yang memang kita masih belum cukup banyak memanfaatkan itu secara sistematik dibandingkan dengan negara-negara lain.

TANGGAPAN PEMBICARA

Prof. Sajogyo

Muhtar Abas, pertentangan antara masalah ekonomi rakyat atau ekonomi  kerakyatan mudah-mudahan tidak hanya sampai disitu. Kalaupun kita berteori nantinya mesti melihat kondisi empirik di lapangan. Seperti dikatakan Noer Sutrisno tentang kondisi makro dan mikro, yang mikro itu ada dimana? Dan yang menguasai makro itu siapa? Kita harus bisa menempatkan diri, kalau saya punya karir sebagai guru dan peneliti yang banyak bergaul dengan birokrat, tapi saya sendiri tidak pernah yakin apakah saya punya pengaruh disitu, yang jelas saya lebih banyak memperhatikan mereka-mereka yang lebih muda-muda, yang bisa memperjuangkan ide-ide. Kalau tadi Pak Abdullah dari BI mempermasalahkan tentang kekayaan tapi dalam arti moral, saya setuju hubungan kita terutama dalam ide, sedangkan mempersoalkan masalah dana urusan kedualah. Yang bisa merombak adalah ide, dan mulai otonomi rakyat, berbicara soal perbaikan ekonomi, bukan soal pendapatan saja tapi soal keberdayaan diri, dan tergantung dari pendidikan. Suatu negara tidak dapat memperbaiki diri kecuali dengan kemampuan dan kemauan kemampuannya. Dan Ide Pak Tarigan untuk lebih banyak mempersoalkan apa yang terjadi pada tingkat kabupaten dan otonomi daerah yang bisa membereskan, sebenarnya saya setuju. Kami sendiri juga pernah bergerak di bidang itu dan sekarangpun akan mulai mengajak LSM setempat untuk berbuat sesuatu mempertemukan otda kabupaten dengan otonomi rakyat. Sebagian otonomi rakyat itu disalurkan lewat desa, tapi kalau soal pertanian tidak cukup hanya jalur itu, harus ada jalu-jalur lain. Mengenai ekonomi sebagai teori tadinya saya bermaksud menyambung kepada pengertian sosiologi ekonomi atau antropologi ekonomi. Di situ sebenarnya kita mempersoalkan pengetahuan ekonomi “economic knowledge” yang bisa dan sebaiknya melibatkan bidang ilmu sosial-sosial yang lain yang tadi saya sebutkan sosiologi, antropologi, dan kalau bicara masalah teknologi nanti kan akan diarahkan sampai mana teknologi itu membantu memecahkan entah sosial atau ekonomi. Terakhir ikut dukungan ilmu hukum dalam mengatur ekonomi. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau belajar ilmu lain, apalagi kalau di tangan jendral, kok ada yang menyalahkan jendral .

Tentang otonomi rakyat pada penutup makalah saya disebutkan bahwa persoalan ekonomi tidak semata-mata pendapatan, tetapi keberdayaan. Ide Tarigan soal kegiatan yang bisa dilakukan di era otonomi daerah saya setuju. Saat inipun kami sedang mengembangkan suatu kegiatan yang mengajak LSM lokal untuk mengkaji dan menemukan format otonomi daerah. Mengenai ekonomi sebagai teori saya menyebutnya dengan sosiologi ekonomi. Sedangkan bicara soal teknologi, sampaimana teknologi menyumbang pada pemecahan masalah ekonomi.

HS. Dillon

Pertama,  sebetulnya pulau Jawa sudah lama tidak lagi menopang padi.  Semua kegiatan yang bernilai tambah rendah tidak bisa. Drivernya itukan kita tahu, 2 drivernya satu adalah sewa kedua adalah upah. Sebetulnya sudah keliru semuanya, tetapi itu satu sisi saja. Sedangkan sisi kedua, saya lebih sependapat dengan Prof. Sajogyo daripada Mas Noer untuk menjadikan mereka office boy. Sebetulnya The Agrarian Origins of Industrial Japan yang ditulis oleh Smith 14 dasawarsa yang lalu dan kemudian dicoba juga oleh kawannya Prof. Sajogyo yaitu Yoshiro Hayami untuk melihat kita. Sebetulnya secara sederhana saya namakan itu petani dan mereka di pedesaan itu harus naik kelas, kalau mereka keluar dari pertanian bukan tergusur supaya jadi babu, TKW, kuli kontrak atau kuli bangunan. Bukan itu, dia naik kelas. Untuk naik kelas dia harus mempunyai kemampuan, maka yang penting adalah pendidikan. Sebetulnya Prof. Sajogyo sudah tunjukkan bahwa kuli kenceng ini mempunyai akses yang luar biasa besar. Gambaran kita tidak melihat masalah bangsa ini banyak sekali. Pakar-pakar berpikir ahistoris, melihat negara-negara lain tanpa mengetahui bagaimana  tracee negara-negara atau bangsa-bangsa tersebut sampai pada saat keadaan sekarang. Jadi sebetulnya yang penting itu peningkatan produktivitas tenaga kerja, sehingga kalau dia beralih dari pertanian dia masuk ke bidang usaha yang memberikan dia tingkat pendapatan yang mengakibatkan kesejahteraan lebih tinggi. Itu yang pada saat saya masih agak aktif di pertanian  dinamakan meaningful employment. Saya tidak pernah bilang employment saja. Dan akhirnya Prof. Emil. Walaupun perlu saya jelaskan pada Prof. Muby dan Prof. Sajogyo dan teman-teman disini pada waktu kita di Dewan Ekonomi Nasional, pertengkaran dengan beliau sangat besar. Satu-satunya orang yang berani dan menurut saya brilliant  itu adalah Sri Mulyani yang akhirnya bilang, wah ini berbeda sekali apa yang dikatakan Pak Dillon dengan Pak Emil?  Dia Neoclassical  economits sebetulnya, tapi dia lalu mengatakan, menurut saya atau kita ikuti saja apa yang tadi dikatakan pak Dillon atau kita minta berhenti.  Pertengkaran saya dengan Prof. Emil dan Prof. Sadli, adalah apakah kita sedang membangun kembali perekonomian Soeharto pada saat-saat terakhir? Atau kita mau membangun suatu tatanan masyarakat dengan muatan keadilan yang lebih tinggi, yang menurut saya dituntut oleh krisis sekarang. Jadi sebetulnya, itulah pandangannya. Saya tidak sependapat dengan teman dari BI ini bahwa masalah yang terbesar adalah korupsi. Dan korupsi tidak kita mulai dari kecil, pemberantasan korupsi itu mulai dari besar. Jadi mestinya itu kita hadapi dan korupsi ini sebetulnya dimanapun ada dan apabila kita lihat struktur masyarakat tatanan feodal, sebetulnya telah terjadi penghisapan. Di kita juga begitu, dan dokumentasi paling baik di Jawa ini, dimana rakyat jadi kecil. Masalahnya bukan korupsi saja, tapi masalah utama adalah kita tidak memihak pada rakyat, tidak memperdulikan rakyat.

Tadi sudah saya katakan Bung Karno telah menjebol, membangun, menjebol lagi, membangun lagi. Jadi beliau sudah tahu bahwa sekali revolusi saja tidak cukup. Kalau anda baca Santayana dia bilang tidak ada revolusi. Yang ada hanya evolusi. Kenapa orang-orang Khmer Rouge membunuh semua yang diatas umur 12 tahun, istri pejabat juga dibunuh karena menganggap ini semua tidak bisa dirubah sikap mentalnya.  Kalau saya, pandangan saya selama tokoh-tokoh Orde Baru masih berada di eksekutif, legislatif, yudikatif selama itu bangsa tidak akan keluar krisis dan terlalu banyak, saya berani bilang, misalnya Ginandjar yang menjabat sebagai wakil MPR padahal dia yang bertanggung jawab atas krisis ini dan sebagian besar negara ini, walaupun pada saat terakhir dia menghianati Soeharto. Emil Salim sempat tergusur sebelumnya, dan Emil Salim waktu saya kejar dia bilang kalau waktu itu sudah ada Habibie, Soeharto mengikuti Habibie saat itu, itu suatu excuse.

Pasar tidak mengenal orang miskin, kita harus melihat sesuatu dari fitrahnya/ hakekatnya. Harus menjadi tua sedikit, tapi anda benar, kalau dari muda harus mempunyai pandangan dan punya persoalan yang semuanya harus dipertanyakan, pasar tidak mengenal orang miskin, pasar hanya mengenal orang mempunyai sesuatu atau dia menawarkan atau dia meminta dengan kemampuan dia untuk menukarkan atau membeli.

Kalau saya membela Bulog, sebenarnya secara sederhana saja, sebelum kita mampu merakit instrumen yang lama. Kalau dalam pertanian sederhana sekali, sebelum pasar faktor bekerja dengan baik kita tidak bisa liberalisasi pasar produk.

Selesai diskusi, Prof. Mubyarto, sebagai moderator menutup acara dengan harapan “apakah kita mampu menciptakan suatu forum di Ibu Kota Negara?” yang sudah begitu maju dan canggih walaupun minggu yang lalu terbukti lemah dengan terjadinya banjir.

Tadi ada yang mengatakan lho... kok masalah orang miskin dibahas di tempat yang mewah seperti ini? Justru seminar ini ingin menjawab pertanyaan saudara Piter Abdullah dan Pak Muhtar Abas, apa ini tingkat intelek atau tingkat empirik lapangan? Kita membuat forum ini ke sini karena orang-orang seperti kita ini tidak pernah didengar, tempat ini sebetulnya adalah tempat diskusinya para orang-orang pintar yang canggih dan konglomerat. Sekarang kita diterima diskusi disini, marilah kita coba hubungkan antara tingkat pemikiran yang sangat tinggi dan pemikiran yang sangat ndeso ini supaya bisa ketemu, karena masalah kita itu tidak akan pernah selesai dengan hanya saling tuding.

Menjawab pertanyaan Pak Abas, kami akan berhenti untuk membicarakan masalah ekonomi kerakyatan, hanya ingin bicara masalah ekonomi rakyat saja. Karena ekonomi kerakyatan banyak membahas masalah yang tidak benar daripada yang benar, tapi kalau ekonomi rakyat membahas masalah yang konkrit. Kalau ekonomi kerakyatan merupakan sistem, dan munculnya istilah ini karena by accident, karena tidak suka ekonomi rakyat maka digantilah dengan ekonomi kerakyatan. Jadi saya mengerti jalan pikiran Sony, memang sistem ekonomi kerakyatan itu diada-adakan sebagai sub sistem ekonomi pancasila, sila ke-4 yaitu kerakyatan.

(*)