Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat

Notulensi Seminar Seri IV: Ekonomi Moral dan Etika Bisnis

Oleh: Novita dan Widowati

 

Tanggal: 5 Maret 2002
Pembicara:
  Prof. Dr. Mubyarto
Moderator: Prof. Mubyarto


Seminar berseri pendalaman ekonomi rakyat terselenggara atas dukungan dan kerjasama dari  Pusat Pengkajian Pengembangan Perekonomian Rakyat (Pusat P3R)  Yayasan Agro Ekonomika dengan Komisi Ilmu-Ilmu Sosial- AIPI, Bina Swadaya, PERHEPI, ISI dan Gema PKM.  Serta Bank Rakyat Indonesia yang telah memberikan bantukan pendanaan.

Dalam pengantarnya Prof. Mubyarto memberikan informasi jumlah pengunjung website WWW. ekonomi-rakyat.org yang telah diluncurkan pada tanggal 19 Februari 2002 sebanyak 160 pengunjung, bukan hanya dari Indonesia saja tetapi ada yang dari Paris dan Ohio.  Hal ini merupakan tanda-tanda cukup menggembirakan.

Seminar dimulai jam 14.14 WIB dan berakhir 16.30 WIB.  Seharusnya sebagai pembicara dalam seri IV membahas ekonomi moral dan etika bisnis adalah Prof. Mubyarto dan Pak Jakob Oetama (Kelompok KOMPAS - Gramedia Grup). Akan tetapi Pak Jakob Oetama tidak bisa hadir karena sakit flu berat dan tidak ada makalah yang disampaikaan.

Prof. Mubyarto membawakan dua makalah dengan makalah utama berjudul Etika Bisnis Pancasila serta makalah tambahan: Meninjau Kembali Ekonomika Neo-Klasik.   Makalah tambahan ini rencananya akan diterbitkan dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia  Untuk mengisi ketidakhadiran Pak Jakob Oetama, disampaikan penuturan pengalaman (tanpa teks) dua narasumber yang berkecimpung di bidang bisnis yaitu Soemargono SE (Mantan.Direktur Utama Rajawali Grup,saat ini sebagai Bendahara Yayasan Agro Ekonomika), dan Titus Kurniadi SE (40 tahun berkecimpung di bisnis farmasi dan kimia khusus dan saat ini mendalami dan bergiat dalam bidang mikrofinance)


Makalah Prof. Mubyarto


Pengalaman Soemargono SE dalam bisnis

Terima kasih Pak Mubyarto, Ass. Wr.Wb.  Saya memang sahabat kental, satu lichting dengan Pak Mubyarto.  Kalau Pak Mubyarto ke Amerika Serikat mengambil gelar Doktor dan menjadi guru besar (Profesor), saya tidak demikian. Saya tidak pernah membaca teori-teori kecuali menjiplak saja. Jika Pak Mubyarto itu seorang Doktor Ilmu Ekonomi, saya ini dokter gula dan perusahaan.  Diserahi tugas untuk menyehatkan perusahaan-perusahaan  kok ya bisa meski cuma seorang drs ekonomi

Tahun 1961 setelah lulus dari Ekonomi Perusahaan UGM, saya mendapat tugas dari pemerintah untuk ikut “ merampas” harta kekayaan Oei Tiong Ham.  Tahun 1963 dengan surat keputusan pengadilan tinggi dan mahkamah agung maka perusahaan itu dirampas untuk negara. Saya mendapat tugas untuk mendirikan BUMN, Rajawali Nusantara Indonesia. Merupakan satu-satunya BUMN pada tahun 1963 yang berbentuk holding company, yang operating building company.

Pak Mubyarto benar, atasan saya para menteri, saya mendapat julukan orang yang paling bahagia,pekerjaannya sangat enak, menyehatkan badan yaitu olahraga, hobi-nya menjadi Direktur Utama selama 25 tahun di Rajawali Nusantara Indonesia.  Ajaran Tionghoa  dalam berbisnis yaitu “ Kalau anda mau menjadi pemimpin sukses, harus mau  dan mampu belajar dari bawah.  Saya memulai bekerja tahun 1961 sebagai seorang pribumi, mendapat pendidikan luar biasa yaitu pelajaran dari bawah, “ kalau anda meniti karier dari bawah terus meniti ke atas seperti anak tangga itu akan langgeng” . 

Grup Rajawali terdiri dari 13 anak perusahaan dengan lebih dari 50 ribu pegawainya, membuat saya harus keluyuran.  Hoby olahraga tersebut saya gunakan untuk silaturahmi, ngomong-ngomong secara santai, saya katakan “ayo maju, anda mau makmur sejahtera atau tidak? Kalau mau ayo mari kerja keras bareng saya supaya perusahaan untung, dagang untung, keuntungan untuk bersama, saya yang akan menjadi komandannya, karena bagaimanapun The winner is the winning team”.

BUMN selain sebagai agent of development, financial profit, juga harus ada social benefit-nya. Dalam melaksanakan tugas dibatasi kepentingan para stakeholder,.harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait. Untuk serakah kok kayaknya.... seperti nenek moyang kita pernah berkata “jangan serakah nemen-nemen (terlalu banyak), nanti pasti ada orang yang menghujat, mendoakan negatif”. 

Pengalaman menunjukkan pentingnya seorang komandan dari suatu unit apapun, warna manajemen suatu perusahaan ditentukan oleh.behaviour top manajemennya, mau diajak bekerja keras.  Sebagai orang timur saya merubah logo  perusahaan. Logo asal milik Oei Tiong Ham berupa gambar 7 penjuru angin dirubah menjadi 5 saja, boleh terbang kemana saja asal tidal lepas dari 5 sila (Pancasila).  Tahun 1996 saya pensiun dan menjadi Oei Soemargono.

Bagainapun seorang pemimpin, top figur harus mempunyai 3 - 5 kelebihan dari yang dipimpin. Saya mempunyai hoby olahraga dan itu penting.  Melalui olahraga saya mempunyai kelebihan di bidang fisik karena ternyata keluyuran itu perlu kesehatan yang baik.  Kalau pimpinannya loyo, yang dipimpin akan sontoloyo.  Dengan olahraga bisa membangun sportifitas, dibatasi dengan sportivitas inilah menjaga stake holder yang lain untuk tidak serakah.

Saya memang dididik di kalangan Tionghoa, mulanya tidak kerasan, akhirnya saya belajar sajalah, secara alamiah setelah guru-guru saya meninggal, saya menjadi Direktur Utama.  Sejarah yang saya amati mencatat bahwa Oei Tiong Ham itu seorang pekerja keras, dan kadang-kadang tumbuh indra ke-6 nya, dimana impian menjadi kenyataan.  Penting sekali sebuah ungkapan “Pakailah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, jangan sombong, jangan serakah karena ini akan menjadi awal kehancuran seseorang.  Selama 25 tahun memimpin BUMN Rajawali Nusantara Indonesia saya memakai semboyan Low profile, high performance, high profit serta S3 (Sluman, Slumum, Slamet).  Keserakahan dalam dunia bisnis bagaimanapun itu ada batasan-batasannya dan tidak semua bisnisman itu serakah..


Pengalaman Titus Kurniadi SE dalam bisnis
 

Saya teman sekelas Prof Mubyarto dan Pak Soemargono di UGM), masuk tahun 1956, lulus paling belakang dibanding kedua rekan saya tersebut.  Saudara-saudara sekalian, Saya ada di bidang bisnis selama 40 tahun (1962 - sekarang).  Dalam keterlibatan bisnis saya beberapa kali berada dalam kepengurusan asosiasi, seperti asosiasi gabungan perusahaan farmasi dan produsen kimia khusus.  Sering terlibat dalam diskusi penyusunan etika bisnis di bidang farmasi dan kimia khusus.

Dalam situasi sejak mundur dari kegiatan bisnis,  saya pada hari ini bertanya-tanya dari pengalaman yang saya miliki,  sebetulnya dalam bisnis apa memang betul ada  etika? Bagi saya sekarang ini merupakan pertanyaan besar sekali.  Kalau saya mencoba merefleksikan kegiatan saya dan teman-teman dalam dunia usaha, rasanya yang disebut etika itu sebatas lips service, sesuatu yang perlu dimiliki, perlu dikatakan, perlu disebarkan tetapi sebetulnya tidak punya arti apa-apa.

Pak Mubyarto sepenuhnya benar bahwa semua gabungan perusahaan, loby-loby yang dilakukan para pengusaha memang untuk kepentingan usaha itu sendiri.  Jadi kalau begini apa ada etika bisnis itu, juga bagaimana dengan serakah? Berbicara  tentang serakah, para perilaku bisnis itu kadang-kadang  keserakahan tidak hanya timbul dari diri sendiri tetapi karena berada dalam satu konstelasi dimana terjadi transaksi, ada yang menjual dan membeli.  Sebetulnya seorang pengusaha yang sukses itu menjadi besar dan besar dan barangkali bukan menjadi keinginannya, tujuannya, tetapi dia berada dalam situasi dimana  ia menjadi semakin besar, mampu membeli perusahaan lainnya. Jadi sebenarnya yang disebut serakah itu bagaimana? Apakah orang yang membeli perusahaan lain yang dalam kondisi kurang menguntungkan kemudian dijual kepadanya dan dibeli, katakanlah dalam satu negosiasi yang sukarela, tanpa memaksa, tanpa tekanan kemudian terjadi angka transaksi, apa ini disebut serakah?.  Nah usaha yang sukses menjadi makin besar dan sukar ditahan untuk makin lebih besar lagi.  Sedangkan yang kecil ini bisa semakin kecil, dijual atau maksimum dipertahankan.  Nah keadaan seperti inilah yang sebetulnya ada dalam kehidupan bisnis. 

Jadi pertanyaan tentang serakah itu buat saya tetap menjadi tanda tanya.  Kalau Pak Soemargono mengatakan “serakah ya serakah tetapi jangan kelewatan” kalau demikian batasnya  (serakah) apa? Batasnya berapa rupiah? Juga apa itu etika bisnis? Masih menjadi tanda tanya.  Dalam satu sistem ekonomi yang disebut Pak Muby, perlu diketahui bahwa kehidupan bisnis memang begitu.  Jadi kalau dibilang serakah yang ber-etika, kita menjadi tidak mengerti, seperti apa? Yang tidak ber-etika seperti apa?

Sudah ada satu establisment, sudah terbentuk tatanan dalam masyarakat ekonomi kita, yang terjadi di pemerintahan sudah seperti itu dan, Kita bermain dalam establisment seperti itu, jadi apa yang bisa kita buat?., kita bisa sedikit ber- lips service lalu ada sekian persen untuk kegiatan sosial, menolong yang miskin, tetapi sama sekali tidak ada artinya hal-hal itu, walaupun ada juga yang tidak mau melakukannya.  Kalau toh itu dilakukan bisa saja, tetapi itu terlalu kecil.  Jadi kalau sudah begitu Apa salahnya orang bisnis dalam situasi seperti ini.?  Kalau kita terus berteori dan gigih memperjuangkannya seperti Pak Mubyarto, ini mau sampai kapan? Sedangkan establisment-nya begitu kuat.

Dalam 3 tahun terakhir ini saya banyak bergerak di kegiatan mikro finance.  Saya menjadi menikmati keindahan-keindahan dalam hidup.  Apa betul begitu atau karena usia saya sudah 65 tahun, sudah mulai bau tanah, hal itu (kegiatan mikrofinance)  terlihat indah. Ternyata menolong orang lain itu indah tetapi waktu muda dulu apa saya  melihatnya seperti itu? Sebetulnya ini bagaimana Pak Mubyarto? Terima kasih.

 

DISKUSI

Muhtar Abbas, Yayasan Mitra usaha

Saya mereplikasi grameen bank.  Presentasi Pak Mubyarto memperlihatkan tentang etika bisnis yang baik, yang bermoral.  Fakta yang kita lihat di Indonesia dimana secara aturan ada UUD 1945, GBHN, UU, Pancasila semuanya bagus-bagus.  Tetapi dalam prakteknya tidak semuanya bagus dan konsisten.  Menurut Prof. Emil Salim dalam sebuah pertemuan dengan LSM dikatakan tidak ada yang salah dengan kapitalisme, semuanya sesuai dengan fitrah alam.  Saat Orde baru, Pak Harto Cs menyelewengkannya sehingga terjadi seperti  apa yang terjadi sekarang.  Kalau kita mau membandingkan normatif dan empiris bukankah dalam sejarah kita lihat bahwa hal-hal yang normatif diangkat dari empiris apa yang disebut deduktif dan induktif itu suatu siklus dimana deduktif diangkat dari induktif, keserakahan kapitalisme dipaksa untuk di rem.  Misalnya kapitalisme direm karena faktor kerusakan alam, alam yang akan menghentikannya, terdapat sosial sustainibility.  Pak Harto pernah bilang kalau para konglomerat tidak memperhatikan rakyat kecil nanti terjadi revolusi sosial.  Jadi ada 2 aspek sustainibility yaitu dari lingkungan dan sosial.  Secara akal sehat kapitalisme harus melihat 2 hal itu, yang terjadi yaitu akal jangka panjang dan jangka pendek.  Kapitalisme sepertinya tidak memikirkan itu, Indonesia (pemerintah) juga tidak memikirkan, resiko terjadi berulang-ulang revolusi dan krisis terus saja akan diambil. 

Pak Muby, pernahkah ada dokumen, statemen resmi  mengenai pelajaran apa selama 32 tahun itu, apa konsep baru yang bisa dilakukan berdasar pengalaman itu. Bila di India dan RRC, dengan 1 milyar penduduknya agak lebih berhasil, dimana tidak ada kelaparan, bagaimana cara mereka (pemerintah) mengambil keputusan penting? RRC memakai sistem ekonomi rangkap, dimana kapitalisme diadopsi dan sosialisme juga diteruskan.  Saya tidak begitu tahu di India.  Bagaimana kita bisa belajar dari India dan RRC?

Saat ini saya (Yayasan Mitra Usaha) bergerak di bidang microfinance. Kasus Pak Titus memperlihatkan karena sudah mulai uzur, mulai bertobat.  Saya baru saja berkeliling di beberapa daerah (Indramayu, Subang), ada yayasan yang mengembangkan mikrofinance, dalam waktu 2 tahun sudah memiliki 6000 anggota nasabah dan membajak tenaga lapang saya.  Ternyata mikro finance dikembangkan dengan sangat serakah.  Mereka tidak perduli darimana uang pinjaman itu bisa kembali.  Dalam sistem grameen bank walau tanpa agunan, tetapi tingkat pengembalian mencapai 100%.  Menurut saya, bukan soal pengembaliannya yang berhasil tetapi apakah usaha si peminjam itu berkembang atau tidak? apakah mengembalikan pinjaman itu uangnya dari tempat lain?dari hasil menjual sesuatu?  Yayasan ini tidak perduli, “pokoknya pinjanan  harus kembali” .  

Ternyata bisnis microfinance di tengah rakyat miskin itu menguntungkan karena mereka mampu mengembalikan. Hal ini menarik perhatian para konglomerat. Saat ini banyak yayasan yang mengelola usaha semacam ini didirikan konglomerat bersaing dengan LSM. Ternyata bisnis yang bergerak di bidang microfinance tidak otomatis kapitalis.


Soni Harsono
(BPR Perbalindo)

Saya mau berbagi pengalaman, kebetulan saya duduk di komisi etika Institut Bankir Indonesia (IBI).  Ada 9 etika yang harus didalami.  Dalam pertemuan setiap bulannya muaranya pada kepercayaan masing-masing, nuansanya pada nurani dan muara terakhirnya pada agama.  Komitmennya semuanya ke kalbunya masing-masing.  Di Indonesia sudah banyak peraturan sampai luber sampai tidak bisa melaksanakannya.  Seperti kata Pak Titus sebaiknya kita ini ingat bau tanah, pesan ini mujarab. Kita ini selama tidak mensyukuri nikmat Allah SWT, masih merasa kekurangan padahal  di Al Baqarah :152 dikatakan kalau kita makin bersyukur pasti akan diberikan kenikmatan.  Cuma kita ini sayangnya bersikap nrimo, dimana nrimonya itu diukur dari materi padahal nrimo itu bermacam-macam, ada yang sifatnya materi dan non materi.  Coba para kawula muda yang masih bersemangat besar ini mbok merasa besok akan dipanggil Khalik, menjadi sadar dan ingat bahwa  kita ini hidup di Indonesia.

Mari kita resapi bersama sejauhmana batas serakah itu ternyata yang tahu dirinya masing-masing.  Tuhan itu dekat dengan kita, itu bisa kita rasakan.  Makin kita dekat dengan Tuhan saya rasa keserakahan, itu nanti bisa terukur  Mestinya semuanya harus sadar, ekonomi Indonesia bangkit lewat ekonomi rakyat.


Dwi Riyanti
(Unika Atmajaya Jakarta)

Saya bukan dari ekonomi tetapi berusaha untuk memahami ekonomi khususnya ekonomi rakyat.  Kalau mencermati pembicaraan Pak Mubyarto, Pak Soemargono dan Pak Titus Kurniadi, seolah-olah etika bisnis hanya nuansa, atmosfirnya hanya berlaku pada usaha-usaha besar, namun apakah di usaha kecil juga berlaku etika bisnis? Yang saya tangkap dari pemahaman saya ketika memahami responden yang bergerak di usaha kecil juga tulisan-tulisan bahwa pelaku usaha kecil kadang-kadang tidak menerapkan etika bisnis yang baik, mereka dianggap meng-eksploitasi para pekerja/karyawan..  Saya melihat contoh kasus di Yogyakarta dan Pulau Gadung Jakarta.  Kalau dilihat dari satu sisi etika bisnis itu mungkin kalau ditinjau dari segi penghasilan yang kecil sehingga memungkinkan pelaku usaha kecil mempraktekkan itu jika dilihat dari segi UMR.  Tetapi dilihat dari sisi lain bahwa para pekerja/karyawan bisa belajar lebih terbuka, mereka juga diberdayakan sehingga mampu menjadi wirausaha baru.  Dari hasil penelitian saya sebanyak 160 pelaku usaha kecil, sepertiganya itu bekas karyawan.  Jadi kalau saya melihat dari segi etika, di usaha kecil itu barangkali etikanya kurang bagus dalam hal penghargaan tetapi ada kesempatan lebih banyak untuk menimba ilmu.  Apa hal itu juga disebut kapitalisme karena disitu pemiliknya memang mengejar keuntungan? Terima kasih.


Sumarno
(Ditjend Bina produksi Holtikultura Deptan)

Terima kasih Pak Mubyarto.  Saya awam dalam bidang ekonomi tetapi saya ingin komentar dari Pak Muby tentang kapitalisme di Jepang dan Eropa, kok jarang mendapat kritik.  Apakah kapitalisme mereka lebih bermoral.  Kalau kapitalisme di Amerika Serikat dikatakan tidak bermoral padahal disana berlaku adanya fair bisnis ada konsumer yang dilayani sampai puas karena konsumen dianggap tuan.  Keuntungan itu untuk growth juga untuk efisiensi, better service. 

Kedua, fair bisnis saya kira lebih penting dibandingkan dengan tiba-tiba membuat batasan-batasan karena usaha besarpun nanti akan memberikan kesempatan kerja pada masyarakat. Dalam ekonomi global saya kira tidak bisa dihindari bahwa suatu perusahaan harus tumbuh. Jadi mungkin yang sangat tidak etis, tidak baik itu perusahaan yang suka menipu, seperti menipu produksi, tidak membayar pajak.


Eka Budianta
( Aqua Indonesia)

Saya ingin membantu mencari jawaban mengapa perjuangan Prof. Mubyarto dkk selama 20 tahun sepertinya dilecehkan.  Tapi saya rasa memang agak sulit.  Saya ingin menawarkan 3 pendekatan yang bisa dilakukan.

Pertama, masalah volume.  Kita selalu mencari perimbangan tapi saya belum tahu bagaimana kita mengukur keberhasilan suatu upaya tanpa melihat volumenya meskipun  kita memuliakan ukuran kecil tetapi pada akhirnya Pak Muby tadi menyebut Pak Titus berhasil setelah omset Koperasi BMM mencapai Rp. 8 milyar tetapi kalau dilihat dari Rp. 12 milyar apakah Pak Muby akan mengatakan bahwa Pak Titus lebih berhasil lagi ? Jadi apakah dalam perekonomian Pancasila itu bisa dicari ukuran lain diluar volume? Dan apabila Pak Muby bisa memberikan ukuran ini saya kira tidak ada seorangpun yang bisa melecehkan Pak Muby dkk.

Kedua, Pak Muby menyebut pasar sebagai dewa.  Siapakah pasar itu ? Tidak bolehkah pasar dianggap Tuhan apabila pasar itu ternyata rakyat, orang banyak, rakyat jelata. Saya kira setiap kali orang memajukan perusahaan entah secara propaganda atau secara serius atau sloganistis selalu ingin mengabdikan dirinya pada pasar. Jadi keuntungan yg dikeruk sebesar-besarnya saya kira tidak akan transenden tidak seperti memuja kepada Tuhan bahwa semuanya terus keatas tetapi imanen dan balik di USA ada .Corporate Philantrophi.  Misalnya kekayaan peusahaan Toyota itu membuat masyarakat Jepang bisa menonton konser termahal secara gratis.  Mungkin bapak perlu jelaskan bahwa ekonomi Panacasila seandainya kita tidak keatas terus balik lagi kebawah, bisakah dengan perekonomian yang bawah itu memberikan keuntungan buat orang banyak?

Ketiga, uang untuk uang.  Sebulan yang lalu saya menulis di Sinar Harapan yaitu suatu renungan bahwa uang untuk uang.  Bila kita ingat ungkapan “seni untuk seni” maka mudah sekali memaknai konteks uang untuk uang.  Jadi kalau saya boleh meletakkan diri saya termasuk di jajarannya, saya akan mencari uang untuk uang itu sendiri.  Jadi dilain pihak ada progress policy yaitu untuk uang untuk kemaslahatan bersama.  Menurut hemat saya uang atau juga ilmu pengetahuan, ilmu ekonomi terlalu bersalah karena pada akhirnya tidak mengabdi pada kepentingan rakyat banyak. Itu salah satu beban yang tidak fair terhadap ilmu pengetahuan karena di Indonesia seolah-olah dikembangkan dengan tugas yang begitu berat yaitu memakmurkan banyak orang.  Kita lupa memberikan semacam penghormatan kepada ilmu untuk berkembang sebagai ilmu bukan memberikan beban moral yang seolah-olah banyak pesan  sponsornya. 

Dalam tulisan itu  saya juga ingin memberikan semacam diagnosis mengapa orang Indonesia tidak pernah mempunyai uang  karena memang orang Indonesia tidak membuat uang, kita ini mencari uang.  Implikasinya adalah uang itu sudah ada tinggal dicari, jumlahnya berapa tidak tahu, dimana letaknya kita bisa cari, tugasnya mencari tapi kita tidak menentukan jumlah tapi kita tugasnya mencari.Secara psikologi, secara spiritual dibebani oleh satu masalah lagi bahwa seolah-olah uang itu bukan milik kita, uang itu seperti titipan dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pemurah dan sewaktu-waktu bisa hilang entah karena terbakar, banjir dll. Akibatnya penguasaan kita terhadap uang memang sangat lemah dan kita tidak pernah membela uang sebagaimana uang itu sendiri.  Contoh yang paling jelas adalah mengapa rupiah begitu lemah dibanding mata uang lainnya? Itu karena kita mempunyai pikiran itu tadi yaitu kita tidak mengontrol uang dan memang bukan kita yang membuat.  Kalau kita mau sedikit ayem, kita tidak mau pegang rupiah kita pergi saja ke timur tengah supaya mendapat real atau pegang dollar.  Saya kira sikap yang seperti ini membuat perekonomian rakyat yang Pak Muby perjuangkan menjadi sangat lemah.


Rohadi
(Ikatan Sosiologi Indonesia)

Kami para sosiolog jika mengembangkan sesuatu atau mengukur keberhasilan sesuatu itu ada indikatornya.  Tentang Ekonomi Pancasila yang membela rakyat miskin, perlu membuat semacam ukuran, cara-cara, instrumen yang bisa dirumuskan para ahli ekonomi supaya  para pengusaha  itu jelas apa yang disebut suatu ukuran, instrumen, yang disebut  Ekonomi Pancasila.  Di jamannya Pak Harto,  mengundang para konglomerat kelompok Jimbaran untuk memberi sumbangan, kemitraan, memberi kesejahteraan pada buruh misal dengan membeli saham.. Sekarang ada ukuran-ukuran dari Barat yang mau tidak mau harus diadopsi  misalnya tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), industri yang tidak melanggar lingkungan.  Itu kan menurut ukuran mereka (dari barat).  Apakah sekarang kita, Indonesia mempunyai ukuran-ukuran yang membela kerakyatan? Saya kira  itu harus dimunculkan dari para ahli ekonomi


Thoha
(Puslit ekonom)

Saya mempelajari buku-buku Prof. Mubyarto sejak tahun 1981.  Bagaimana bisa mengembangkan Ekonomi Pancasila karena menurut hasil penelitian saya selama 20 tahun Pancasila ternyata belum lengkap seharusnya Sapta Sila.  Berdasarkan metodologi filsafat, Ketuhanan termasuk dalam ontologi.  Sila kedua sampai ke-empat masuk dalam epistomologi, sila ke-lima masuk dalam achievelogi.  Ketiga hal tersebut belum cukup karena kemanusiaan itu cuma aspek rasa.  Kebangsaan itu khan karsa, demokrasi  itu khan karya, jadi ciptanya belum ada, hati nuraninya belum ada.  Jadi mestinya tujuh sila, kalau itu lengkap baru bisa dirumuskan sistem ekonomi.


Ridwan ( Bank Indonesia)

Hari ini diskusinya enak, menurut saya etika itu suatu yang tidak riil dalam arti tidak ada suatu bentuk, kalau tadi  ada yang bilang kembali lagi pada nurani.  Nurani itu dalam pelaksanaannya bisa direkayasa.  Satu orang bilang nurani saya  hanya berhenti sampai disini,  nurani yang lain sampai disana.. 

Prof. Mubyarto bersekolah di Amerika Serikat, tetapi diketahui di Amerika Serikat kapitalisme tidak kebablasan ada batasan-batasannya misalnya ada anti trust, perlindungan konsumen.  Untuk Indonesia sebagai contoh kasus Indomart, mengapa tidak dihentikan, jangan memakan retil yang ada. Etika atau apapun namanya, juga perlu penegakan hukum.  Jika bicara basa-basi, seperti diskusi tanpa pegangan.  Bagaimana etika yang diterapkan, perlu ukuran atau batasan yang dipatuhi semua pihak.  Dari makalah Prof. Mubyarto telah disinggung ada kapitalisme yang etis, seperti apa yang tidak etis, Menurut saya yang penting sistem perekonomian yang bisa membantu kesejahteraan orang banyak.

 

JAWABAN

Prof. Mubyarto

1.       Jadi secara tidak sengaja, Pak Soemargono dan Pak Titus Kurniadi mencoba mengisi ketidakhadiran Pak Jakob Oetama.  Kedua pebisnis ini berhasil dalam bidangnya masing-masing.  Pertanyaan terakhir dari Pak Titus perlu kita tanggapi.  Kalu Pak Soemargono sedikit mengerti tetapi pak Titus mungkin pura-pura tidak mengerti.  Yang namanya  tidak  serakah, seperti apa, rasanya memang harus begitu.  Bisnis itu harus bisnis, tidak bisa dibatasi.  Kalau saat ini Pak Titus sudah lebih memikirkan menolong orang lain di bidang mikro finance, sebenarnya itu suatu bukti bahwa keserakahan itu ada batasnya. Jadi sekarang ini Pak Titus memang yakin dulu serakah tetapi sekarang tidak lagi.  Berarti sebenarnya mengerti tetapi mengertinya itu agak telat.

2.       Kepada Pak Muhtar Abbas, Kalau ada LSM-LSM yang berlomba-lomba menolong orang miskin itu secara prinsip bagus. Saya minta tolong dicarikan surat dan ayatnya di Alquran yang isinya mengenai berlomba-lombalah dalam kebaikan.  Menurut saya kita perlu meneliti bagaimana cara-cara pengembalian pinjaman yang dilakukan LSM lain.  Jadi, Pak Titus, kita semua ini berlomba-loma menolong orang miskin, jadi saya kira itu bentuk bertaubat. Jangan menunggu sampai nanti kalau sudah agak mendekat ke bau tanah. Ternyata yang namanya serakah, tidak adil, tidak ber-etika itu  itu membesarkan sesuatu , mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan apakah pada waktu usaha kita membesar ada pihak yang menderita.  Sustainibility-nya itu masyarakat Indonesia itu harus adil dan makmur dimana adil perlu didahulukan.  Agar yang miskin semakin sedikit.  Jadi ekonomi rakyat harus kita bangun..Etika bisnis yang benar adalah apabila sambil membesarkan usaha juga menarik yang kecil, yang miskin, jangan sampai mereka tetap miskin.

Saya tidak sependapat dengan Prof. Emil salim.  Kalau bukan salah jenderal-jenderal, lalu salah siapa? Menteri-menteri ekonomi juga harus bertanggungjawab.  Ilmu ekonomi harus bertanggungjawab.  Saat Juli 1997 pakar-pakar ekonomi tidak menduga akan terjadi krisis, berarti ilmu ekonomi itu keliru, tidak bisa melihat tanda-tanda apa yang akan terjadi, dimana muncul komentar Thailand boleh krisis tapi tidak untuk Indonesia.  Tahun 1981 saya sudah katakan bahwa ekonomi Indonesia dari luar itu sehat ternyata kena kanker,  tetapi tidak ada yang menggubris.

3.       Kepada Ibu Dr. Dwi Riyanti, Etika itu ilmu yang membedakan baik dan buruk, antara benar dan tidak benar antara good dan bad.  Memang tidak semua orang harus meninjaunya dan tidak hanya berlaku pada bisnis besar, pada usaha kecil juga tidak boleh berlaku melakukan pencurian.  Etika benar atau tidak benar itu bukan memakai ukuran boss atau teman tetapi yang melihat itu Yang Maha Kuasa

4.       Kepada Pak Soemarno,  yang telah memakai istilah fair, memang ada kaitannya dengan free trade tetapi sekarang yang benar adalah fair trade, perdagangan yang adil.  Fair itu dianggap adil tetapi kata adil itu sendiri  juga susah didefinisikan. Jadi memang tergantung pada nurani kita. Banyak sekali kasus-kasus yang akhirnya tergantung pada diri kita sendiri.  Yang namanya fair, adil itu seperti apa, bagaimana memperlakukan orang lain, memperlakukan mahasiswa, memperlakukan buruh.  Sekarang terjadi pergulatan antara pemerintah dan pengusaha dalam membayar UMR.  Pengusaha-pengusaha betul-betul ngotot mengancam akan mengadakan efisiensi atau mem-PHK, pemerintah nanti yang harus menanggung beban kalau pengangguran meningkat. Padahal kita tahu para buruh itu sudah sekian puluh tahun upahnya tertekan.  Sekarang dengan adanya reformasi tibalah waktunya untuk dibayar lebih adil.  Artinya mereka para buruh tidak bertambah miskin. Kapan dan ukurannya bagaimana dan pemerintah harus berdiri dimana dalam menghadapi seakan akan buruh kepentingannya berbeda degan majikan..

Untuk kasus di Jepang, ketika para pengusaha disana bertanya jika Ekonomi Pancasila berjalan bisakah mereka menanamkan modal di Indonesia? Saya katakan jika mereka hanya memikirkan keuntungan sendiri tanpa memperdulikan dampaknya bagi orang Indonesia ya kami tidak akan welcome.  Ekonomi Pancasila tidak mentolerir pengusaha hanya mengejar keuntungan tanpa memperdulikan orang miskin. Mengenai kapitalisme di Jepang saya tidak begitu tahu tapi katanya memang ada moral,. Humanistik kapitalisme atau moral kapitalisme, dimana mem-PHK pekerja dikatakan tidak bermoral.  Sekali di-employ dipekerjakan, berarti menjadi keluarga dari perusahaan tersebut..

5.       Kepada Pak Rohadi dan Ikatan Sosiologi Indonesia yang mendukung kerjasama seminar pendalaman ekonomi rakyat, penawarannya bagus sekali.  Jadi sebetulnya jangan hanya para ekonom, para sosiolog harus terlibat memberikan semacam guidance, aturan main yang baik di Indonesia  itu adalah Pancasila. Tetapi perlu dijabarkan. Bagaimana seorang pengusaha bisa bersikap yang benar sesuai Pancasila, perlu operasionalisasi dari kriteria keberhasilan seperti ini,


Prof. Sajogyo

Dalam kegiatan seri seminar pendalaman ekonomi rakyat, saya sebagai dewan redaksi Jurnal Ekonomi Rakyat yang akan  merekam kegiatan dan menawarkan kembali untuk mendapatkan kritikan.  Ilmu ekonomi yang dikembangkan dari barat, aksiomanya memperhatikan kepada unsur individu, kurang memperhatikan nilai-nilai sosial.  Untuk itu para sosiolog dan antropolog bisa membantu memecahkan persoalan ini.  Kita mengembangkan sejak negara itu (Indonesia?) itu ada.  Sejak negara kita merdeka kita bisa hasilkan berbagai ragam keadilan.

Jangan terus berpikir individu, tidak akan nyambung.  Perlu diangkat nilai-nilai sosialnya.  Membicarakan soal ilmu pengetahuan dalam artian as a science diterjemahkan sebagai ilmu dan pengetahuan.  Saya melihat ilmu ekonomi yang dikembangkan oleh Adam Smith, Marshal dkk seperti science lainnya, yang ada kaitannya dengan falsafah. Bicara soal pengetahuan ekonomi setiap bangsa berkembang dalam kehidupan bersama, setiap orang atau keluarga mempunyai pengetahuan ekonomi yang beragam.  Misalnya ahli hukum yang mampu membikin UU berkaitan dengan ekonomi maka ahli hukum tersebut mempunyai syarat mengetahui tentang ilmu ekonomi dan hukum sehingga bisa menjaga kesepakatan dalam mengatur aturan main dalam bidang -bidang tertentu.

Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) bisa berperan, bulan Juli 2002 akan mengadakan konggres memilih tema “ Bagaimana Sosiologi bisa membantu pemikiran ekonomi yang makin jernih” .  Saya ini sebagai sosiolog  khususnya mempelajari sosial ekonomi.  Pertama kali belajar antropologi ekonomi, saya tidak pernah belajar ilmu ekonomi dengan perhitungan matematikanya. Prinsip-prinsip ekonomi perlu memperhitungkan arti kehidupan bersama, karena manusia bukan hewan yang hidup sendiri.

Diakhir seminar, Prof. Mubyarto mengatakan dengan penjelasan dari Pak Sajogyo, maka ilmu ekonomi akan dibuat lebih jernih.  Yang jelas ilmu pengetahuan terjemahan dari science, apakah diterjemahkan sebagai ilmu saja! Pengetahuan saja!, tentu saja tidak! Science itu meliputi ilmu dan pengetahuan.  Ilmu ekonomi berasal dari barat, dosen-dosen di fakultas ekonomi itu mengecerkan pada mahasiswanya.  Padahal sekarang ini ilmu ekonomi sudah berkembang jauh.  Walaupun kulakannya begitu, masing-masing individu telah mengembangkan dilingkungan masing-masing.  Mereka tidak diberi gelar Profesor, tetapi diberi gelar kekayaan orang-orang kaya.

(*)

 

 

 


Copyright © 2002 www.ekonomirakyat.org
e-mail: redaksi@ekonomirakyat.org dan yae@indo.net.id
web-master: webmaster@ekonomirakyat.org