Tanggal: 9 April 2002
Pembicara:  Drs. Frans Seda dan Dr. Bayu Krisnamurthi
Moderator: Prof. Mubyarto

Pembukaan : Prof. Dr. Mubyarto

Seminar ini telah memasuki sesion ke 6.  Jadi Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat ini telah separuh jalan.  Sesi ini membahas Krisis Moneter di Indonesia.  Ada 3 orang pembicara yang direncanakan, yaitu Pak Sritua Arif, Frans Seda, dan Bayu Krisnamurti.  Pak Sritua Arief sebenarnya sangat berminat.  Meskipun sakit-sakitan beliau bermaksud menyumbang makalah. Sayangnya sampai saat ini makalah belum kita diterima.  Pak Frans Seda akan datang. Sampai pukul 11.00 WIB tadi makalah katanya belum selesai.  Kemudian kami beritahukan, beliua hanya bisa sampai jam 4 karena ada appointment. 

Sambil menunggu Pak Frans, nanti kita akan mulai saja dari Pak Bayu Krisnamurthi.  Beliau ini termasuk anggota Stering Committee dan redaksi Jurnal Ekonomi Rakyat (JER). Bagi bapak ibu yang belum tahu, kita sekarang punya majalah yang bernama Jurnal Ekonomi Rakyat disingkat dengan JER.  Jurnal dapat bisa dilihat pada wetsite www.ekonomi-rakyat.org. Sampai sekarang pengunjungnya sudah 200 orang. 

Kami mencatat seorang mahasiswa dari ITB mengomentari bahwa istilah ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan menurutnya tidak usah dipersoalkan lagi karena keduanya harus dipakai dan keduanya saling mendukung. Ekonomi kerakyatan adalah sistemnya dan ekonomi rakyat adalah sektor dan pelaku yang kita pihaki, kita dukung dan kita kembangkan. Yang menjadi masalah adalah istilah UKM. Menurut mahasiswa tersebut istilah UKM adalah istilah yang ngaco. Kita memang belum mengenal istilah itu, dan kalau dijejerkan dengan istilah ekonomi rakyat justru malah bingung. Sekarang ekonomi rakyat akan diselundupi oleh perusahaan-perusahaan besar, untuk misalnya minta potong utang sampai 50%. Ini merupakan cara licik, berlindung pada UKM untuk pengusaha yang sebenarnya tidak kecil. 

Saya sempat mengomentari mahasiswa itu bahwa kalau kita tidak memiliki kepribadian dan  pendirian itulah akibatnya.  Istilah-istilah asing sepertinya harus kita terima.  UKM sebenarnya istilah dari Bank Dunia dan IMF. Di luar negeri istilahnya Small and Medium Interprises, dan ketika diberikan kepada Indonesia kita bingung sendiri.  Waktu JPS dulu kita juga bingung karena Jaring Pengaman Sosial di Indonesia memang belum ada. Tapi karena kita sedang repot dan bantuan itu harus menggunakan konsep JPS, maka harus kita terima.  Akibatnya kita sendiri bingung, misalnya antara BKKBN dan Bappenas.  Saya sendiri terlibat di sana.  Jadi kalau istilah asing itu, Social Safety Net dan Small and Medium Interprises, membuat kita bingung maril kita menolaknya beramai-ramai. Jangan sampai kita menggunakan istilah yang kita sendiri bingung.  Ekonomi rakyat adalah istilah yang lebih tepat.

Dari Yogya saya membawa dua fotocopy tulisan sebagai bahan bacaan tambahan. Pertama tulisan dari Naning Indratni, wartawan senior dari Suara Pembaruan.  Ibu Martha Tilaar merasa bangga atas tulisan ini.  Saya tanggapi kalau memang bangga silahkan ibu mengikuti seminar.  Beliau lalu mengirim wakilnya hari ini, yaitu Pak Andreas. Bu Martha salah satu pendukung kebijakan ekonomi rakyat dan kerakyatan merupakan sistemnya. Bu Martha sendiri mempunyai program membantu pengrajin di Sleman yang akan diresmikan bulan Juni yang akan datang.  Kita semua saya kira sangat setuju dengan kegiatan semacam ini.      

  Tulisan kedua berjudul "Perjalanan Panjang Ekonomi Indonesia Dari Isu Globalisasi Sampai Krisis Ekonomi".  Ini merupakan paper mahasiswa S2 yang saya ajar di UGM.  Makalah ini lumayan bagus, saya beri nilai A, dan bisa dimuat di JER tanpa banyak perubahan. Ini merupakan contoh baik. Kadang-kadang seperti begitu-begitu saja.  Kita bangga karena ada juga mahasiswa yang 'mletik" pemikirannya.  Tidak kelihatan tapi ujuk-ujuk (menyala, tiba-tiba muncul).  Tulisan ini membahas masalah globalisasi yang banyak dirisaukan. Globalisasi tidak hanya tidak mendukung tapi malahan mematikan ekonomi rakyat.

Bayu Krisnamurthi

Saya sangat bangga atas apresiasi yang besar, terutama dari pak Mubyarto, Pak Sajogyo, guru saya untuk menyampaikan pemikiran kecil di sini. Pada undangan dituliskan agar saya menjelaskan Krisis Moneter di Indonesia. Ajakan itu sudah diberikan kira-kira bulan Januari lalu. Sejak lama saya sudah menuliskan paper dengan pendalaman Teori Moneter dan itu sudah hampir 35 halaman. Tetapi seminggu yang lalu, paper itu saya buang. Saya menganggap Indonesia tidak kekurangan ahli dan doktor dari perguruan tinggi yang paling terkemuka di dunia ini sampai krisis terjadi. Mereka juga tak kurang memiliki kemampuan merancang kebijakan moneter. Tetapi toh krisis juga.   Lalu saya berasumsi bahwa  kalau hanya melihat teori moneter yang dikenal dalam textbook ilmu ekonomi, jawabannya tidak akan ketemu.  Sebab masalahnya memang tidak di situ. 

Minggu lalu Pak Bambang Ismawan memberikan buku 'Institution of Economic Development" kepada saya untuk menegaskan kembali kepada saya (seperti sering dikatakan pak Sajogyo) bahwa (ilmu) ekonomi tidak bisa dipisahkan dari (ilmu) sosial.  Jadi jawabannya ada pada horizon sosial ekonomi, bukan di ekonomi saja. Akhirnya baru dalam 3 hari  saya mencoba membuat paper,  10 halaman saja,  sekedar sebagai pengantar diskusi. Di sini saya merangkum sedikit pemikiran yang timbul dari sekian kali seminar seri ekonomi rakyat ini.  Jika kita mencarinya dengan perspektif ekonomi rakyat, kita akan tahu, kenapa kok krisis terjadi?  Dimana salahnya? Dengan teori moneter akan sulit dicari salahnya. Di samping itu. saya bukan ahli moneter.  Jadi kesulitan juga. 

Saya mencoba keluar dari pendekatan ini, dan memakai pendekatan yang lain dalam membangun perspektif ekonomi rakyat. Sebenarnya kita juga jangan hanya berhenti pada definisi.  Friedman pernah mengatakan "Money is what money does".  Itulah definisi paling baik soal uang.  Jadi definisi yang baik tentang ekonomi rakyat mungkin juga adalah apa yang dilakukan oleh ekonomi rakyat sendiri.  Tidak usah dicari definisi lain.  Yang ada adalah perspektif.

Dalam paper saya menggunakan dua perpektif untuk melihat macam-macam masalah ekonomi rakyat dalam kaitannya dengan krisis moneter. Pertama, sempat saya kemukakan di CSIS tahun lalu, bahwa ekonomi rakyat adalah ekonomi orang banyak, atau kegiatan berekonomi yang banyak terdapat pada masyarakat kita, yaitu mereka yang kecil, industri kecil, industri rumah tangga, pedagang kecil, eceran, informal, dsb. Itulah rakyat kita yang banyak. Mereka yang di luar itu bukan berarti bukan rakyat.  Tapi yang saya maksud rakyat disini adalah rakyat banyak itu. Kalau kita membangun definisi dari rakyat banyak tadi, maka kita memilki jumlah yang sangat besar.  Ada perspektif lain, yaitu saya menggunakan jargon "dari, oleh dan untuk rakyat".

Mari kita bedah jargon itu dengan pisau yang mungkin lebih up to date. Dari-rakyat saya artikan dengan penguasaan sumberdaya oleh rakyat. Rakyat harus memiliki hak atas sumberdaya produktif. Seorang petani tentunya harus memiliki pengusaaan dan sumberdaya pertaniannya, atau seorang pedagang juga demikian, industriawan, seorang pengrajin. Mereka harus memiliki akses pada sumberdaya reproduktif.  Kalau berekonomi bisa dilakukan dengan sumberdaya produktifnya, itu merupakan satu akses bagi ekonomi rakyat. Yang termasuk sumberdaya bukan hanya yang konvensional, seperti alam dan tenaga kerja tetapi juga keterampilan, pengetahuan, jaringan informasi, reputasi, dan lembaga.  Oleh-rakyat. Oleh-rakyat berarti mereka mempunyai kemampuan bagaimana harus menghasilkan dan berapa banyak. Rakyat berdaulat atas keputusan produktif atau konsumtif, tidak dilakukan oleh orang lain. Untuk-rakyat  berarti pemanfaatnya adalah rakyat juga.

Itulah yang sebenarnya yang disebut ekonomi rakyat; ekonomi dari, oleh dan untuk rakyat.   Kalau kita mengunakan pengertian di sini saya membuat statistik yang sangat sederhana, antara lain : (a) 99% dari total bisnis entati di Indonesia adalah ekonomi rakyat;(b)  80% kesempatan kerja disumbang oleh mereka yang sesuai dengan pengertian tadi;(c) 65% dari kegiatan distribusi (dari angkutan sampai tukang sayur di rumah-rumah) dilakukan mereka;(d) 65% bergerak di bidang pertanian; (e) 63% menjadi basis konsumsi domestik; 63% total konsumsi di Indonesia datang dari orang yang  berpenghidupan seperti ini. Maka dapat dikatakan ekonomi di Indonesia adalah ekonomi rakyat.

Kalau perspektif ini dapat disepakati, atau paling tidak bapak dan  ibu bisa melihat prospek kita yang demikian, baru kita menjelaskan mengapa terjadi krisis moneter.  Dengan perspektif ini maka krisis yang kita alami adalah karena akses mengelola sumberdaya itu dipasung, dikebiri, dicederai terus  sekian lama.  Rakyat hampir tidak pernah mendapatkan perlindungan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya, seperti hak atas lahan dan  hak atas tempat berusaha. Begitu juga pengakuan terhadap kekayaaan intelektual, kekayaan sosial, dan modal sosial tidak terlindungi. Perlindungan atas kemampuan dari rakyat itu sangat lemah dan cenderung untuk diambil alih. Begitu mudah lahan produktif milik rakyat diganti dengan real estat, lapangan golf, dsb. Begitu mudah hak ulayat diambil oleh negara dengan kepentingan apapun namanya. Jadi dari rakyat begitu rapuh. Sekarang oleh-rakyat, apakah rakyat mempunyai kemampuan  untuk mengambil keputusan dari kegiatan ekonomi produktif? Tidak! Program dibikin serba seragam. Lembaga yang mestinya bercirikan lokal, dibikin seragam seluruh Indonesia. Contohnya KUD. Semua daerah harus menghasilkan beras; beras dijadikan kriteria keberhasilan pembangunan. Sekian lama Credit Union tidak diakui keberadaannya sebagai badan usaha, dsb. Jadi karena semua semakin dibatasi untuk mengambil keputusan produktif.  Ketiga, yang lebih parah lagi, sebagai pemanfaat.  Ekonomi rakyat dikuras.  Uang yang disedot dari desa, dari ekonomi rakyat, umumnya 3 kali lebih besar dari uang yang masuk ke desa.  Gejala ini mudah dilihat dari rasio Simpedes dan Kupedes.  Simpedes kira-kira 2-3 kali lebih besar dari Kupedes.  Itu artinya uangnya disedot. Belum lagi  rakyat yang harus menyediakan pangan dan buruh murah untuk mendongkrak industri. Dengan pangan murah seorang petani hanya bisa menyekolahkan anaknya sampai SMU.  Si anak akhirnya hanya mampu menjadi buruh murah di pabrik-pabrik, dengan alasan keunggulan komparatif demi relokasi.

Jadi ketiga aspek yang seharusnya menjadi dasar dari ekonomi rakyat saling menciderai. Gambar 1 pada halaman 5, saya membuat skema bagaimana struktur hubungan antara yang disebut ekonomi rakyat dan apa yang saya sebut sebagai non ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat kita mempunyai arus moneter/finansial yang sangat besar ke non ekonomi rakyat, ke perusahaan besar. Bentuknya seperti squeezing yang berlangsung pada kredit. Sistem mana membuat arus uang dari ekonomi rakyat mengalir jauh lebih besar daripada uang yang masuk bank. Kedua, desa-kota, kegiatan ekonomi rakyat diminta untuk membeli produk-produk dari perusahaan besar. Ketiga, upah buruh yang murah. Keempat, pangan yang murah. Semua itu merupakan bentuk dukungan ekonomi rakyat ke non ekonomi rakyat. Imbal baliknya sangat sedikit, hampir tidak ada investasi yang masuk ke desa,  timpang sekali. 

Pada saat yang sama, kira-kira 5 sampai 10 tahun sebelum krisis terjadi, hubungan antara non ekonomi rakyat dengan kapitalisme global berada pada situasi, sehingga arus uang masuk di Indonesia begitu besar. Saya tidak bawa datanya, tapi Bapak bisa cek bahwa memang uang yang masuk ke Indonesia begitu besar. Masalahnya kapitalisme global pada era itu sedang gamang, sedang bertanya-tanya tentang dirinya.  Pada saat itu isu yang berkembang WTO dan Euro. Pertanyaannya “uang yang ada mau dikemanakan?”  Karena buku terkenal "The East Asia atau The Asia Miracle" menunjukkan bahwa Asia begitu produktif, maka mengalirkan uang dari kapitalisme transnasional ke negara-negara  seperti Indonesia. Yang menerima uang itu terutama adalah mereka yang bergerak di non ekonomi rakyat.  Kapitalisme transnasional menawarkan kreditnya door to door,  dan banyak yang konsumtif.  Akibatnya sektor yang produktif ketika itu terus dibanjiri cashflow dan sebagian belum sempat diproduktifkan. Itu gejala yang terjadi sebelum krisis. Pada saat yang sama banyak studi-studi yang mengarah pada kesimpulan bahwa kapitalisme global yang seperti sebenarnya sangat rentan, mudah diganggu. Ambil contoh, jika saya  punya 1 juta US dollar dan saya belikan rupiah. Tiap hari saya jual 10 ribu US dollar untuk membeli rupaih.  Dampaknya pada pasar uang tidak akan terasa, sampai saya mendapatkan rupiah senilai dengan 1 juta US dollar.  Kemudian kalau saya bernama George Soros misalnya, pada hari tertentu uang 1 juta dollar saya lepas ke pasar sambil membuat lunchment.  Di media massa akan tersiar George Soros, sang panutan bagi money trader, sedang melepas cadangan rupiah 1 juta dollar.  Begitu ada berita ini, orang-orang akan bertanya, "ada apa ini?”.  Reaksinya orang akan ketakutan memegang rupiah.  Mereka lalu melepas rupiah begitu saja.  Mungkin tidak 1 juta tapi lebih misalnya 10 juta, 100 juta atau 1 milyar.  Secara makro itu bukan volume yang besar, tetapi jika dilepas begitu saja hancurkan perekonomian kita.  Kapitalisme yang rentan itu begitu mudah terpicu oleh isu dan sentimen. 

Posisi yang membuat ekonomi jeblok bermula bank. Tapi pada saat itu kegiatan ekonomi rakyat tidak mengalami banyak masalah, bahkan banyak booming, terjadi surplus akibat perbedaan kurs. Tadinya Sony menjadi Suni, tadinya motor bebek (Jepang) jadi bangau. Rakyat bisa survive. Tapi yang parah adalah pada pilihan kebijkan mengatasi krisis. Kebijakan yang diambil justru menolong bank, merekap bank, mengeluarkan uang bagi suatu sistem yang justru menjadi biang krisis sebelumnya. Pada saat yang sama mengorbankan yang tadinya menjadi penyelamat.  Ekonomi rakyat yang kecil ini diminta untuk berkorban.  Kebijakan BBM, listrik, tingkat suku bunga, dan pajak mengenai semua aktor. Tidak secara spesifik  pada sumber masalah tetapi semua harus menanggung beban. Disitu rakyat kita makin dirugikan.

Inilah menurut saya mengapa krisis berlanjut dan makin berlanjut. Kalau kita membawa format ekonomi kita ke konsep: dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan kebijakan yang mengarah, krisis itu saya kira tidak akan sedasyat ini.  Kalau ditanya apa kebijkannya, maka kembalikan ke format itu.

Di sini ada beberapa catatan, seperti kebijakan harus diarahkan untuk rakyat banyak. Jangan paksa kebijakan itu pada kebijakan lain. Kita jatuh pada kebijakan bank yang katanya baik, kok rakyat harus ikut itu. Undang-undang perbankan justru dibikin untuk itu. Sekarang rakyat yang memang dalam kondisi alamiah tidak bisa akses ke sana dipaksa akses kesana. Kita bertanya untuk kepentingan siapa sebenarnya kebijakan ini? Kebijakan juga jangan hanya dalam konteks regulatif saja, seperti yang terjadi selama ini, tetapi perlu format lain yang sifatnya lebih insentif. Kebijakan juga hampir selalu bersifat adhock.  Kita seharusnya grand strategy dalam jangka panjang, tidak parsial. Juga delivery mechanism harus apresiatif. Yang paling menonjol adalah bidang keuangan. Berurusan dengan ekonomi rakyat selalu berurusan dengan kebijakan yang sangat mikro, bantuan ini, SKIM ini, dsb. Padahal kebijakan makronya selalu diarahkan pada non ekonomi rakyat. Memang tidak mudah, manakala Indonesia saat ini sedang kesulitan menetapkan kebijakannya sendiri, tanpa minta izin pada orang lain. Itulah kesulitan  yang kita hadapi. Jadi kalau Ibu Mega menyerukan merdeka dalam pidatonya, mungkin kalau saya di situ saya akan berkata: "belum".  Memang sulit, kalau merdeka juga diartikan berdaulat dalam ekonomi dan politik serta berkepribadian dalam budaya.

Frans Seda

Krisis moneter di Indonesia dimulai dari anjloknya nilai Bath di Thailand dan terjadi devaluasi.  Gejala itu kemudian menjalar ke seluruh ASEAN, termasuk Indonesia. Pada saat awal, bulan Juli 1997, kita mencoba mengatasi dengan memperluas 'band", mengambangkan nilai uang. Depresiasi rupiah cukup besar, dalam tiga bulan turun sampai 30%. Dalam kurun waktu 1 tahun sejak Juli 1998 depresiasi mencapai 90%, dalam periode yang sama juga diikuti oleh saham gabungan.  Masalah menjalar begitu cepat. Kenapa?  Menurut saya karena sektor modern kita sangat rapuh.  Keadaan ini disebabkan oleh (1) Sebelum krisis kita mengenal dekade pertumbuhan yang sangat cepat. Pendapatan perkapita meningkat  dua kali lipat. Semua orang terkagum-kagum. Saya ingat ini merupakan kejadian kedua, setelah kejadian serupoa pada pertama Tahun 1950. Sebelum krisis, rejeki sepertinya datang terus menerus. Pembangunan berjalan terus, sehingga memancing pihak luar negeri menawarkan kredit. Tanpa dilihat proyek apa, pokoknya untuk Indonesia.  Juga dari dalam negeri, para konglomerat ditawari kredit tanpa batas.  Seperti saya lihat pada Salim Group, anak muda yang baru lulus kemarin sore mendapat gaji 20 juta per bulan. Gejala ini tidak sehat bagi perekonomian kita. Mau diapakan ekonomi Kita?

Pada masa ini keteledoran kebijaksanaan terjadi.  Tanpa pengawasan dana ratusan juta dollar ditawarkan dengan bunga yang rendah dan tekanan besar dari pihak tertentu, sehingga bank menyerah. Optimisme pembangunan disatu pihak dan keteledoran dari bank dan kelakuan dari sektor modern inilah yang paling mendalam dan paling lama dirasakan.  Jadi pembangunan begitu cepat jalannya, hal itu dikarenakan prosesnya memang dibantu oleh berbagai tekanan, kelakuan mental dan moral, sehingga krisis yang kita alami cenderung paling dalam.  Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi jadi minus 13,7% dari tahun 1997 sebesar 4,9%. Jadi Turun sekitar 18%. Mengapa jatuhnya begitu dalam, ya karena kelakuan tadi. Tapi dalam 2 tahun kemudian, Tahun 2000 ekonomi bertumbuh lagi 4,8% hampir seperti sebelum krisis 4,9%. Mengapa pertumbuhan bisa begitu cepat naik?  Saya kira pak Mubyarto yang suka menghitung itu dapat menjelaskan. Kalau mengacu pada teori “untung”, seperti banyak dianut masyarakat Indonesia, maka “Untung bisa bisa jatuh sampai 13%” sehingga pertumbuhan bisa terpantul lagi ke atas. Dalam dua tahun ekonomi sudah bisa kembali ke posisi sebelum krisis, tak lain akibat ekonomi rakyat (plus). Bahkan seperti kata orang Menado, bahwa ketika itu orang di Manado resepsi,  orang di Jakarta resesi, karena harga cengkeh naik. Ekonomi rakyat ini  memberikan kontribusi besar, sehingga ekonomi tidak terpuruk benar. Jika yang tumbuh pesat adalah eksport, investasi, dan konsumsi, maka menurut saya ekonomi rakyat berperan dalam ekspor dan konsumsi. Ekspor ekonomi rakyat terpacu, seperti cengkeh dan kakao yang harganya naik luar biasa. Konsumsi juga meningkat yang disertai oleh impor, sebagian besar oleh kegiatan ekonomi rakyat di dalam negeri.

Mengapa ekonomi rakyat dirongrong selama ini? Jawabannya sejak Tahun 66 ekonomi kita adalah ekonomi negara. Bukan karena sosialisme tapi karena pragmatis saja.  Tidak ada kekuatan lain di negara selain negara itu sendiri. Swasta tidak ada, koperasi kacau balau. Yang berkuasa saat itu tentara. Jadi negara yang berkuasa atas ekonomi kita. Sejauh Tahun 1993 (deregulasi) ekonomi kita beralih dari negara ke swasta.  Pertanyaannya, mengapa peralihan ke ekonomi swasta, bukan ke ekonomi rakyat.  Jawabannya karena pada saat itu negara belum percaya bahwa rakyat bisa menjadi pelopor pembangunan. Juga ada anggapan bahwa rakyat itu perlu diberdayakan dan pemberdayaan itu melalui swasta. Jadi ekonomi bersifat top down, dari ekonomi negara tidak langsung ke rakyat tapi melalui medium, yakni swasta. Yang terjadi adalah midle-up dan midle-down,  Pemberdayaan swasta atas rakyat berarti memperdayai. Si midle diberdayakan oleh up dan keberdayaan midle didayagunakan memperdayai rakyat (down).  Krisis lalu makin parah. Intinya pemerintah kurang mempercayai rakyat, tercermin dari kebijakan pemerintah terhadap rakyat. 

Ekonomi rakyat sekarang mulai mengambil peran karena daya tahan rakyat terhadap krisis ternyata lebih baik. Ada resistensi, daya-cipta, dan juga nilai kekeluargaan. Jadi, kalau ada orang yang tak percaya pada azas kekeluargaan, suruh saja dia pulang ke kampung. Di kampung azas kekeluargaan begitu kuat dan menjadi daya tersendiri bagi rakyat untuk menentukan nasibnya  sendiri. Jadi krisis terjadi tak lain karena sektor modern ambruk, sementara sektor tradisional, ekonomi rakyat, punya daya tahan sendiri.

Tantangannya apakah dengan kondisi ekonomi rakyat yang demikian kita dapat akan dapat maju ke depan. Dikalangan pemerintah dan banyak ada anggapan ekonomi rakyat hanya ekonomi subsisten, ekonomi “form hand to mouth".  Apa yang diproduksi langsung dihabiskan. Mereka punya image demikian, akibat kurang percaya tadi.  Kalau ini benar, maka kita perlu memberdayakan rakyat itu sendiri.

Disini ada dua pengertian antara ekonomi rakyat dan ekonomi kerakyatan. Dalam ekonomi rakyat ada dua aspek, yaitu orientasi pada rakyat banyak dan rakyat sebagai subyek ekonomi. Kerakyatan memiliki orientasi pada kepentingan rakyat banyak, tapi belum tentu rakyat diikut sertakan sebagai subyek. Ekonomi rakyat artinya semua dilakukan rakyat sendiri, sehingga dengan sendirinya semua kepentingan rakyat terjadi. Sama seperti pemuka agama, kalau semua rakyat punya moral dan beragama, bukan berarti semua rakyat bermoral dan beragama. Masih diperlukan lagi institusi untuk menjaga ekonomi rakyat itu.  Pendekatan instisional ini diperlukan untuk mengatur agar kepentingan rakyat bisa menjadi kepentingan nasional juga. Akibat krisis juga mengenai rakyat, seperti pengangguran, kemiskinan, dan hutang  yang meningkat.

Dalam jangka panjang tiga hal ini harus diatasi dengan cara memberdayakan rakyat. Rakyat juga diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, tentunya juga harus memperhatikan kualitas mana yang perlu ditingkatkan. Kalau di Jakarta semua digali dengan tenaga orang, perlu dihitung berapa lama, mungkin jadi lebih mahal, karena hujan galian jadi longsor semua. Jadi kualitas tenaga kerja rakyat harus kita perhatikan. Yang kedua memerangi kemiskinan melalui program yang benar.  Dengan hutang yang bertambah maka kebutuhan akan pembangunan penting juga diwaspadai. Kemampuan rakyat untuk meningkatkan produksinya tidak selamanya bisa menunjang kebutuhan dana pembangunan. Walaupun rakyat sendiri juga memerlukan hutang. Sebab peran "lintah darat" besar juga dalam ekonomi rakyat.

Kalau ekonomi rakyat sebagai kekuatan dalam pembangunan kita akan melihat sampaiman terjadi jarak antara kemampuan dan kebutuhan. Apa yang mesti kita lakukan? Ada yang bilang to be reduce pembangunan disesuaikan dengan kemampuan rakyat dan perekonomian kita. Akan tetapi untuk itu kita harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan pembangunan. Selanjutnya bagaimana menghadapi pengangguran, kemiskinan dan hutang?  Dalam jangka pendek prediksi sudah jelas, yakni terjadi kemerosotan dalam investasi dan ekspor, termasuk pariwisata.

Kalau kita mau maju sebenarnya masih bisa.  Ada dua keuntungan menurut saya, yakni bahwa dana sesungguhnya tersedia tapi masih berkeliaran dimana-mana.  Misalnya Resort baru senilai 2,5 milyar yang akan dibangun di Kemayoran sejak diumumkan sudah terjual 30%. Uang yang berkeliaran dimana-mana itu tidak masuk kecuali untuk invetasi tertentu. Alasananya faktor keamanan yang belum kunjung membaik.  Kedua  kenapa pemerintahan tidak menciptakan sendiri permintaan dalam negeri, dengan mendorong kepastian hukum dan keamanan.  Dalam penciptaan permintan dalam negeri,  peran bagi dunia usaha skala besar mestinya juga diberikan. Rakyat difokuskan ke arah itu dan di"upgrade". Kembali ke belakang, mengapa pada tahun 80-an pemerintah tidak percaya pada ekonomi rakyat? Itu karena peorganisasian ekonomi rakyat sendiri campur aduk. Koperasi  di kampung saya ditolak keras.  Mereka bilang mau berorganisasi apa saja kecuali koperasi.  Sebab koperasi dianggap sebagai kepanjangan tangan dari penguasa: semua dikoperasikan. Pengurusnya adalah keluarga sendiri, dan pada akhir tahun uang sudah habis. Lain dengan sekarang justru banyak pengusaha yang ditawari uang berapa saja.

Kembali ke krisis belakangan ini semua sudah dikerahkan, mulai dari modal, kebijakan pemerintah, bantuan luar negari.  Akan tetapi kita belum dapat keluar dari situ. Saya kira penyebab utamanya adalah masalah fundamental politik dan budaya. Di satu pihak ada yang beranggapan semua trouble harus diselesaikan dulu baru maju, di lain pihak ada keinginan untuk segera maju ke depan.  Sebagian mengatakan terus maju maju ke depan tetapi tetap menyelesaikan krisis ini. Ini saya kira dapat kita lakukan dalam menyelesaikan opsi politik.

Saya kira “Frans Seda" harus kembali ke platform di mana kita harus menyelesaikan opsi politik ini atau kita hanya kembali ke belakang.  Misalnya, ada yang mengajurkan agar semua dirjen diganti, tapi apakah Anda kalau yang kita yang hadir di jadi dirjen keadaan akan berubah? Jangan-jangan kita lebih korup dari pada dirjen sekarang.  Pilihan lain kita tetap maju ke depan sambil membenahi. Itulah tantangan kita sebagai bangsa,  dalam waktu singkat harus mengatasi masalah krisis yang begitu rumit.           

Tanggapan:

Maryanto

Kalau tadi diuraikan bahwa krisis moneter ii dimulai sejak tahun 1997. Saya berbeda pendapat.  Sebagai seorang pelaku yang pernah bekerj di Bank Indonesia, saya melihat krisis moneter dimulai sejak geger diregulasi perbankan Tahun 1983. Ada kebebasan yang karu-karuan dalam dunia perbankan. Pada hal pada saat itu BI belum memiliki instrumen moneter yang memadai mewadahinya.  Yang kedua kemudian diadakan Pakto yang malah bikin hancur. Ada istilah belandanya (………..) tapi  bahasa Jawanya sebab lan dadakan (pemicu). Kita hancur karena Pakto itu.  Kalau Pakto tidak ada kita tidak akan kena.  Ibarat kalau daya tahan tubuh kita baik, maka kita tidak akin kena wadah flu.     

Evie Ganis  (JKPM)

Pak Frans mengalami dua kali krisis, yaitu  Tahun 66 dan sekarang. Mungkin anggapan ini salah, tapi saya melihat ketahanan rakyat berbeda, padahal kondisinya relatif sama. Masyarakat belum mencapai kemakmuran/kesejahteraan. Tahun 66 dan sekarang masyarakat miskinnya sama, mungkin miskin di Indonesia miskin absolut, ayah ibu miskin, maka anaknya juga miskin, dan banyak yang mengalami seperti itu. Pertanyaan saya apakah sekarang banyak orang yang mengetahui ekonomi rakyat atau karena kondisi perekonomian lebih buruk dari tahun 66 atau sebenarnya kondisinya sama

Frans Seda

Saya mulai jawab dari pertanyaan terakhir. Kalau soal ketahanan, rakyat kita tahun 1966 lebih punya ketahanan. Itulah sebenarnya jawaban mengapa orang makin kaya makin kurang ketahanannya. Tahun 66 kemiskinan itu merata.  Waktu itu jalan dari Dukuh Atas ke Kebayoran masih penuh lobang.  Karena ketahanan itu pula mengapa kita berhasil lebih cepat keluar dari krisis tahun 66. Sekarang kita sudah cukup sejahtera, tapi ketahanan kita justru berkurang. Yang kedua tahun 66 kita lebih enak kerjanya daripada sekarang.  Mungkin karena dulu kita masih sama-sama miskin, sekarang sudah banyak yang kaya.  Orang miskin itu mau bikin apa?

(Pak Frans Seda meninggalkan ruang, karena harus segera ke Paris, menghadiri Paris Club)

Tambahan dari pak Mubyarto

Mungkin tidak sempat disampaikan pak Frans Seda tadi, bahwa waktu saya menjadi pembantunya Prof. Sumitro dulu, para menteri itu kalau makan itu nasi bungkus, nasi Padang, walau mereka tidak miskin betul, tapi mereka nrimo betul.  Saya juga akan menyinggung paper yang tadi saya bawa, pada halaman 8.  "Sampai titik inipun pemerintah tampaknya belum juga bangkit kesadarannya dalam  menyelamatkan sektor modern dengan cara habis-habisan, all out and at all cost, seperti yang terus dilakukan selama ini mengadung konsekeensi yang teramat riskan. Pemerintah masih percaya dan tersugesti seakan-akan hanya dengan sektor modern itulah, Indonesia bisa segera bangkit dari keterpurukannya". Pemerintah kok juga ngak sadar, “nrumangsane" sektor modern saja alat untuk maju,  padahal ada sektor ekonomi rakyat yang jelas tahan banting dilupakan. 

Tambahan Bayu

Saya tadi mengatakan bahwa dampak langsung dari pembenahan yang tidak dimulai dari  ekonomi rakyat, itu tidak sebesar dampak langsung dari pilihan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis. Jadi dampak langsung pilihan kebijakan ini ternyata jauh lebih besar.

Saya sedikit memberikan nuansa dari apa yang dikatakan pak Frans tadi. Saya sedikit berbeda pendapat dengan Pak Frans Seda soal pertumbuhan yang dianggap pesat tadi.  Saya melihat belum optimis.  Pertumbuhan dari 4,9% menjadi minus 13,3% itu kita dari bawah sini. Kemudian tahun 1999 pertumbuhan nol dan itu baru naik menjadi 4,8% dari 3 koma sekian pada tahun 2000. Belum naik ke posisi semula. Jadi bukannya loncat ke atas. Ini masih berat dan kecenderungannya justru malah turun lagi. Kalau dihubungkan dengan apa yang dikatakan Pak Mubyarto tadi, masalahnya sense of crisis dari pemerintah belum ada. Mereka yang ada di pemerintahan memang tidak merasakan lagi, karena mereka tidak makan nasi bungkus dari warung Padang lagi. 

Kemudian yang kedua saya ambilkan contoh dari perkebunan. Saya tahu dan mohon tidak dianggap sebagai contoh dari keberhasilan. Karena teman-teman Kita di Menado yang pesta tadi hanya karena perbedaan kurs, tidak ada peningkatan kualitas, peningkatan produksi, serta peningkatan kesadaran untuk investasi apapun. Begitu kurs selesai dan cost naik, mereka mengalami kesulitan. Itu semu, sehingga mereka juga butuh bantuan. Saya setuju dengan pendekatan institusional yang disebut Pak Frans Seda. Ekonomi rakyat memerlukan hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan,  tapi kalau saya melihat apa yang dinyatakan oleh Pak Frans (boleh dikatakan sebagai buku sejarah ekonomi berjalan) kata kuncinya adalah rakyat tidak dipercaya, sehingga akses mereka pada sumberdaya tidak dilindungi. Mereka tidak diberi keleluasaan untuk mengambil keputusan, seolah-olah Jakartalah yang lebih tahu apa yang harus dilakukan oleh rakyat. Yang ketiga, manfaat dan kegiatan ekonomi mereka tidak untuk mereka, karena dianggap akin dipakai pada hal-hal  yang tidak produktif.  Intinya tidak ada keadilan untuk rakyat.

Tambahan pak Mubyarto

Terima kasih. Rakyat tidak dipercaya, tidak di"uwongke", padahal mereka justru benar-benar membantu ekonomi ini dari kehancuran. Kalau tadi pak Frans suka menggunakan istilah krisis ekonomi, tapi di sini kita tidak menggunakan istilah itu tapi krisis moneter. Saya membedakan krisis ekonomi dengan krisis moneter.  Tapi di massmedia biasanya tidak dibedakan, bahwa mereka mengatakan yang terjadi saat ini krisis ekonomi. Padahal ukuran krisis moneter dan krisis ekonomi itu bisa berbeda. Kalau kita kembali pada tahun 30-an, banyak pabrik tutup dan banyak pengangguran, inflasi tinggi sekali.  Itulah krisis ekonomi.  Kalau sekarang inflasi bisa dikurangi dari 77% tahun 1998 dan sudah turun 10% pada tahun berikutnya.  Mengenai employment yang mengatakan bahwa ada 40 juta penganggur itu omong kosong. Karena diantaranya disguish employment yang sebenarnya dari dulu sudah ada, tapi sekarang dijadikan satu.

Anik (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita)

Saya tadi mendengar bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi rakyat masih sangat adhock dan tidak aspiratif. Saya melihat upaya sekarang ini, mungkin dapat menimbulkan opini publik tentang ekonomi rakyat dan HAM.  Akan tetapi upaya yang lebih sistematis untuk mengubah opini publik menjadi kebijkan publik itu masih kurang (terjadi opinisasi, berkembangnya opini). Walaupun kita fokus pada pengembangnya, opini masih harus ditindaklanjuti agar opini itu bisa dikembangkan menjadi kebijakan publik. Tapi selama ini kebijakan justru tidak memihak rakyat. Misalnya tidak ada upaya untuk tidak menunda KPKN, kenaikan BBM dan listrik. Kemudian tentang kapitalisme global, kapitalisme global sudah banyak tantangan, tidak memberi manfaat seperti yang dijanjikan. Banyak kelompok-kelompok di dunia yang menolak, mulai dari gerakan fundamentalis, nasionalis, sampai anti globalisasi sendiri. Mereka mengatakan tidak ada tempat bagi kapitalisme global. Lantas apa yang bisa dilakukan oleh kita yang konsen pada ekonomi kerakyatan? Mungkin perlu suatu kebijakan yang mendukung ekonomi rakyat. Misalnya gerakan koperasi.  Kita dari PPSW mendampingi kelompok di 7 provinsi, dan kita menghadapi hambatan setelah koperasi itu berkembang. Kebijakan mensyaratkan bahwa koperasi ternyata harus berbadan hukum dan harus ada modal disetor.  Rakyat di desa tidak bisa mengakses ini. Kalau tidak berbadan hukum, akan bisa tetap jalan, meski tidak diakui oleh pemerintah. Banyak anggota yang justru akan keluar kalau harus berbadan hukum. Kalau kelompok-kelompok itu keluar, maka akan permasalahan ekonomi akan terus mengemuka karena mereka jadi tidak dapat lagi tambahan modal. Jadi itulah yang mestinya kita sama-sama kritisi untuk bisa bersama-sama membantu rakyat.

Jawaban Bayu

Yang pertama, dari opini publik ke kebijakan publik, saya kira kita telah mendapatkan gambaran bahwa para pengambil keputusan tidak percaya pada rakyat. Untuk itu kita harus membangun trust itu dulu.  Ini menurut saya merupakan logika yang salah kaprah.  Seharusnya rakyatlah yang tidak percaya pada para pengambil keputusan. Jadi kalau ditarik ke sana, maka kita mempunyai maslah yang sangat serius dengan sistem politik.  Kalau kita harus melakukan kampanye untuk perbaikan, maka yang harus dikampanyekan adalah perbaikan politik. Misalnya kampanye pemilihan langsung.  Begitu pun bukan berarti seluruh masalah akan terselesaikan. Terus kita mau apa? Menurut saya “lakukan sesuatu yang terbaik menurut kata hatimu”. Dalam situasi rakyat yang seperti saat ini, kita harus melakukan sesuatu tanpa syarat. Kita sekarang berhadapan dengan kapitalisme global yang besar dan berkuasa.  Celakanya kalau mereka kalah dalam medan pertempuran, mereka akan jauh lebih ganas lagi.. Seperti harimau, kalau dia terpojok , maka dia akan jauh lebih ganas. Apalagi sudah terpojok, lagi terluka.  Maka, tidak perlu heran kalau mereka sekarang melakukannya seperti kesetanan. Tantangannya menjadi jauh lebih berat. Hubungan langsung ekonomi rakyat dengan kapitalisme global relatif kecil, karena institusinya tidak memungkinkan.  Ini merupakan blessing in disguish. Sementara ini masih sulit untuk mereka jangkau. Misalnya agennya sedang kolaps, maka mereka akan kesulitan. Mau pakai internet sulit, bahkan telopon dan listrikpun tidak punya.  Sedangkan kapitalisme global sudah masuk melalui TV, membangun image, promosi, konsumerisme, dst. Secara relatif ekonomi rakyat sebenarnya masih punya ruang untuk bergerak. Kita lakukan apa yang bisa, disamping bikin kegiatan seperti ini, juga bikin buku. Saya sendiri agak kaget juga karena tulisan Pak Mubyarto  bisa dimuat dikolom 1 Suara Pembaruan. Jadi kemajuan-kemajuan walaupun kecil sangat berarti bila bisa diikuti oleh yang lain.

Tambahan Pak Mubyarto

Untuk mBak Anik yang mengkritik kita sekarang baru sampai pada gembar-gembor dan belum sampai menukik pada pada kebijakan publik? Kritik ini sering sekali saya dengar. Waktu era Adi Sasono lebih hebat lagi, dimana ada kritik yang mengatakan bahwa populisme sebenarnya tidak ada gunanya lagi. Kita sendiri sebenarnya sangat sulit menghasilkan kebijakan publik karena kita sendiri bukan policy, bukan orang pemerintah. '"Wong untuk ngomong begini saja angele ra jamak". (sulitnya bukan main).  Tolong kita jangan dibikin patah hati. Hanya gembar-gembor tapi nggak kongkrit.

Sutedjo (alumni UGM tahun 1956)

Mengenai ekonomi rakyat, kita pernah memanggil Pheni Chalid bersama pak Rusdido, bersama Pak Sanusi, dan hadir pula Emil Salim. Dalam forum itu ada pertanyaan pada  Emil Salim: "Bung Emil, saudara diangkat menjadi (penasehat ekonomi pemerintah?), itu hasilnya apa? Jawabanya pertama-tama menyelamatkan para konglomerat. "Jadi bung masih percaya pada mereka?” Jawabnya "Iya".  Jadi kapan rakyat mendapat giliran untuk dibantu. Dari dulu, sejak jaman kemerdekaan rakyat selalu membantu perjuangan. Mereka memberi makan pada para tentara. Pada saat merdeka yang lebih menikmati justru pada para tentara. Rakyat sendiri sampai sekarang belum pernah menikmati. Kapan rakyat diberi kesempatan menikmati kemerdekaan. Saya datang kesini, merasa gembira sekali, karena rakyat menjadi subyek pembahasan. Sementara itu saat sekarang  banyak anak muda ikut tergerak untuk berpihak pada rakyat. Karena pada pemerintah sendiri tidak dipercaya oleh rakyat. Mereka punya niat besar untuk menyelamatkan ekonomi rakyat. Mari  kita dukung bersama.

Lalu mengenai krisis, saya jadi teringat tentang krisis di tahun 1930, karena saya sudah sekolah HIS. Memang pada saat itu betul-betul krisis ekonomi. Sekarang betul-betul krisis moneter. Pada saat itu ada upaya mencetak uang, akhirnya krisis dapat diatasi. Tapi sekarang belum ada gambaran kapan krisis moneter ini berakhir? Hutang-hutang menumpuk, sudah 144 milyar US dollar itu, hutang swasta berapa, dan hutang   pemerintah berapa? Jumlahnya kira-kira 220 milyar US dollar. Sampai sekarang belum ada konsep mengatasinya. Sebenarnya Indonesia mempunyai kekayaan yang luar biasa. Apakah kekayaan ii tidak bisa untuk membayar hutang. Bagaimana ekonomi rakyat dapat diopeni?

Yoyok (Unika Atmajaya)

Saya ingin melanjutkan peristilahan yang disampaikan Pak Frans Seda yang perlu didiskusikan lebih lanjut menganai institutional. Sebenarnya kita sudah tahu permasalahnya, tapi belum tahu menyelesaikannya. Saya akan cerita sedikit.  Saya melakukan pendampingan terhadap pedagang kaki lima. Lalu mereka tergusur oleh Agenda Pak Sutiyoso. Ada seseorang yang sebelum digusur berjualan kue pancong di depan Bank Muamalat Jalan Sudirman. Dengan 20 hari kerja dia bisa membawa uang 2 juta rupiah. Ketika digusur penghasilan turun, 50 ribu per hari sudah lumayan. Suatu hari ada dilema bagi dirinya, antara berjualan kue pancong atau ikut demo Buloggate. Kalu ikut demo bisa dapat Rp.100 ribu. Bagaimana menyelamatkan mereka, antara lain  dengan menggandeng dunia usaha, misalnya dengan PT Bogasari (penghasil terigu) atau produk lain milik pengusaha lain. Pertanyaan saya, bagaimana kita menyelamatkan sektor ini  ketika pemerintah gagal mengambil peran, dan apa upayanya?

Atka (Bank Indonesia)

Saya masih belajar tentang ekonomi rakyat dan tertarik dengan data dari pak Bayu. Ekonomi yang jatuh dengan angkanya dan dikaitkan dengan ekonomi rakyat. Saya lebih mengerti bila dengan angka.

Prof. Dr. Rudolf Sinaga (YAE)

Hasil pertanian dengan harga dolar pada waktu itu memang masih bisa bertahan. Tapi kemudian petani justru jadi korban, karena ada kebijakan agar harga beras jangan naik dan gaji juga tidak naik. Kalau naik maka biaya produksi juga naik. Pak Sajogyo, saya ngak tahu bagaimana kelanjutan dari pertemuan di Salabintana. Sebuah pertemuan yang diawasi oleh intelegen, tapi setelah dua hari mereka tidak datang lagi. Mungkin karena mereka tidak mengerti Bahasa Inggris.   Tanah tanah pun mulai digerogoti, seperti di kampung saya, sudah habis. Apakah hal ini masih dipertahankan. Kebijakan lain bidang pertanian, seperti traktor mulai masuk, buruh-buruh kita ngak bisa bersaing lagi. Upah di jepang setara dengan 3 mangkok bakso (Jepang), sedangkan di sini 1 mangkok saja tidak cukup. Jadi kebijakan pertanian zero.  Hal ini perlu kita lihat lagi, apakah memang berkiblat pada ekonomi rakyat atau tidak?  

Mutharom (Direktorat Pengembangan Usaha Holtikultura Dep Pertanian yang ditugaskan oleh Aspos Agribis bidang Holtikultura dari Kadin)

Saya tertarik pada kata keberpihakan.  Saya melihat prosek agribisnis  dalam bidang holtikultura bagus dan potensi petani besar, namun ada kelemahan-kelemahan  yang perlu didukung bersama oleh pemerintah dan dunia perbankan. Di negara maju perbankan sangat mendukung bidang pertanian. Di Indonesia pemerintah kurang memberikan dukungan. Kami berupaya untuk mencari orang-orang masih mempunyai hati yang bisa  membantu petani kecil untuk mengakses ke pasar baik domestik (swalayan) dan juga ekspor. Seperti di Aceh, petani Tangengon bisa mengekspor ke Jepang karena ada pengusaha yang punya hati untuk membantu petani. Ada juga pengusaha swalayan  yang mau membantu petani, dalam bentuk menerima hasil pertanian untuk dijual. Dalam hal ini perlu ada penghela, penarik untuk mengakses ke pasar, karena mereka sendiri belum bisa. Pada saat ini saya senang karena banyak yang berpihak pada rakyat kecil. Saat ini sedang dihimpun potensi dari mana dapat mendukungnya dan menyelesaikannya.

Maryanto Danusaputro (mantan pejabat di BI)

Saya mengetahui ada seminar ekonomi rakyat dari Dr. Sumantoro dan saya tertarik mengikuti sesion tentang Krisis Moneter di Indonesia, tapi bagaimana kaitannya dengan ekonomi rakyat?  Kalau tidak salah ada 3 strata di Indonesia, yakni  ekonomi rakyat, UKM dan konglomerat. Kalau mau diuraikan dari atas ke bawah ada 2 dosa dari konglomerat. Pertama karena mereka diglontor oleh Bank-bank Pemerintah (terutama), seperti diungkap oleh Kwik Kian Gie dalam tulisannya "Saya mimpi jadi Konglomerat".  Kemudian ada kebijakan Pakto yang kebablasan setelah mereka dapat uang banyak dan digebrak oleh Sumarlin (Januari 1991) karena besaran moneter sangat berbahaya, kredit naik sekian ratus persen, tingkat suku bunga naik akibat ditariknya dana yang ada di perbankan (15 trilyun) untuk dijadikan SBI. Untuk pengawasan  banyak pejabat BI yang didrop ke Bank-bank pemerintah. Sudah begitu dosa kedua adalah diperbolehkan pinjam ke Luar negeri. Ini merupakan blunder, mengapa masih diperbolehkan pinjam? Mungkin untuk mengejar pertumbuhan.  Pada saat itulah krisis moneter sebenarnya dimulai. Dana pihak ketiga juga ditarik  sekali uang banyak sekali. 

UKM juga ada dosanya, tapi tidak begitu besar dibanding dosa konglomerat, karena UKM dulu dilayani oleh KIK KNKP yang dipicu oleh Malari.  Upaya rekapitalisasi bank besar dan bank pemerintah dengan mencari  hutangan dari  dalam negeri jauh lebih berbahaya. Kalau dari luar negeri masih bisa dijadwal ulang, suku bunga bisa dikurangi. Bank-bank ini mendapat dana rekapitalisasi 650 trilyun dan setiap tahun dari bunganya saja 60 trilyun. Dapat bunga tengok-tengok.  Kalau di RCTI ada kwis 'Who want to be millionare" mungkin dapat dibuat kwis "Who want to be trilyunare".  Kemungkinan  yang menang adalah Bank Mandiri karena tiap tahun mendapat 20 trilyun.

Kalau dulu Bung Karno dikritik, karena untuk menutup defisit dilakukan dengan mencetak uang, tapi dalam dua tahun hilang (selesai). Mungkin karena dulu dosanya belum begitu banyak.  Bagaimana menghilangkan hutang 650 trilyun, di'jlentrehkan" ngak bisa, bunga atas dasar SBI.    Kalau ekonomi rakyat saya rasa tidak ada dosanya, tapi perlu diperkuat aspek finansial, misalnya dengan BPR dan koperasi-koperasi lainnya, seperti pengaturan lembaga keuangan makro. Hanya sayangnya saya mendengar bahwa RUU tentang lembaga keuangan macet, saya ngak tahu macetnya.  BPR pada saat puncak krisis tahun 1997 ada 2400 dan sampai sekarang ditutup sudah 300 sedangkan bank umum dari 239 bank saat ini tinggal 145, masih sekitar separohnya. BPR dalam pengembangannya susah, sampai ada ungkapan BPR singkatan dari Bank yang Prospeknya Rekoso. Pemerintah sendiri kurang menberikan dukungan pada BPR dan gerakan-gerakan keuangan mikro. Maka saya sangat setuju kalau seperti di Minang ada gerakan Gebu Minang, dan di Wonogiri ada WNA (Wonogiri Asli) dan lain-lain gerkan kedaerahan untuk menghimpun dana. Kalau kemudian dana itu untuk membentuk BPR, karena BPR ternyata prospeknya baik. BI sendiri mempunyai perhatian yang baik terhadap BPR hanya saja BPR kurang "ngeh" dengan ekonomi rakyat. Sehingga dalam hal ini Pak Mubyarto bisa menelusuri dari keadaan riel perkembangan lembaga keuangan. Sehingga dosa-dosa bisa diselesaikan secara tepat. Mengajak kembali pihak perbangkan dapat menyalurkan kredit, karena ada ketakutan dari pihak bank untuk memberikan kredit. Kalau macet maka CAR akan turun.  

Andreas (Grup Martha Tilaar )

Di sini saya mengajak untuk sharing. Ada sedikit cerita, dalam sebuah survei yang dilakukan oleh ibu Martha Tilaar dalam bidang kosmetika, dilihatnya  kehidupan rakyat di situ susah sekali.  Beliau kemudian bepikir untuk bisa membantu mereka. Di situ dilihatnya ada pengrajin-hanya belum terkoordinir dengan baik, sehingga mutu dan pemasarannya kurang. Beliau kemudian mengajak kawan-kawannya untuk bisa membantu mereka, yakni membantu peningkatan mutu dan pemasaran. Hasil produk kerajinan tersebut kemudian dibeli, ada beberapa kontainer untuk diekspor ke Perancis. Disitu beliau direkomendasikan oleh PBB dan diundang dalam contact forum oleh Kofi Annan. Beliau menjadi lebih termotivasi lagi, sehingga ada proyek di Sleman itu. Dihimpun lebih dari 3000 pengrajin, mereka diberi pendidikan. Yang disebut pengrajin di sini sebenarnya adalah petani, pada saat tertentu mereka ke sawah mencangkul, dan part time menjadi pengrajin. Dalam hal ini pendekatan fungsional seperti yang dikatakan pak Bayu betul. Mereka tidak hanya dikelola secara profesional tapi juga ada unsur sosialnya, ada toleransi. Kemudian ditingkatkan menjadi pendekatan struktural. Dibentuk kelompok-kelompok dan mereka menjadi pemiliknya, bukan hanya  sekedar sebagai pengrajin. Hasilnya (berupa tas tangan) mereka ekspor ke Itali, Jepang dan Thailand dan kami hanya membantu menfasilitasi saja. Jadi sebenarnya banyak peluang untuk membantu ekonomi rakyat. Sangat disayangkan tidak ada institusi pemerintah yang bisa membantu, disini kami single fighter menghadapi pasar ekspor. Kami kemudian juga mencari peluang untuk pasar domestik dan itu cukup lumayan perkembangnya. Masyarakat sudah mulai menghargai kerajinan rakyat kita, karena mutunya kita tingkatkan, harga cukup bersaing, bahkan ada yang mengira barang import. Ternyata banyak peluang kalau kita bisa manfaatkan. Kita tak bisa meminta bantuan kredit, dan harus mandiri dengan kemampuan yang ada. Ini merupakan sharing untuk bisa mengajak teman-teman meningkatkan ekonomi rakyat, terima kasih.    

Sediono Tjondronegoro (IPB)

Slentang-slenting sebenarnya ada istilah yang perlu dihubungkan. Tadi Bayu mengatakan tentang pemberdayaan rakyat dan aset. Kemudian Frans Seda mengatakan tentang dulu kita lebih egalitarian dibanding sekarang, dulu kelemahan lebih pada itu ketahanan kita turun. Rudi Sinaga mengatakan struktur yang perlu diubah, transformasi dan sebagainya. Menyebut tahun 1989 ada konverensi Institute Social Study mengenai  pertanahan di Salabintana tahun 1989. Disitulah saya mengkaitkan komentar saya. 

Saya setuju dengan pendapat Bayu bahwa aset perlu diatur lebih baik. Tahun 1965 membicarakan agraria dianggap tabu. Politik menimbulkan kesulitan pada waktu itu. Ada peraturan agar orang-orang tidak bisa memiliki, menyewa, dan menjual tanah sesuka hatinya. Tahun 1978, saya bersama pak Mubi dan pak Sajogyo duduk dalam suatu forum di bawah pak Sumitro yang menasehati Menteri Pertanian dan pemerintah tentang pertanahan. Kami bersama di bawah Prof. Sumitro dan Prof Wijodjo memberikan saran, entri report mengenai pertanahan pada pemerintah, itu Februari 1978 masuk di pemerintahan. Harapan saya akan ada tindakan melalui GBHN.  Buku Repelita memuat masalah agraria tapi tak ada apa-apanya. Agraria betul-betul acak-acakan. Dimana-mana orang tidak berani bicara agraria dan  landreform karena akan langsung dicap komunis. Hal ini  menyebabkan ketimpangan  yang bukan main. Mungkin yang menyebabkan banjir di Jakarta belum lama ini . Ada 123 villa yang perlu dibongkar tapi tak bisa dilakukan karena dijaga preman, seperti berita koran.

Apa yang perlu diberdayakan? Bila ada 60-70% rakyat masih agraris, menurut saya aset tanah perlu diatur lebih baik. Mungkin tidak langsung redistribusi tanah, tapi termasuk itu, nanti kepemilikan, penyewaan perlu dibatasi.  Hak ulayat perlu diperjelas karena di luar Jawa tanah hak ulayat diperjualbelikan. Individualisasi kepala adat misalnya sudah terjadi.  Kebetulan akan terbit sebuah buku dari Toyota Foundation yang membandingkan studi suku bangsa di Filipina. Thailand dan Minangkabau, berupa comparative studi tentang kekacauan hak ulayat, karena kepala adat sudah mulai jual beli  tanpa musyawarah dengan kepala adat yang lain. Kalau kita biarkan akan semakin kacau. Distansi antar masyarakat akan semakan melebar. Itu sebabnya penjarahan di perkebunan terjadi dimana-mana. Ada perkebunan yang mengerti dan ada yang melawan 'penjarahan' tanah itu dengan preman-preman. Itulah sekedar gambaran kalau saya ditanya apa yang perlu dibereskan dari masalah krisis, antara lain dengan membereskan masalah agraria.  Lucunya pada waktu Pelita I banyak ekonom yang mengacu pada pemikiran W.W. Rostow bahwa landreform atau masalah pertanahan perlu dibereskan dulu, dan kalau ada surplus When you go the next state? Mungkin UKM dsb. Jadi kemacetan kredit-kredit sejak Bimas, mungkin pak Sajogyo lebih paham tentang itu, bukan pada petani kecil tapi petani menengah ke atas.  Mungkin UKM juga demikian karena tukang tadahnya ada di situ. Dari studi-studi dan juga pengalaman pak Bambang Ismawan, justru yang kecil-kecil lebih rajin membayar. Mungkin karena kecil itu pula mengapa mereka tetap kecil. Tapi P4K yang dimulai sejak 1975 dengan BRI di desa dan penyuluh pertanian  dan relatif berhasil baik.  Jadi institutional building itu perlu.

Tambahan dari Bayu

Jadi yang pertama saya ingin menanggapi pak Maryanto tentang dampak negatif dari rakyat akibat kebijakan yang keliru. Mungkin perlu kita mengadakan seminar dengan mengundang orang yang tidak sepaham. Tapi karena kita masih perlu memperkuat pemikiran maka seminar ini diselenggarakan, supaya kita solid dulu.

Demi terjadi diskusi, mungkin sedikit beda dengan Pak Maryanto dengan membuat strata, menurut saya ekonomi rakyat ada pada setiap strata. Buruh pabrik milik konglomerat itu juga ekonomi rakyat, karena  kegiatan mereka terkait erat dengan kos-kosan kecil, tukang bakso, seperti cerita masa Yoyok tentang penjual kue pancong di Jl. Sudirman dimana seluruh bangunan itu milik konglomerat dan menghidupi juga buruh-buruh yang ada di situ. Juga pegawai negeri golongan I dan II, mereka punya pola kehidupan yang sama. Jadi, strata mungkin bisa dipakai sebagai analisis mungkin juga tidak. Mereka punya konteks yang vertikal, tidak hanya horisontal.  Itu yang pertama.

Yang kedua saya pernah bicara dengan salah seorang konglomerat, dan saya tanya " Kau gimana sih sampai begitu banyak uang yang kau pakai tanpa studi kelayakan”  Tapi justru dijawab bahwa “saya akan sangat bodoh jika disediakan didepan saya, kok tidak saya ambil” Kalau tadi ada dosa konglomerat mungkin ya,  tapi yang lebih dosa mengapa ada keputusan demikian.

Dalam teori kelembagaan ada the policy of position. Misalnya, Pemerintah sebenarnya ingin menolong pada si A tapi tidak bisa khusus pada si A.  Supaya si A terbantu kemudian dibuatlah kebijakan yang gegyah uyah, baik itu yang positif atau yang negatif. Maksud sebenarnya hanya ingin memberikan fasilitas kepada anaknya, tetapi supaya tidak telanjang maka policy dibikin sedemikian sehingga semua orang mengambil kesempatan itu. Sama seperti KUT, maksudnya mungkin supaya ada restrukturisasi.  Tetapi karena dihamtam semua malah jadinya tidak karuan. Sulit sekali membuat kebijakan yang kena pada the real problem. Rasanya keahlian membuat policy-lah yang harus dibangun diantara pengambil keputusan kita.

Kemudian pak Tjondro saya kira selain soal tanah tadi, kata kunci yang lain adalah political will.   Kita tidak bisa membereskan masalah tanah kalau kita tidak membereskan soal politiknya. Susah, nonsense, karena proses akhirny toch ada pada pengambilan keputusan. Mungkin pak Mubi lebih mengerti bagaimana suasana di MPR, betul-betul seperi jual sapi.

Saya kira  kalau cerita  tentang the real story, saya juga akan memberikan sharing. Saya menemukan pengusaha tambak yang gagal di Belanakan, Subang.  Ia mengatakan akan bunuh diri kalau tidak dibantu mencarikan solusinya. Kemudian saya tanya '"Pak cari di sini apa yang gratis!" Yang gratis itu ternyata ikan busuk.  Lalu saya ajak teman dari IPB ahli tehnologi pengolahan ikan.  Ikan busuk ini dibikin jadi tepung. Tehnologinya sederhana, pakai sarung bantal. Ikan busuk ini dibikin jadi tepung. "'Tapi pak bagaimana, tepung ikan ini buat apa?". Saya kemudian mengajak dia ke Jatiluhur menemui para petambak karamba. Tepung ikan ini bahan yang paling baik untuk pakan ikan. Tapi bagaimana caranya? Tepung ikan ini harus dipikin pril, butiran. Saya kemudian telpon teman di IPB untuk mencarikan alat-alat bekas yang tidak terpakai untuk membuat butiran tepung. Alat itu ada, dan dipakai dan jadi.  Usaha ini kemudian tumbuh besar. Produksinya tidak dapat ditampung lagi di Jatiluhur. Kemudian saya ajak dia ke Garut. Di Garut ada peternakan sapi yang mengalami kesulitan karena harga pakan sapi mahal.  Saya tanya " Anda punya apa?" "Saya punya daun dari petani-petani sayur, tapi ngak cukup, proteinnya ngak ada". Kemudian daun dan tepung ikan dicampur dan jadilah pakan ternak. Di sini ada tigas 3 pihak yang menjadi sirkel ekonomi rakyat. Mereka berkembang dan praktis tidak membutuhkan apa-apa. Investasi dan tehnologi sederhana dari dosen-dosen yang “geblek punya idealisme” membantu.  Kita bisa dan kita punya. Terima kasih.

Sylvia Ismawan

Saya genduk-genduknya ekonomi rakyat. Melihat perkembangan perjuangan kita muaranya adalah ekonomi rakyat bagaimana rakyat bisa hidup layak  dan ada banyak cara, antara lain microfinance. Ini tadi di sebelah saya keburu pergi, dosen dari Universitas  Muhammadiyah. Beliau tadi bicara macam-macam tentang BPR, karena Pak Maryanto bicara tentang BPR. Saya bilang BPR itu, BPR yang mengandung idealisme harus dibedakan dengan BPR yang banyak sekali di sepanjang jalan raya Ciputat. BPR jenis yang terakhir ini adalah tukang kredit yang diinstitusionalkan. Kemudian bicara tentang microfinance, bicara tentang tokoh di Bank Indonesia, yakni pak Abdul Salam dan bicara tentang Undang-undang keuangan mikro, yang sekarang macet. Saya pikir kita harus punya tim untuk membantu orang-orang di BI, karena orang-orang di BI yang saya baca, ada orang-orang yang understand the problem tapi ada yang stand under the problem. Jadi kasihan itu pejuang-pejuang yang berjuang di dalam. Nah, How we do our group yang sama-sama gendeng ini membantu mereka membicarakan hal ini. Kebetulan ada orangnya pak Abdul Salam yang duduk di sini. Yang ingin saya tanyakan tentang rencana Undang-undang keuangan mikro: " Bagaimana kok bisa macet rancana UU itu?

(Disambung oleh staf pak Abdul Salam). Terima kasih. Tentang Kemacetan Rancangan Undang-undang keuangan mikro sebenarnya sudah disampaikan ke Departemen Keuangan pada tanggal 30 September 2001. Kemudian saya dengar kabar, bahwa yang macet itu disana. Bahkan belum dibahas di sana. Kemudian pak Abdul Salam menyampaikan usulan bagaimana dibuat tim kerjasama antara BI dan Depkeu. Tapi belum ada tanggapan sama sekali dari sana. Jadi Kita masih menunggu, karena kewenangan lembaga keuangan mikro ada di Departemen Keuangan, bukan di BI.               

(*)