Tanggal: 23 April 2002
Pembicara:  Drs. Revrisond Baswir, MBA dan Prof. Dr. Didik J. Rachbini
Moderator: Dr. Bayu Krisnamurthi

Dalam pengantarnya Bayu Krishnamurti mengatakan merasa ada yang kurang dalam seminar kali ini karena Prof. Mubyarto sedang ke luar negeri. Namun demikian topik seminar kali ini akan cukup menarik karena akan membahas persoalan utang luar negeri dan pembangunan. Dua pembicara yang hadir yaitu Revrisond Baswir akan menyampaikan makalah berjudul “Utang dan Imperialisme” dan Didik J. Rachbini akan menyampaikan makalah berjudul “Utang Luar Negeri dan Ekonomi Rakyat”.

Selanjutnya moderator meminta kepada kedua pembicara untuk menyampaikan makalahnya.

Diskusi I :

Bayu Krishnamurti (Moderator)

Kalau kita ingat dari awal, memang seminar ini lahir dari suatu pemikiran bahwa performance ekonomi kita tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang kita idealkan. Adanya hutang, adanya krisis, dsb., kondisinya memang seperti itu dan hal itu lahir dari behavior dan culture. Perilaku para pengambil keputusannya dan struktur perekonomiannya yang lebih ke arah konglomerasi, pengusaha besar dsb. Dari diskusi ini tadi juga terlihat bahwa behavior dan culture ekonomi kita itu sebenarnya lahir dari institusinya, kelembagaannya, tata aturannya, normanya, cara berfikirnya, dsb. Mas Sony mengangkat lebih tinggi lagi, bahwa hal itu sebenarnya datang dari paradigmanya. Kalau kita ingat seminar sebelumnya, pada saat kita bicara ekonomi rakyat, kita juga berada dalam kerangka itu, mengapa ekonomi rakyat ditinggalkan, padahal dia justru sumber kekuatan selama ini, itu karena institusinya tidak menjangkau mereka, akses tidak dibuka oleh mereka, dan itu lahir dari paradigma itu. Kemiskinan terjadi, itu juga demikian, sumbernya ada pada paradigmanya. Sistem ekonomi Indonesia, waktu Pak Sri Edi ngomong, persoalannya juga sama, paradigmanya yang salah. Kemudian tidak adanya moral dan etik, bagaimana moral dan etik bisa bekerja dalam suasana yang amoral dan sangat steril seperti itu. Pak Siswono dan Pak Tjondro bicara soal pertanahan dan sejarah pertanian, kesimpulannya juga sama. Dua minggu yang lalu Pak Frans Seda dan saya menulis krisis moneter, kira-kira kesimpulannya juga seperti itu. Nampaknya yang jadi problem kita ada di level performance, kemudian bisa kita lihat sebab-sebabnya di level behavior dan culture, tapi sebenarnya itu sumbernya ada di institusi, dan lebih tinggi lagi ada di paradigma. Kalau kita angkat lebih tinggi lagi, penyebabnya adalah ideologi. Dua hal diatas itu belum pernah kita bicarakan, tetapi kalau kita mendiskusikan soal paradigma saja, saya kira kita sudah mengalami kemajuan.

Dua minggu lalu saya sudah mengatakan bahwa nggak enaknya diskusi kita karena dibicarakan oleh orang-orang yang sudah seguru seilmu, susah dan nggak ada gregetnya. Kalau Mas Sony ketemu Sri Mulyani mungkin ceritanya bisa lain. Tetapi anyway, setelah seri seminar ini selesai rencananya akan di launch keluar. Baik, sekarang mari kita matangkan diskusinya, silahkan kepada peserta untuk memberikan pendapat, usul dan saran.

Titus Kurniadi

Kalau perusahaan itu mau hutang, lalu perusahaan sudah menghitung bahwa hutang itu nanti bunganya akan dibayar kembali bersama pokoknya, lalu Bank-nya juga ngecek, utangnya berapa, aliran dananya gimana, dan layak lalu dikasih. Jadi sebenarnya hutang dalam bentuk yang seperti itu, atau istilah yang ada di surat kabar disebut hutang yang “recovery rate”-nya tinggi sebenarnya aman-aman saja, dan itu juga wajar-wajar saja. Sekarang ini masalahnya akan jadi lain kalau banknya itu, misalnya minta uang hangus 10%, pengusahanya bilang, oh ya baik…, tapi ya kalau perlu ndak usah dibayar, malah hutangnya diperbesar lagi, kasih lagi, diperbesar lagi. Jadi nggak karuan semua. Kalau demikian, bukankah utang perusahaan dengan bank ini juga merefleksikan utang negara dengan negara lain atau badan internasional lain, apakah kira-kira juga seperti itu? Yang kasih utang dan yang menerima utang itu sama-sama senangnya, dan yang ndak seneng itu ya yang bayar, dan itu langgeng berlangsung. Perusahaan dengan bank juga langgeng.

Luar negeri itu kan jelas-jelas dalam memberi utang itu kan untuk kepentingan mereka. Jadi keliru sama sekali kalau dikira mereka itu membantu, tidak ada cerita membantu itu. Ya kalau suku bunganya 5 milyar terus ada bantuannya 200 juta itu normal saja, tetapi kita sering terpukau dan menganggap utang itu sebagai bantuan. Sebenarnya kalau mau diurut sumbernya, karena hutang itu tidak dimanfaatkan dengan benar kan, dikorupsi. Korupsi inilah yang membuat negara jadi salah semua. Kalau sudah seperti sekarang ini ya memang bingung lho, mau bicara apa. Terima kasih.

Bambang Ismawan

Baru-baru ini saya ketemu teman saya, salah seorang pegiat LSM di Jepang dan menanyakan pada saya, apakah saya bisa menyusun atau me-list, kalau ada smart subsidi, dumb subsidi, smart loan, dumb loan, apakah kita bisa memisahkan itu. Mereka ini sangat pro aktif mengajak, marilah kita gempur sama-sama yang dumb loan itu. Apakah dimungkinkan kita membuat kriteria dan me-list-nya?.

Yang kedua saya mendengar dan mendapat kesan bahwa Mas Sony mengatakan banyak hutang yang tidak masuk dalam proses persetujuan DPR. Kalau kita mengadakan persetujuan internasional biasa selalu ada ratifikasi. Nah, kalau dalam hal hutang ini tidak pernah diratifikasi, bukankah kita bisa mengatakan itu tidak sah, dan itu diakui oleh hukum pergaulan internasional. Kalau tidak sah sebenarnya kita juga bisa secara sah tidak mengakui yang tidak sah itu. Apakah proses utang ini tidak kita buka lebar-lebar, terutama dikalangan teman-teman LSM yang memiliki agenda soal ini.

Sebenarnya Pak Muby pernah menulis satu artikel mengenai membangun tanpa berhutang. Bisakah kita ini sebenarnya membangun tanpa berhutang, kalau benar apa yang dikatakan Pak Muby bahwa di Lamongan ternyata PDRB yang diperoleh dari sektor formal dan informal itu 1 berbanding 50. Berarti ada kekuatan luar biasa di sektor informal. Kalau kita lihat BRI mampu memobilisasi dana sebesar 59 triliun dan berkemampuan menyalurkan 10 triliun berarti ada kekuatan untuk memobilisasi dana dengan sangat nyata. Tidak hanya BRI tapi juga best practices di Semarang, Bank Purba Dana Artha. Kalau model-model mobilisasi dilakukan dengan lebih baik, kelihatannya kemampuan kita untuk membiayai pembangunan juga tinggi. Ini dikuatkan dengan apa yang ditulis oleh Hernando de Soto dalam buku Mistery of Capital. Sekali lagi pertanyaan saya adalah, mampukah kita membangun tanpa berhutang, itu ke depan. Ke belakang, ya lebih baik tidak usah bayar hutang.

Evie Ganis

Pertama, berbicara soal hutang rasanya sudah sulit untuk menghitungnya, berapa yang benar-benar dipakai untuk pembangunan?. Kedua, sejak seminar pertama hingga hari ini dan juga di tempat lain, sebenarnya banyak pembicara yang bersuara cukup bagus dalam forum-forum seminar, namun demikian mengapa gemanya tidak pernah bisa merubah perilaku pengambil kebijakan.

Husein Sawit

Yang menarik bagi saya adalah kedua pembicara ini sama-sama mengenyam pendidikan di Amerika. Pertanyaan saya selanjutnya kalau memang DPR memegang peran penting, mengapa tidak memasukkan konsep-konsep melalui parta-partai. Yang kedua, adakah contoh satu negara yang mengambil keputusan minta haircut, dan apa akibatnya?

Sumantoro

Saya tidak ingin berbicara sebagai kubu yang mana, tetapi saya ingin menempatkan pada proporsi yang agak seimbang. Dari nada kedua pembicara itu seolah-olah hanya menyalahkan lembaga dana, menyalahkan IMF. Setahu saya setiap proses project aid selalu minta persetujuan kedua pihak, syarat dan mekanismenya. 

Tanggapan Pembicara :

Revrisond Baswir

Begini, ya wajar ada transaksi hutang, bank kasih hutang, perusahaan berhutang, kalau recovery rate-nya bagus, semuanya oke. Itu betul, tetapi tetap masih ada reserve, nggak ada yang tanpa reserve. Kalau pengusaha hutang kemudian beli mesin untuk keuntungan yang lebih besar, tetapi dengan melakukan rasionalisasi, ceritanya lain bagi mereka yang di PHK. Pak, kami masih bisa kerjakan itu dengan 10 orang, mengaapa harus beli mesin dan saya harus berhenti? Keuntungan pengusaha memang bertambah besar, perusahaan bertambah maju dalam arti labanya meningkat, omsetnya meningkat, tetapi bahwa kemudian 9 orang kehilangan pekerjaan, bagaimana?. Jadi tetap saja ada kepentingan  lain yang harus ikut kita pikirkan. Sama saja kalau kita bicara dalam konteks negara, cuma yang susah, ini bukan soal orang itu dumb atau fool, sama sekali bukan, sejak awal saya sudah mengatakan ini persoalan paradigma, kalau paradigmanya lain sudah jelas hasilnya akan lain. Sebaliknya, paradigma lain jelas akan mengatakan bahwa pemikiran saya salah. Karena cara memandangnya sudah berbeda. Nah, apakah ini masalah dumb and fool, jelas bukan, sama sekali bukan. Saya kira semua smart, hanya seperti yang diceritakan Pak Titus tadi, apakah pengusaha yang pinjam untuk beli mesin itu bodoh? Nggak bodohlah, dia sudah hitung, dia bisa bayar, ndak bodoh dia, tetapi ketika dia melupakan yang 9 orang itu, lantas mau kita sebut apa? Saya kira kita bicara ekonomi rakyat. Jadi kalau pengusaha tadi berfikir smart menurut paradigma saya, dia nggak perlu beli mesin, jadi smart-nya ekonomi rakyat beda dengan smart-nya yang lain. Sama-sama smart, cuma karena different school. Jadi kalau menurut saya, pengusaha yang smart ya yang usahanya bagus, kalau hutang ya recovery rate-nya bagus, tetapi juga tidak sampai mengorbankan pekerja. Ngono ngono ning ya aja ngono, gitu lho.

Kedua soal korupsi, tadi Pak Sumantoro juga mengatakan, sebetulnya yang salah itu kita. Saya kira kalau logika itu kita turuti, memang ya wajar-wajar saja sebagai otokritik, yang akhirnya blaming your self. Kalau itu terjadi hanya pada satu atau dua keluarga, satu suku, satu negara sih nggak apa-apa. Saya setuju. Tapi mari kita buka peta dunia, apakah yang kita alami ini hanya terjadi di Indonesia? Apa yang terjadi di Argentina?, Meksiko, Brasil, Rusia, belum lagi kita bicara Amerika, apa yang kita bicarakan tadi terjadi di all other the world. Semua penduduk dunia bodoh kalau begitu. Nah, seandainya ada satu orang pintar, tetapi ada 9 orang bodoh yang menderita, yang bodoh siapa? Salahnya sendiri kok bodoh, begitu kira-kira kata yang 9 orang, tetapi kira-kira yang satu orang itu pintar apa bodoh? Nah itu dia, different school jawabannya, balik lagi kesana ceritanya. Makanya di makalah saya itu kan ada data. Di dunia ini sekarang ada 890 juta penduduk negara industri maju dengan income perkapita US$25.000,- per tahun, tetapi di belahan dunia yang lain ada 5 milyar penduduk dengan income perkapita US $1.250,- dan itu terbentang dari daratan Amerika sampai ke Eropa Timur. Negara yang memiliki income perkapita US $25.000,- itu tidak memiliki utang luar negeri, utang dalam negeri barangkali punya. Tetapi negara yang income perkapitanya 1.250, memiliki utang luar negeri 500 dengan netto tinggal 750, jadi masih ada sisa. Indonesia impas. Inilah gambarannya, jadi ada satu dunia yang sangat senjang. Nah sekarang kita bertanya, apakah ini karena pintarnya orang Amerika, Perancis, Jerman, Jepang, atau karena bodohnya orang Mesir, Nigeria, Nikaragua, Zambia, Indonesia, dsb. Saya melihatnya tidak begitu, mungkin benar orang Amerika pintar, mungkin benar orang Indonesia bodoh, tetapi kalau kita coba lihat dunia itu menjadi sangat senjang dan tidak berkeadilan, something wrong in this world, itu yang ingin saya katakan. Kalau benar orang Amerika pintar, orang Perancis pintar, orang Jepang pintar, mestinya mereka bisa memimpin dunia yang lebih berkeadilan. Bahwa yang terjadi tidak seperti itu, saya masih meragukan kepintaran mereka. Lebih-lebih kalau kita bicara peran lembaga-lembaga internasional, jelas itu lembaga dunia, PBB, IMF, World Bank, WTO, dan peran mereka dominan. Seperti saya katakan, misalnya IMF itu kalau mengambil keputusan maka 85% harus setuju, cuma Amerika punya hak veto. Walaupun semua sepakat 85% kalau Amerika bilang tidak, ya gugur. Karena itu kita harus minta pertanggungjawaban dia, mengapa dia dengan hak vetonya itu yang kemudian muncul adalah dunia yang tidak berkeadilan, dunia yang semakin panas, dunia yang penuh dengan kemiskinan. Jadi yang kita tanya disini adalah tanggungjawab dia sebagai sesama komunitas dunia.

Itu yang sudah terjadi, akhirnya dunia internasional dipaksa untuk mengeluarkan sejumlah paket kebijakan dalam rangka meringankan beban utang, ini resmi, yang bikin itu IMF dan World Bank. Selain yang rescheduling dengan macam-macamnya itu, ada yang namanya NYBC. Ini diluncurkan persis seperti bank bank kita yang meluncurkan program haircut UKM, kira-kira seperti itu. Di IMF juga ada program seperti itu dan sudah 41 negara yang menikmati. Dan haircut-nya itu bisa mencapai 60-70%. Jadi tidak ada yang aneh dari cerita itu, bahwa hutang bisa di hapuskan. Ya kalau negara seperti Angola yang sudah babak belur gitu, masa mau ditagih, ya enggak dong. Tetapi tentu saja ada kriterianya, misalnya perbandingan antara beban hutangnya dengan ekspornya berapa %, dengan anggaran berapa %, dsb. Indonesia memang belum memenuhi kriteria itu, kalau memenuhi kita bisa langsung meminta itu, belum cukup miskinlah kira-kira, baru mendekati itu. Saya pernah berdebat panjang lebar dengan Bank Dunia mengenai masalah ini. Indonesia itu saya bilang juga sudah pantas mendapatkan haircut, oh belum katanya, kriteria ini masih bagus, diatas sedikit, kurang sedikit, kira-kira begitu. Saya bilang, kalau soal kriteria kan bisa didiskusikan, bukan harga mati. Akhirnya dia bilang, kita-kita ini kan hanya pelaksana, anda kalau ingin merubah kriteria langsung saja ke Amerika, jelas kan. Jadi orang Bank Dunia mengatakan kami nggak bisa ngambil keputusan, kalau ada masukan ke Amerika sana, ketemu Ministry of Finance, selesai. Kalau mereka bilang cut ya cut. Jadi sebenarnya ini hanya merupakan proses biasa saja, lobi, negosiasi.

Sebenarnya kawan-kawan NGO itu sudah melakukan banyak hal, lobi-lobi, ke Tokyo, Paris, Jerman, IMF, menemui partai-partai yang oposisi, yang berkuasa, semua sudah dilakukan, bahkan sejak beberapa tahun terakhir, teman-teman NGO itu punya site di CGI dan Paris Club. Jadi sudah bisa ikut disana meski sebagai observer. Tapi kalau bicara hal yang bebas bisa kita lakukan ketika lobi, ketika kita menemui mereka langsung. Itu proses biasa, tapi memang kata akhir tetap harus dalam forum tertutup. Disitulah peran-peran negara G7 sangat menentukan, kalau bilang tidak ya tidak, dalam konteks Indonesia yang paling berperan kan Jepang, karena lebih dari 1/3 utang luar negeri kita berasal dari jepang. Makanya pernah saya ngomong dengan Mark Baird, sebenarnya pernah dia usulkan haircut untuk indonesia, namun delegasi jepang mengancam, anda ngomong begitu sekali lagi, kami walk out. Ya sudah akhirnya tim yang lain tidak berani karena diancam oleh tim Jepang. Jadi seperti inilah prosesnya.  

Cerita-cerita mengenai utang, imperialisme, haircut, utang najis ini perlu untuk mengimbangi cerita yang mengatakan kalau kita minta haircut kita kembali ke jaman batu, diembargo, itu yang nggak bener. Ini hal yang normal saja, bisa didiskusikan, bisa dibicarakan, ada program resminya. Tetapi citra atau image yang dikembangkan di masyarakat adalah kalau kita berpikir minta haircut, kita akan diembargo, kita akan kembali ke jaman batu, nanti investor lari semua. Ini yang saya kira tidak proporsional. Jadi biasa-biasa sajalah, kalau memang bisa dibicarakan, kenapa tidak.  

Dari Mas Bambang, saya kira mudah untuk membedakan antara dumb loan dan smart loan. Semua utang yang dilakukan selama ini tercatat, proyek apa, untuk apa, berapa besarnya, semua tercatat. Tinggal kita sekarang perlu melakukan studi. Saya kira studi yang dimuat di Kompas hari ini, Bappenas sendiri bilang 80% utang kita itu tidak berguna (dumb). Kalau menurut Bank Dunia yang namanya utang najis (utang yang disalahgunakan) yaitu antara 20-30% (resmi dokumen Bank Dunia). Makanya tidak aneh ketika James W (Direktur Bank Dunia) ke Australia mengatakan, sebenarnya nggak pantas pemerintahan Megawati masih terus membayar utang haram itu. Kalau Direktur Bank Dunia sudah ngomong seperti itu, mengapa kita masih dihantui dengan ketakutan terus? Disitulah permasalahannya, lalu saya curiga bahwa yang berkuasa di dalam itu adalah kaki tangan dari sebuah kepentingan tertentu. Makanya ketika ketemu Ibu Mega saya tanya, “Bu, sebenarnya gimana sih posisi Indonesia di mata IMF”. Bu Mega jawabnya begini “sebenarnya kalau pada masa Bung Karno itu kalau kita bilang go to hell itu kondisinya mendukung, sekarang ini sebenarnya kondisinya tidak mendukung”. Mestinya tinggal kita yakinkan saja. Tetapi kalau mendapatkan informasi yang salah terus dari orang-orang disekitarnya, penasehat ekonominya, ya nggak nyampai-nyampai. Saya baca wawancara Sri Mulyani di suatu majalah, ini bukan soal pengecut atau berani, tetapi taktik, bahwa taktik minta rescheduling jauh lebih efektif dibandingkan haircut. Itu menurut kalkulasi dia. Sangat rasional saja, bahwa taktik ini akan lebih efektif.

Mengenai peran DPR, saya informasikan sudah ada 92 anggota DPR yang ingin mengajukan IMF ke peradilan internasional. Mereka sudah bikin surat pengaduan dan sudah dikirim. Mereka ingin IMF diadili karena turut bersalah menyebabkan krisis di Indonesia. Ini dilakukan oleh lintas fraksi, jadi ya cukup, meski tidak terlalu kuat. Saya pernah juga diskusi mengenai utang luar negeri ini di DPR dengan Pak Sri Edi waktu itu, jadi sebenarnya sudah banyak yang tahu. Jadi kalau di DPR sudah ada 92 orang, tetapi tidak mampu membawa yang lain, berarti kan ada masalah, tentu yang lain tidak tertarik, tidak begitu berminat.

Negara pertama yang jadi preseden munculnya utang najis adalah Amerika. Itu terjadi tahun 1898 ketika Amerika membantu masyarakat Kuba untuk merdeka dari penjajahan Spanyol. Ketika Amerika berhasil membebaskan rakyat Kuba dari Spanyol, pemerintah Spanyol bilang, karena Kuba sekarang sudah diluar kekuasaan Spanyol, maka utang-utang yang dibuat oleh rejim Spanyol menjadi tanggung jawab masyarakat Kuba atau Amerika Serikat yang ikut-ikut membantu. Amerika jawab, tidak bisa, Spanyol waktu itu memerintah secara fasis, dimana utang dibuat tanpa sepengetahuan rakyat, maka tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Spanyol.

Untuk Pak Sumantoro, persoalan ini juga dialami oleh AS, di makalah saya tertulis mengenai distribusi penguasaan aset. Kalau kita lihat di AS struktur penguasaan Stocks, Bonds dan Business Assets, untuk Stocks 10% orang Amerika terkaya menguasai 84%, Bonds 90%, Business Assets 92% yang lebih menakutkan adalah kalau kita lihat 1% terkaya, 1% orang Amerika terkaya  menguasai Stocks 42%, Bonds 55%, Business Assets 71% akibatnya 90% penduduk Amerika yang lain hanya menguasai Stocks 15%, Bonds 9% dan Business Assets 7%. Ini bukan soal dumb and fool kan?. Cuma ini problem apa tidak, kalau ditanyakan kepada kawan-kawan dari sekolah lain ini bukan problem, ya wajar-wajar saja. Tapi kalau sekolah saya mengatakan ini problem. Kalau penguasaan aset dan distribusinya sudah seperti itu berhentilah bicara demokrasi nggak akan ada demokrasi kalau aset sudah dikuasai seperti itu, buat apa pemilu? Semua media sudah dikuasai, lalu opini dibentuk, calon presiden juga sangat tergantung pembiayaannya pada sumber dana. Demokrasi sejati sudah tidak ada lagi, maka cerita di forum ini, saya yakin dan percaya akan sangat sulit sekali menembus space di media massa, mengapa? Karena lagi-lagi siapa yang punya media, siapa yang pasang iklan, ini sudah global sifatnya. Saya kemarin ngetes, waktu ada demo serikat pekerja BUMN, saya kira ini hal yang fantastis karena tidak lagi atas nama perusahaan tapi atas nama seluruh BUMN, federasi serikat pekerja BUMN turun ke istana hingga mencapai 3000 orang. Namun ternyata nggak semua media memuat. Mau bilang apa. Jadi persoalannya bukan didengar atau tidak, soal diperhatikan atau tidak, di follow up atau tidak, soal mencari perhatian mereka saja sudah susah, bahkan media juga tidak memberi space. Itulah hal yang biasa terjadi, karena pengalaman saya sebagai penulis juga begitu. Kalau misalnya saya menulis mengenai bisnis dan kebetulan media itu banyak mendapat iklan dari perusahaan-perusahaan tertentu, dia bilang, kalau artikel-artikel mengenai mereka jangan deh nanti iklan kita berhenti. Itu bisnis yang biasa, cuma saya nggak tahu itu smart enough apa dumb enough.

Didiek Rachbini

Saya ingin sampaikan, bahwa yang disampaikan Pak Titus tadi adalah hutang perusahaan/hutang swasta, jadi kalau hutang swasta itu ada institusi yang mengatur yaitu pasar. Pertama kita harus mengukur dalam keluarga kita, individu kita, untuk melakukan hutang. Tentu saja kalau kredit itu ya maksimumnya 1/3 dari pendapatan kita, kalau sudah mencapai 80% siap-siaplah mati. Itu ada yang ngatur, yang ngatur ya pasar itulah. Itu yang ada di domain swasta, pasar yang ngatur. Nah ini bertolak belakang dan berbeda sangat jauh dengan hutang publik, kalau Pak Titus menjadi Ketua Bappenas kemudian melakukan transaksi hutang, itu bukan Pak Titus yang membayar, orang lain yang membayar, siapa? Pajak rakyat. Jadi sama sekali lain dan sangat berbeda. Binatangnya sama sekali lain. Tetapi kalau tadi disebut hutang swasta secara kolektif nanti jadi hutang publik, seperti hutang swasta yang besar jadi publik dan sudah diatur oleh Bank sentral agar hutang tidak berpengaruh terhadap dolar atau valuta tidak terlalu tinggi, ini sudah bukan pasar lagi. Hutang publik masuk domain publik bukan pasar, kalau saya jadi Ketua Bappenas mengambil hutang ada syarat yang harus saya penuhi yaitu transparansi, akuntability, dan prosesnya harus dengan persetujuan DPR. Seperti sembahyang syaratnya wudhu kalau sembahyang tidak pakai wudhu ya batal. Jadi Pak Sumantoro, hutang ini seperti sembahyang tanpa wudhu jadi batal semua, memang sholat dan diperiksa lewat proyek segala macam karena prasyarat dia efisien itu ada tekanan pengganti pasar, siapa itu? DPR, sebab kalau tidak terjadi ini akan luar biasa berat. Itulah yang terjadi sekarang di daerah-daerah yang mereka punya anggaran besar walaupun tidak dengan hutang tapi dia beli rumah-rumah di menteng ini problem dari institusi publik yang saya lihat dari orde baru. Jadi orde baru sebenarnya melakukan suatu proses politik, hutang publik itu bukan proses pasar ia proses politik  atau lebih ke proses political economy jadi ada syarat-syaratnya. Karena itu ketika saya pertama kali sekolah di Filipina ada tulisan besar dari para aktivis jangan kasih hutang negara kami karena negara kami korup, nah itu syarat, kalau hutang swasta atau hutang perusahaan dia tidak perlu disyarati apa-apa, kan kalau Pak Sumantoro punya gaji 5 juta harus hutang BTN atau kredit rumah di Pondok Indah 5 juta per bulan kan langsung mati pak, kan tidak perlu ada transparansi kan tidak perlu saya urus, itu urusan Pak Sumantoro sendiri dan tidak terpengaruh kepada saya, tapi di domain publik ini berpengaruh, padahal saya tidak ikut-ikutan urusan hutang itu, tetapi sekarang harus bayar pajak. Jadi ini binatang yang lain sama sekali. dan hukum ekonomi sudah mengatakan bahwa kalau  konsumsi lebih besar daripada pendapatan siap-siaplah menggali lubang kubur sendiri.  

Nah dalam perusahaan itu ngitungnya seperti yang Pak Titus katakan gampang, recovery ratenya berapa, kita untungnya berapa, hutang harus berapa tidak boleh lebih dari recovery rate itu ada ukurannya tapi kalau hutang publik karena ini suatu negara yang besar menghitungnya relatif lebih susah tapi jelas ada tekanan-tekanan kalau itu tidak dilakukan maka sekarang konsumsi lebih besar dari pendapatan atau cost lebih besar dari income itulah yang disebut besar pasak daripada tiang, sehingga  sebenarnya hutang ini juga adalah bagian yang kita lakukan bersama-sama dengan loan pusher birokrat asing itu bersama-sama  bersama birokrat Kita, sehingga saya sebut tadi ini kan gabungan dari demand dan penawaran hutang itu bisa kita lihat penawaran dan permintaannya sehingga proses ini sebenarnya dipandu oleh tekhnokratisme mainstream tadi yang sekarang terbukti gagal dilaksanakan karena kita juga tidak melakukan kontrol bahkan Pak Husein Sawit ngarahin kalau kita terlalu liberal sebenarnya kita ini ilmuwan para penganjur kebijakan-kebijakan yang merakyat itu kan korban dari liberalisme, kan kita bodoh sekali kalau menganjurkan beras itu diproteksi hanya 0 % atau malah dinaikkan sedikit  20%, 30 %  itu juga terlalu naif, di Perancis yang sangat kuat ekonominya pertanian itu diproteksi dikecualikan dari persaingan di UU persaingan usahanya mengatakan, kecuali pertanian titik. Pertanian boleh apa saja, ini rekayasa negara untuk melindungi petani-petaninya padahal petaninya sedikit. Di kita petaninya puluhan juta tidak diproteksi. Kenapa? karena yang berkuasa ekonomi-ekonomi mainstream, seolah-olah kalau petani dibuka akan action, padahal tidak, banyak problem. Studi-studi yang dilakukan oleh SAE, PAE, SosEk IPB jauh lebih bermutu daripada studi-studi mereka, mereka kan cuma ngomong doang, dan banyak studinya di atas meja, ini satu problem yang luar biasa. Soal paha ayam juga, kalau dengan pandangan liberal ya udah nggak apa-apa, mati ya mati, kan kita bisa dapat lebih murah, tetapi kan nggak bisa begitu. Paha ayam itu kan sudah divonis mati oleh publik Amerika, oleh dokter Amerika, bahwa itu kolesterolnya tinggi, itu sebenarnya sampah, kalau sampah dibuang kesini kita kan jadi rusak semua, pasar ayam rakyat ikut rusak. Ini problem, yang sebenarnya kita ini berhadapan dengan satu mukjizat pikiran yang dia berjalan dalam satu kebijakan, dalam satu pengambilan keputusan yang kita tidak terlalu mampu untuk melakukan koreksi-koreksi terhadap semua itu, jadi musuh kita itu pikiran. Ini yang jadi soal dan sampai sekarang tidak selesai apalagi presiden tidak mempunyai opini sama sekali terhadap hutang luar negeri dst. Sebenarnya Ibu Megawati itu partainya wong cilik memberikan cek kosong lagi kepada tekhnokrat dan dia sudah tidak jadi partai wong cilik lagi, semuanya kalau macam-macam di persoalkan jadi soal. Jadi kira-kira itulah masalah yang saya kira sangat krusial dan menjadi isu-isu kampanye juga belum tentu dimengerti masyarakat, masyarakat yang sudah ngerti itu masalah korupsi, tapi liberalisme belum tentu dimengerti masyarakat kecuali diterjemahkan dalam bahasa yang mudah dimengerti.

DISKUSI II

Sajogyo

Pertanyaan:

§         Peluang yang riil untuk debt swap

§         Mengusulkan mengundang Hernando de soto

Silvie Ismawan

Let’s do something, karena kalau menunggu launching buku dari seluruh seri ini, seri ini baru selesai pada minggu pertama Juli, lalu diolah baru selesai akhir Juli, masuk percetakan baru selesai akhir Agustus, September baru launching. Persis September kita harus siap-siap membantu pemikiran saudara-saudara anggota DPR kita mengenai APBN, kalau anggota DPR kita mau memikirkan mengenai nasib bangsa kita, tapi kelihatannya saya pesimis kalau sudah mau terjun anggota DPR kita tidak memikirkan rakyatnya sendiri yang dipikirkan hanyalah kenaikan gaji anggota DPR dsb. Ada G-7 sementara kelompok yang menyelenggarakan ekonomi rakyat  ini adalah kelompok 6, kita sebut saja G-6, saya mengharapkan kelompok G-6 ini bisa mempunyai frame make up yang kuat bersama dengan Corruption Watch dari saudara Teten lalu yang masih perlu dibentuk adalah Financial Watch ini belum ada, financial watch ini yang harus meneliti lalu lintas uang di BI yang saya ngeri, seminar lalu pernah menyebut uang merah dan itu exist. Yang banyak terlibat sebenarnya orang-orang Bank Indonesia itu sendiri. Apalagi kalau BI itu sendiri sudah berdiri terpisah dengan pemerintah. plus watch-watch yang lain dan pers. Pertanyaan saya kapan G-6 bersama watch-watch yang lain bisa terbentuk?

Ibu Retno Triyani Djohan (Fraksi Utusan Daerah, MPR)

Tidak kurang pemikir dari ekonom, tidak kurang pemikir dari politisi tapi  sebetulnya  permasalahan di negara ini tidak hanya bisa diselesaikan dengan ngomong, tapi harus diselesaikan dengan cara komprehensif. Saya tadi sudah melihat mengarah sebetulnya, sebetulnya siapa yang salah? Saya kira manusianya, jadi manusia Indonesia ini yang harus diperbaiki itu tidak lain memang psikolog, sayangnya psikolog kita tidak pernah ngomong, psikolog yang terkenal seperti Pak Sarlito dsb., kalau saya dari Surabaya yang tidak masuk pusat percaturan problem, jadi saya tidak didengar, kenapa psikolog kita tidak mau ikut-ikut ngomong politik, memang dijawab ada keengganan, itu yang salah sebetulnya. Tadi kalau saya mendengar mengenai blaming your self atau myself memang kita tidak bisa secara penuh menyalahkan kita tapi saya rasa lebih baik daripada menyalahkan orang lain. Karena di dalam ilmu psikologi ada lupus of control, kalau internal berarti kita yang bertanggungjawab terhadap apa yang terjadi pada diri kita itu adalah internal lupus of control daripada eksternal, contohnya misalnya kalau kita gak lulus ya yang nggak bener ngajarnya padahal kita tidak belajar, manusia Indonesia ini bagaimana sekarang contohnya seperti itu. Nah kalau tadi dikatakan kita minta haircut dan sebagainya diperjuangkan jangan sampai mau mengorbankan diri masuk pada satu predikat bahwa miskin, ya rasanya kalau memang kita masih punya harga diri, memang sulit bukan saya tidak setuju makanya tadi ada cara lain yang re-scheduling seperti yang diberikan oleh Jepang, karena Jepang kan sudah bilang uangnya yang saya pinjamkan bukan uang saya tapi uang rakyat, saya tidak bisa meminjamkan begitu saja. Saya mohon kepada Bapak-bapak yang ahli ekonomi kalau tadi disebut-sebut ada golongan kiri dan golongan kanan saya pun juga mungkin dalam istilah psikologi tidak sepenuhnya benar karena semua bergerak dalam kontinum jadi tidak ada yang ekstrim kanan, kiri, dan sebagainya mesti ada yang ditengah-tengah. Tolonglah Bapak-bapak ini, Pak Didiek dan sebagainya yang saya lihat punya visi yang sangat bagus yang masih peduli dengan hal ini, yakinkan dulu golongan tadi yang mempunyai pemahaman yang salah yang kira-kira nanti mau menjual negara kita dsb, kalau itu bisa diyakinkan saya kira lebih kecil goalnya daripada merubah atau memperbaiki masalah Indonesia yang sangat kompleks ini. Bagaimana kalau ekonom ini bisa bersatu. Nah sekarang ini yang pinter, kita yang orang awam yang bingung. Yang satu bilang begini yang satu bilang begitu. Mengenai media yang sulit ditembus memang saya sangat maklum, karena merekapun alasannya kalau itu menyerang satu pihak dsb tidak akan dimuat. Tapi ada satu media yang disebut media gossip tapi gossip politik, bukan saya mempromosikan adalah “Rakyat Merdeka” saya lihat disitu semua diserang, jadi ini kemana arahnya juga tidak tahu. Kalau mengenai DPR yang 92 orang sudah mempunya itikad baik dengan Kalla, perlu diketahui memang sulit menembus karena tiap fraksi mempunyai kebijakan sendiri jadi walaupun 90 orang dari lintas fraksi tergantung sekarang bagaimana pimpinan dari partainya mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa ada  penandatangan di atas materai yang mengatakan kalau itu berbeda dengan policy partai silahkan out itu yang sulit memang dan kemungkinan saya mungkin juga tidak yakin mengajukan satu solusi untuk jangka waktu yang relatif pendek tolong kepentingan rakyat itu dipenuhi, misalnya angkutan untuk rakyat bis, kereta api, untuk rekreasi dsb. diberikan, mereka-mereka yang menengah kebawah itu lebih bisamenikmati tidak perlu punya mobil dsb. Bagaimana caranya? Sekarang kebetulan ada Otonomi Daerah tolonglah Bapak-bapak yang punya nama ini mencoba meyakinkan Kepala Daerah yang daerahnya kaya tolong itu dilaksanakan dulu sehingga rakyat kecil yang nggak tahu teori yang mulus itu bisa merasakan sesuatu yang enak paling tidak kebutuhan biologisnya terpenuhi. Dan yang kedua bagaimana hukum diberlakukan, ada dalam teori kami seperti tadi disebut semuanya ini adalah karena korupsi untuk memberantas satu perilaku harus ada punishment itu teori security, kita nggak punya punishment makanya nggak bisa jalan. Itulah kesimpulan saya.

Budi

Memang kalau kita lihat misalnya setelah ada mainstream, permintaan bagus, nilai bertambah, demand juga. Development studies yang ada memang sangat mengkeramatkan hutang luar negeri tapi kalau kita misalnya melihat studi yang dilakukan oleh Sritua Arief itu ternyata hutang luar negeri itu sebenarnya tidak menguntungkan bagi rakyat negara yang diutangkan. Ternyata diteliti oleh dia dari satu wilayah yang diutangkan ternyata  1,2 ini masuk ke negara …… karena seperti dikatakan Mas Sony bahwa itu ternyata menimbulkan ketergantungan  soal technical assistance  kemudian soal peralatan. Kemudian tentang investasi asing, investasi asing juga ternyata dari penelitian Sritua Arief dan Adi Sasono tidak menambah pertumbuhan ekonomi, tidak menunjang, bahkan lebih kecil apakah negatif walaupun tidak terlalu besar, kemudian kalau  kita melihat hutang luar negeri yang diberikan oleh IMF saya membaca Comparative Political Studies tahun 1997 hutang itu ternyata menimbulkan referendum, referendum cukup besar. Kalau di Indonesia mungkin kita melihat Kedung Ombo. Karena kebijakan-kebijakan liberal akhirnya rakyat yang jadi korban, kalau kita melihat mainstream yang  ada memang itu sangat pinggiran yang mencoba melawan itu. Kalau kita melihat studi dari Rizal Malarangeng disana dikatakan komunitas epistemis liberal yang berperan besar. Apa yang dikatakan Mas Didiek itu benar bahwa kita perang pikiran, oleh karena itu memang sulit kalau misalnya kita berfikir referendum tapi mainstreamnya mainstream yang lain. Menurut saya pada saat ini memang begitu, perang fikiran itu perang paradigma. Saya minta tanggapan jalan untuk masuk perang paradigma.  

Didiek Rachbini

Saya setuju dengan usulan Pak Sajogyo untuk mengundang Hernando de Soto, saya kira sangat penting dan untuk ekonomi kita itu betul-betul riil. Kalau Pak Sajogyo memperhatikan infrastruktur irigasi kita, kemudian sawah-sawah kita sebetulnya lumayan …..kalau saya hitung-hitung sebenarnya dari produksi beras kita yang dijadikan taruhan gak karu-karuan oleh orang liberal yang ngaco valuenya besar-besar kalau hitungan kasar kira-kira produksi kita 33 juta ton artinya sama dengan 33 milyar kilogram kalau harganya tahun depan nanti 3000 atau masih 2500 itu antara 75 trilyun  sampai value dari orang ekonomi rakyat yang memilih hutan agriculture itu 33 milyar kg X 3000 = 99 trilyun. Masalahnya adalah ekonomi kita itu tidak tertransformasikan keluar jadi mengalami stagnasi, jadi pertanian ini gak keluar orangnya kan harusnya dalam transformasi keluar sehingga penduduknya itu makin lama makin berkurang. Sehingga re-distribusinya menjadi kecil itu yang disebut poverty share harusnya ini menjadi teori yang besar tapi juga jadi masalah karena tidak tertata mereka juga tidak punya sertifikat sehingga tidak bisa ditukar kan ekonomi bergulir karena bertukar, bertukar itu kalau jelas ownershipnya. Kalau tidak ada ownership gak bisa sehingga pendekatan Hernando de Soto itu pendekatan itu dan karena itu saya setuju dan tidak terlalu mahal untuk mengundang Hernando de Soto bisa bekerja sama dengan USAID. Untuk Ibu Silvie action saya setuju juga. Untuk Ibu Retno  saya tadi mengatakan 2 kunci persoalan kaitannya dengan Pak Sumantoro yaitu institusi dan behavior, behavior yang ibu katakan tadi behavior individual tapi dalam ekonomi politik ada kolektif behavior yaitu yang dikaitkan dengan kebijakan misalnya saya ingin behavior orang Jakarta untuk  menggunakan bensin itu sedikit, saya pajakin saja pajak hijau persentase pasti behavior mereka makin lama makin hemat. Jadi kait mengait tidak hanya individu tapi juga dengan  policy. Tapi juga psikolog harus berperan terutama seorang pemimpin, kalau pemimpin nggak tahu  asal-usulnya, pemikirannya, ayahnya, ibunya gawat itu, dan jadi misteri. Jadi seperti Hitler, kalau tidak tahu psikologinya, tidak terbuka, itu sangat gawat  karena itu psikolog itu memang harus ngomong, yang behavior seperti itu tidak cocok, harus ada syarat-syarat di dalam DPR itu harus ngomong. Asal-usulnya kalau perlu dijabarkan ke pers itu soal psikologi. Dan bagaimana satu orang yang memimpin behaviornya jadi misteri, itu repotnya luar biasa.. Karena itu saya dukung psikologi ngomong juga untuk bicara tentang bagaimana behavior di publik yang cocok untuk masyarakat. Toh nanti orang tersembungi tiba-tiba jadi presiden padahal dia dulu maniak di dalam keluarga atau punya behavior yang ekstrim tetapi tersembunyi, biasanya orang yang pintar kemudian behaviornya ektrim wah gawat di keluarga bisa jadi penindas  dan di dalam negara bisa jadi penindas tapi secara tertutup  walau itu demokratis tapi secara tersembunyi dia melakukan sesuatu. Kan  Hitler juga dipilih dengan pemilu, hanya dia mobilisasi dengan cara-cara dia. Karena itu behavior penting sekali. Yang terakhir mengenai perang fikiran, Mas Sony yang akan menjawab.

Revrisond Baswir

Saya coba sederhanakan dari pembicaraan hari ini, mungkin juga masih banyak ada akumulasi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mungkin  saya kira memang kita harus merencanakan suatu tindakan yang lebih konkret daripada sekedar bicara, apakah itu yang sifatnya segera, agak menengah sampai ke soal bikin buku dsb. Tadi saya kira mungkin harus ada enam Tim Inti, lalu kita bikin position paper untuk loby ke Kwik, loby ke DPR atau kemanapun dan kemudian bukunya silahkan jalan terus. Tapi pikiran-pikiran yang sudah ada sementara ini coba disarikan lalu dasarnya dibutuhkan Tim Inti untuk loby kesana-kemari baik untuk Kwik dan DPR. Ini yang dalam waktu dekat untuk segera dilakukan. Saya setuju dan akan sangat mendukung bahkan tadi saya fikir karena sudah biasa aksi saat ini apakah G-6 juga akan ikut turun ke jalan. Untuk Pak Sajogyo,  German baru saja menawarkan 50 juta untuk debt swap. Dia serahkan kita untuk bikin proposal, kalau kita bisa mengusulkan satu proposal saya kira bisa masuk kesana, pemerintah belum masukkan sampai sekarang jadi kembali lagi ke kita tim, agendanya konkret, usulkan mungkin lewat Pak Kwik kita masih bisa ngejar. Untuk  Ibu Retno, memang dalam konteks individu lupus of control itu ada di kita. Termasuk suatu bangsa kalau memang entitas yang namanya bangsa itu memang ada itu bisa dia punya lupus of control di dalam, tapi dengan syarat itu tadi. Apakah yang namanya bangsa itu ada? Ini kan jati diri suatu bangsa, seberapa kuat dia? Ini kan menyangkut begitu banyak kepala di dalam, saya juga bertanya sebenarnya lupus of control kita dimana gak jelas dalam konteks bahasa. Kalau individu mungkin agak lebih jelas kalau bangsa nggak jelas. Namanya saja mungkin masih ada Republik Indonesia sekarang dengan Undang Undang, Presiden dsb. Tapi bahwa LOI dapat ditandatangani tanpa persetujuan DPR, saya kira ndak ngerti kita, dimana lupus of controlnya. Begitu juga kalau kita bicarakan soal hutang, Paris Club, kita bertanya begini, waktu babak mana banyak sekali negara dunia ketiga yang dijajah jaman dulu itu yang salah siapa negara yang dijajah apa yang menjajah. Saya kira kalau dalam konteks bermasyarakat, internasional bagaimanapun juga harus mencoba bertanya soal peradaban dunia, dan ini masih akan terus berkembang. Kita bukan akan memblame mereka, tapi how kita bisa participate dalam proses pembentukan peradaban dunia itu yang lebih fair, lebih transparan, lebih berkeadilan. Disamping kita terus-menerus juga koreksi ke dalam, tapi bukan berarti kita harus banyak mengurus diri kemudian dunia berubah, nggak mungkin. Kenapa karena tiap-tiap individu orang Indonesia, satu kita warga negara Indonesia pada saat yang sama kita warga dunia. Kita harus ikut juga dalam proses pembentukan peradaban dunia. Saya kira kritik-kritik terhadap pelaksanaan pembangunan, terhadap  peran IMF, peran World Bank tidak hanya terjadi disini. Bahkan waktu saya ke Thailand saya terkejut, pejabat IMF (Stanley Fisher) dilempari kue Tart, yang melempar bukan orang Thailand, orang Amerika juga. Jadi pengawasan dari warga di Eropa seperti terjadi di Seattle, Praha, Itali dimana-mana itu sama. Pengawasan ini bisa negara dunia ketiga dengan negara maju, tapi bisa juga antara satu school dengan school yang lain, bisa juga kelas kalau mau masuk kesana. Antara borjuis dengan proletar macam-macam itu semua ada. Yang namanya statenya itu bisa macam-macam, bisa statenya wilayah geografis Indonesia, bisa macam-macam. Dan saya tidak bermimpi terus terang saja dalam konteksnya Indonesia, sama sekali tidak bermimpi bahwa kita bisa seragam. Saya ambil contoh yang paling baru, bagaimana respon kita ketika Le Pen di Perancis menang mengalahi Lionel Jospin apa pendapat kita. Perancis sebuah negara, sebuah bangsa yang mungkin peradabannya sudah lebih maju dari kita dengan sejarah macam-macam tapi pada tahun 2002 seorang pemimpin yang sangat kanan anti imigrasi bisa dimenangkan oleh warganya. Jadi ada momentum sejarah yang kadang-kadang bangsa itu mengambil keputusan yang juga susah diterima, yang dikalahkan itu siapa? Lionel Jospin, dia sosialis. Jadi hari-hari ini di Perancis orang sosialis kalah pamor sama Le Pen. Kita tidak tahu apa yang mendorong para pemilih di Perancis sana menjadi sangat anti migran-migran, para pengganggu, banyak copet. Tapi di Australi juga Hudson bisa naik daun beberapa waktu yang lalu di Australia. Jadi masih banyak problem. Jadi kalau rasa kelompok, kesukuan, kebangsaan sempit itu juga masih hidup di dunia saya kira kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan ekspansi, eksploitasi, aneksasi dsb masih terus-menerus terjadi di seluruh dunia. Dunia sampai hari ini saya rasa belum waras betul dan apakah bisa waras atau tidak saya belum tahu juga. Biarkanlah begitu, tapi kita kembali ke diri kita. Jadi sebenarnya pertanyaan terakhir, kepada tingkat individu. Kembali ke tantangan Ibu Silvie tadi. Kalau kita suatu ketika harus bentuk tim dan menjadi pressure group, siap gabung apa tidak? Itu yang harus dijawab oleh tiap-tiap individu.

Silvie Ismawan

Agar kita mencapai pressure group tidak cuma yang muda-muda tapi pejuang juga harus diikutsertakan.

Bambang Ismawan

Saya rasa sangat relevan dengan apa yang sudah dirumuskan steering committee ada 3 tim tindak lanjut, tim pemberdayaan, tim pengajaran ekonomi di universitas-universitas, tim kebijakan, saya rasa urusan utang luar negeri tidak dimasukkan dalam tim kebijakan.

Penutup

Bayu Khrisnamurti

Perjuangan kita mirip perjuangan Pandawa menghadapi Kurawa, itu bukan perjuangan 1 hari, dalam salah satu episodenya Pandawa harus bersembunyi di tengah hutan 12 tahun lamanya untuk menempa diri dsb. Saya kira diskusi yang kita lakukan ini 12 tahun dipercepat menjadi 12 pertemuan. Di akhirnya Pandawa harus menyamar tidak boleh ketahuan selama 1 tahun itu perjanjiannya, menurut saya itu bentuk simbol yang sedang kita lakukan. Yang kita lakukan tidak sederhana, kita hanya kelompok, kita sudah menggebu-gebu tokh yang datang cuma 20-25 orang. Yang diluar sana yang menikmati gedung seperti, yang di luar jendela itu saya kira lawan pemikiran. Terima kasih.

(*)