|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
Koperasi
Globalisasi
Keuangan Mikro
Kemiskinan
Pangan dan Pertanian
Pendidikan Ilmu Ekonomi
|
 |
"EKONOMI RAKYAT DAN OTONOMI DAERAH"
[5 Artikel] |
|
 |
> Februari 2003 Pola Nafkah Lokal: Acuan Mengkaji Kemiskinan di Era Otonomi Daerah: Kasus Propinsi NTT Oleh: IDMB Adiyoga dan Erni Herawati --- Bila pola penggunaan lahan dianggap sebagai salah satu cerminan budaya nafkah maka budaya nafkah yang dominan di Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah budaya tani ladang dan ternak gembala. |
|
|
> Januari 2003 Pengembangan Ekonomi Rakyat di Era Otonomi Daerah? Oleh: Herry Subagyo --- Krisis moneter yang mengguncang iklim usaha (ekonomi) nasional beberapa tahun terakhir semakin menyadarkan banyak pihak akan pentingnya pemberdayaan ekonomi rakyat. Sebuah paradigma pembangunan yang tidak memutlakkan dasar pertumbuhan pada peran penguasa-penguasa ekonomi, melainkan pada semua pihak terutama pada peran ekonomi rakyat. |
|
|
> November 2002 Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah Dalam Era Otonomi Daerah Oleh: Mubyarto --- Sejak era pembangunan ber-Pelita mulai tahun 1969 propinsi Jawa Tengah “terjepit” di antara 2 propinsi besar Jawa Barat-DKI Jakarta dan Jawa Timur, yang keduanya “maju pesat” melalui industrialisasi yang berpusat di “Jabotabek” dan Surabaya. Memang benar Jawa Tengah memperoleh “pelimpahan kemakmuran” (trickle down) dari kemajuan propinsi-propinsi tetangganya ini, tetapi pada saat yang sama juga menerima dampak negatif karena menjadi pemasok tenaga kerja murah yang hanya dinikmati mereka yang meninggalkan desanya. Akibatnya kemiskinan tetap luas dan SDM-nya terdiri atas mereka yang “tersisa”, yang kualitasnya bukan yang terbaik. |
|
|
> Juni 2002 Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah Oleh: Mardiasmo --- Krisis multidimensional yang tengah melanda bangsa Indonesia telah menyadarkan kepada kita semua akan pentingnya menggagas kembali konsep otonomi daerah dalam arti yang sebenarnya. Gagasan penataan kembali sistem otonomi daerah bertolak dari pemikiran untuk menjamin terjadinya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi nilai-nilai kerakyatan dalam praktik penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. |
|
|
> Juni 2002 Good Governance (Kwalitas Pemerintahan) Oleh: Selo Soemardjan --- Di dalam ilmu sosiologi ada adagio : Lebih baik Pemerintah dengan pejabat-pejabat berakal normal dan bermoral tinggi daripada pejabat-pejabat intelektual pinter dan berwatak srakah. Benarkah adagio itu di Indonesia ? |
|
|
Copyright
© 2003 www.ekonomirakyat.org |